Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Penelitian ini mengakaji sengketa wanprestasi anata PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa berdasarkan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya akibat gagal bayar pembelian batu andesit senilai Rp 791.385.542.…
.542. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian meniai hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta penerapan Pasal 1234, 1238, dan 1338 KUH Perdata. Hasilnya, pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, sementara sebagian bukti tergugat dikesampingkan karena tidak relevan. Putusan hakim dinilai tepat dan mencerminkan kepastian hukum serta pentingnya pengelolaan kontrak yang baik dalam dunia usaha.
Abstract:Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously…
sly made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.
Abstract:The advancement of digital technology has brought significant changes to the legal system, particularly in the use of electronic evidence as a means of proof in court. However, the validity of digital forensic evidence is…
s often questioned due to various technical, procedural, and legal challenges. This study aims to analyze the factors contributing to the failure of digital forensic evidence in legal proceedings and to formulate recommendations for improving its validity. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) by examining various academic sources that discuss issues of digital evidence validity, forensic standards, and emerging legal challenges. The results of the study indicate that the failure of digital evidence generally stems from non-compliance in the processes of data collection and preservation with chain of custody standards, insufficient competence of law enforcement officers in digital technical aspects, and conflicts between legal requirements and data privacy regulations, such as the GDPR and CCPA. The case study of online gambling 2020, at the South Jakarta District Court confirms that the absence of forensic verification and chain of custody documentation caused the digital evidence to lose its probative value. Therefore, it is necessary to establish standardized forensic procedures, provide training and certification for law enforcement officials and forensic experts, and develop national guidelines for managing digital evidence aligned with international standards. This research is expected to contribute to strengthening the integrity and validity of digital evidence, thereby enhancing the enforcement of justice in the digital era.
Abstract:The reason for dividing inheritance while the heirs are still alive is to avoid conflicts that will give rise to conflicts between heirs and not contradict Islamic law. The provisions of the Compendium of Islamic Law regarding…
arding the distribution of inheritance to living heirs provide evidence that the condition of the testator's death remains an implicit condition for inheritance of his assets in the form of inheritance. However, the Compilation of Islamic Law provides another way to carry out the distribution of inheritance before the death of the heirs as stated in Article 187 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. The Islamic legal view regarding the distribution of inheritance to living heirs can be taken if there is a risk of disputes and conflicts between heirs that result in losses.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi sederhana dan aksi bersih lingkungan terhadap kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di bantaran Sungai Percut, Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei…
ei Tuan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Edukasi sederhana dilakukan secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan personal, sedangkan aksi bersih lingkungan dilakukan bersama masyarakat di kawasan bantaran sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi sederhana memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, aksi bersih lingkungan mampu menumbuhkan rasa kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Setelah kegiatan dilakukan, sebagian masyarakat mulai mengurangi kebiasaan membuang sampah ke sungai dan lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Meskipun demikian, perubahan perilaku masyarakat masih berlangsung secara bertahap karena dipengaruhi oleh faktor kebiasaan lama, keterbatasan fasilitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi sederhana yang dipadukan dengan aksi bersih lingkungan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Abstract:Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang banyak terjadi di kawasan bantaran sungai, termasuk di Sungai Percut Sei Tuan Desa Pematang Lalang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat…
kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui edukasi sederhana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta pelaksanaan edukasi dan aksi bersih lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih tergolong rendah karena masih adanya kebiasaan membuang sampah ke sungai. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pengetahuan, rendahnya kepedulian lingkungan, dan minimnya edukasi. Pelaksanaan edukasi sederhana melalui sosialisasi, penyuluhan, dan gotong royong mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Edukasi sederhana juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kelestarian sungai dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Abstract:Literasi keuangan merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki masyarakat dan generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi di era digital. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan menyebabkan…
banyak individu mengalami kesulitan dalam mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan generasi muda mengenai konsep literasi keuangan, perencanaan keuangan, serta pengambilan keputusan finansial yang bijak. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan edukasi, diskusi interaktif, simulasi perencanaan keuangan, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesadaran peserta dalam mengelola keuangan secara lebih terstruktur. Peserta juga menunjukkan minat dalam melakukan pencatatan keuangan dan investasi sederhana. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat secara berkelanjutan.
Abstract:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kemampuan perencanaan keuangan keluarga di Lingkungan Kalenrunge, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng. Banyak keluarga masih menghadapi permasalahan…
ermasalahan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan perencanaan keuangan keluarga dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi penyusunan anggaran keluarga, serta sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup penyusunan anggaran keluarga, manajemen pengeluaran, pentingnya menabung, perencanaan dana darurat, pengenalan investasi sederhana, serta pengelolaan utang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perencanaan keuangan keluarga serta perubahan sikap ke arah perilaku finansial yang lebih disiplin dan bijaksana. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Small and Medium Industries (SMEs) play an important role in the regional and national economy, especially in providing employment and increasing the added value of local products. T.A Rezeki is one of the SMEs that produces…
uces its products by purchasing raw materials from products at chemical stores, then marketing them to surrounding areas, several restaurants, mosques and laundries directly. The design of an IoT-based batch mixer is expected to help TA Rezeki SMEs to automate the base soap stirring process so that it is more efficient and consistent. With the implementation of IoT, it is expected to reduce operational costs, increase production capacity, and produce soap products with better and uniform quality. Based on the satisfaction survey conducted, the results showed that the digitalization of soap stirring tools carried out in this activity provided benefits to SMEs by providing convenience with equipment automation and more consistent stirring so that the resulting products are also of better quality.