Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator,…
ator, dan dinamisator dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lauwonu yang didukung oleh observasi serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwonu dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan armada pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pada aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah, serta peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pembelajaran di era Kurikulum Merdeka dengan fokus pada strategi pembelajaran dan implementasinya dalam praktik pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
ualitatif dengan metode studi literatur melalui pengumpulan, seleksi, dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, khususnya pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi utama yang diterapkan meliputi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek yang mampu meningkatkan keterlibatan, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, penggunaan asesmen formatif dan integrasi teknologi turut mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perbedaan kondisi antar sekolah. Secara keseluruhan, transformasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar dapat berjalan secara optimal.
Abstract:Dunia pendidikan saat ini, khususnya di abad ke-21 , membutuhkan cara belajar yang peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan , teknologi, dan berbagai kondisi dunia. Selain itu , cara belajar ini harus bisa mengembangkan kemampuan…
emampuan berpikir kritis, kreatif , berkolaborasi , dan mudah menyesuaikan diri pada diri siswa . Di Indonesia, situasi ini semakin rumit karena kurikulum yang sering berganti dan pengaruh pandemi COVID-19 yang menciptakan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar serta penurunan kualitas pengajaran. Untuk menjawab permasalahan tersebut , pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya pemikiran mendalam , pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang disesuaikan , serta pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini didedikasikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar melalui wawasan literatur . Kajian ini akan membedah cara penerapannya , faktor -faktor penentu keberhasilan, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa dampak yang baik, termasuk kemajuan yang lebih pesat dalam pembelajaran , pemanfaatan cara yang lebih sesuai dengan keadaan , serta peningkatan keterlibatan dan semangat belajar siswa. Guru pun mendapatkan ruang lebih luas untuk berkreasi dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, penerapan kurikulum ini masih terkendala oleh beberapa hal , seperti pemahaman guru yang belum menyeluruh , tantangan dalam melakukan asesmen awal dan pembelajaran yang beragam , serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kemampuan guru, dukungan dari pimpinan sekolah, dan ketersediaan sumber daya yang cukup . Maka dari itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak sekolah, dan para guru untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkokoh dukungan fasilitas, serta menjamin adanya kebijakan yang berkesinambungan agar implementasi Kurikulum Merdeka bisa berjalan maksimal dan merata.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam…
pelaksanaannya. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan diversi dan pemulihan dibandingkan pemidanaan, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan restorative justice dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak. Meskipun pendekatan ini efektif dalam mengurangi proses peradilan formal dan meminimalisasi stigma terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sosialisasi agar penerapan asas restorative justice dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk serta langkah-langkah implementasi manajemen mutu terpadu (Total Quality Management/TQM) dalam pelayanan administrasi di SMP Negeri 8 Palopo. Penelitian menggunakan pendekatan…
endekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TQM telah berjalan dengan baik melalui pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, penerapan SOP yang jelas, serta keterlibatan aktif seluruh stakeholder. Proses implementasi dilakukan melalui siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Secara keseluruhan, pelayanan administrasi di sekolah ini dinilai efektif, terstruktur, dan mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan supervisi pembelajaran di SMK Bina Budi Utama (SMK BBU) dengan fokus pada efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, mengidentifikasi kendala…
la yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi supervisi yang lebih sistematis dan relevan dengan karakteristik pendidikan kejuruan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru produktif di SMK BBU. Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sementara analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi pembelajaran di SMK BBU telah berjalan secara terstruktur dan memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengajaran. Guru menunjukkan antusiasme terhadap proses supervisi dan aktif menerapkan masukan yang diberikan. Namun, beberapa kendala ditemukan, seperti terbatasnya waktu pengawas, kurangnya instrumen evaluasi baku, dan belum optimalnya proses pendampingan setelah supervisi. Strategi yang disarankan meliputi penguatan tim supervisi internal, penggunaan pendekatan kolaboratif dalam supervisi, serta penerapan evaluasi pembelajaran berbasis karakteristik pendidikan kejuruan. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa supervisi pembelajaran di SMK BBU sudah efektif, tetapi perlu ditingkatkan secara sistematis agar lebih sesuai dengan kebutuhan guru kejuruan dan tuntutan dunia industri. Supervisi yang berbasis data dan berorientasi pada pengembangan profesionalisme guru menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasional. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam pengembangan kajian supervisi pendidikan, maupun secara praktis sebagai acuan kebijakan sekolah dalam pelaksanaan supervisi yang berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Unit dan Mantri dalam implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) kepada nasabah UMKM di Bank BRI Unit Sadang Serang. Pendekatan kualitatif digunakan dengan…
ngan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi QRIS di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan Kepala Unit, Mantri, dan UMKM pengguna QRIS. Analisis data dilakukan menggunakan NVivo, dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Unit berperan dalam perencanaan strategis, pengawasan, dan koordinasi implementasi QRIS, sedangkan Mantri berperan dalam sosialisasi, edukasi, dan pendampingan lapangan. Meskipun implementasi QRIS berjalan baik secara sistemik, terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan oleh UMKM, khususnya pada aspek produktivitas dan literasi digital. Penelitian ini memberikan implikasi bagi penguatan pendampingan, strategi manajemen sumber daya manusia, dan literasi digital bagi UMKM.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perilaku bullying yang terjadi di kalangan peserta didik di SMP Negeri 7 Palopo, untuk menganalisis strategi manajemen konflik yang diterapkan oleh pihak sekolah dalam mengatasi…
engatasi perilaku bullying, untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan strategi manajemen konflik dalam mengatasi perilaku bullying. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku bullying di SMP Negeri 7 Palopo mencakup bentuk fisik, verbal, dan sosial yang saling berkaitan, dengan bullying verbal paling dominan karena dianggap candaan dan sulit terdeteksi. Penyebabnya berasal dari kombinasi faktor internal seperti rendahnya empati, faktor keluarga dengan pola asuh keras, lingkungan sekolah yang kurang pengawasan, serta pengaruh teman sebaya dan media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah menerapkan strategi manajemen konflik secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas, dukungan eksternal, dan kebijakan yang belum maksimal, sehingga diperlukan penguatan implementasi agar strategi ini dapat berjalan lebih efektif dalam menekan kasus bullying di sekolah.