Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan alokasi dana desa diterapkan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus utama penelitian ini adalah (1) penerapan kebijakan alokasi…
okasi dana desa ADD di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan alokasi dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban di desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan yang belum optimal. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa melihat aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pemerintah desa yang telah melakukan yang terbaik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang diberikan oleh kantor Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai. Secara lebih rinci, penelitian…
ini ingin memahami bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang mereka terima, baik dari segi persyaratan, sistem & prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Sarana dan prasarana, Penaganan pengaduan & saran. Subfokus utama penelitian ini meliputi 9 unsur peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) Persyaratan pelayanan, (2) Prosedur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Biaya atau tarif pelayanan, (5) Produk pelayanan, (6) Kompetensi pelaksana, (7) Perilaku pelaksana, (8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (9) Sarana dan prasarana. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, pelayanan administrasi di Kantor Desa Limbatihu sudah berjalan sangat baik dan memuaskan masyarakat, terlihat dari persyaratan, prosedur, serta waktu pelayanan yang sederhana, jelas, dan tepat waktu; biaya yang transparan serta tidak memberatkan; hasil pelayanan yang lengkap, sah, dan terjamin mutunya; aparatur yang berkompeten; sarana prasarana yang memadai; serta penanganan pengaduan yang terbuka dan tepat. Meski demikian, masih terdapat kekurangan berupa permintaan berkas yang berulang, alur pelayanan yang kadang berputar-putar, keterlambatan tanpa pemberitahuan, serta sikap sebagian petugas yang kurang ramah, yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi semakin efisien dan sempurna.
Abstract:Pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:…
(1) Untuk menganalisis perencanaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (2) Untuk menganalisis pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (3) Untuk menganalisis evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan, dengan penilaian didasarkan pada target, realisasi, waktu pelaksanaan, serta bukti dukung yang diunggah dalam sistem, sehingga prosesnya menjadi lebih terstruktur, terukur, objektif, dan transparan serta digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan. Meskipun sudah berjalan cukup baik, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengumpulan bukti dukung dan lambatnya akses aplikasi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pegawai serta ketelitian pimpinan dalam memverifikasi data. Oleh karena itu, sistem ini perlu terus dioptimalkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Dalam Memberikan Layanan Kebutuhan Dasar Rumah Layak Huni di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek…
yaitu: (1) regulator (pengatur) (2) fasilitator (fasilitas pendukung) (3) dinamisator (pengerak). Metode penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan dasar rumah layak huni di dinas PUPR provinsi Gorontalo, telah terlaksana dengan cukup baik melalui fungsi regulator, fasilitator, dan dinamisator. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek koordinasi, pendanaan, validasi data, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Keluarga…
luarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, meskipun masih terdapat kendala keterjangkauan informasi bagi sebagian KPM. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan jumlah pendamping sehingga memengaruhi intensitas pendampingan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam mendampingi KPM. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi yang cukup baik antar pelaksana.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Balate Jaya telah memberikan kontribusi positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi implementasi program perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta penguatan koordinasi antar pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi sistem perdagangan dari konvensional menuju perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce merupakan sistem perdagangan yang memanfaatkan jaringan…
ngan internet dan teknologi digital untuk memfasilitasi berbagai aktivitas bisnis secara elektronik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar e-commerce, mengidentifikasi jenis-jenisnya berdasarkan pelaku transaksi, serta menganalisis pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-commerce memiliki lima konsep dasar, yaitu komputerisasi, integrasi, publikasi, komunikasi, dan perdagangan elektronik, serta karakteristik utama berupa ubiquity, global reach, interactivity, information density, dan personalization. Berdasarkan pelaku transaksinya, e-commerce terbagi menjadi B2C, B2B, C2C, dan C2B. Adapun pemanfaatannya meliputi peningkatan penjualan UMKM, kemudahan transaksi konsumen, strategi digital marketing, pertumbuhan ekonomi digital, dan perubahan perilaku konsumen.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator,…
ator, dan dinamisator dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lauwonu yang didukung oleh observasi serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwonu dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan armada pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pada aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah, serta peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.