Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia,…
Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme SDM menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, meskipun pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek Sarana dan Prasarana, fasilitas pendukung pelayanan masih belum memadai sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Sistem Informasi Pelayanan Publik telah memanfaatkan media informasi dan teknologi, namun implementasinya belum optimal. Konsultasi dan Pengaduan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek Inovasi, Kelurahan Tenilo telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelayanan, namun inovasi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan manajemen sarana dan prasarana, proses pencapaian Akreditasi A, serta penerapan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan oleh…
leh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas, sedangkan pengadaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah dan kebutuhan pembelajaran. Seluruh sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran serta dipelihara dan diawasi secara berkala agar tetap memenuhi standar yang dipersyaratkan. Proses pencapaian Akreditasi A dilakukan melalui pembentukan tim akreditasi, penyusunan dokumen administrasi dan bukti fisik, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, evaluasi berkala, serta kerja sama seluruh warga sekolah. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan beberapa fasilitas, sekolah mampu mengatasinya melalui penetapan skala prioritas, kerja sama seluruh warga sekolah, dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan manajemen sarana dan prasarana melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sehingga tercipta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana yang efektif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan SMAN 8 Luwu Utara dalam mempertahankan Akreditasi A dan meningkatkan mutu pendidikan.
Abstract:Equivalency education is one of the nonformal education services that plays an important role in expanding educational access for individuals who are unable to complete formal education. The success of equivalency education…
ion programs is determined not only by the availability of educational access but also by learners’ participation in the learning process. This study aims to analyze the strengthening of educational access and learner participation through the equivalency education program at PKBM Minda Utama, Bandung City. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving PKBM managers, tutors, and learners. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that educational access was strengthened through flexible learning schedules, simplified administrative requirements, and continuous program socialization to the community. Learner participation was reflected in active engagement during learning activities, supported by communicative, contextual, and needs-based learning approaches. The success of the program was supported by managerial commitment, tutor competence, and increasing public awareness of the importance of education, while economic constraints, work demands, and limited facilities remained challenges. The study concludes that educational access and learner participation are interrelated dimensions that determine the success of equivalency education programs. Therefore, strengthening both dimensions should be viewed as an integrated effort to improve the effectiveness of equivalency education and support lifelong learning
Abstract:Community-based nature tourism development is an important strategy for community empowerment that can enhance local economic welfare while supporting environmental sustainability. However, the success of community-based…
tourism management largely depends on the capacity of human resources and local institutions. This study aims to analyze the role of community-based nature tourism management training in improving individual capacities and strengthening the institutional capacity of the Giri Puspa Forest Farmer Group (Kelompok Tani Hutan/KTH) as the manager of Lembah Puspa Educamp in West Bandung Regency. This research employed a qualitative approach using a case study method. Research informants consisted of the group leader, management board members, KTH members, training facilitators, and tourism development partners selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the training contributed significantly to improving participants’ competencies in tour guiding, visitor services, tourism safety, environmental interpretation, and digital marketing. Furthermore, the training strengthened institutional capacity through enhanced coordination, task distribution, member participation, and collective decision-making processes. The program also supported the implementation of Community Based Tourism (CBT) principles, as reflected in increased community involvement in tourism management and destination development. Nevertheless, several challenges remain, including limited funding, inadequate supporting facilities, and unequal competency levels among group members. The study concludes that training serves as a strategic instrument for community empowerment and institutional strengthening to support sustainable community-based nature tourism management
Abstract:Non-formal education plays an important role in providing educational services to communities unable to complete formal education. One form of non-formal education that serves as an alternative education is the Package C…
Equivalency Education Program. This study aims to analyze the implementation of the community empowerment management function through the Package C Equivalency Education Program at PKBM Buana Mekar Baleendah using the POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) management approach. The study used a descriptive qualitative method with the research location at PKBM Buana Mekar, Bandung Regency. The research subjects consisted of PKBM managers, tutors, and Package C learners. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis used the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the planning function has been carried out through identifying community needs and preparing flexible learning programs. The organizing function is seen from the division of tutor tasks and a clear organizational structure. The implementation function is carried out through andragogy-based learning with lectures, discussions, questions and answers, and skills practice methods. Meanwhile, the supervisory function is carried out through learning evaluation, attendance monitoring, andsupervision of skills practice. Although the program's implementation has been quite successful, several obstacles remain, such as limited digital learning media, unstable student attendance rates, and suboptimal utilization of practical facilities. Overall, the Package C Program at Buana Mekar Community Learning Center (PKBM) has systematically implemented management functions to support the community empowerment process through equivalency education
Abstract:Equality education through the Package B Program at PKBM has an important role in providing educational services for people who cannot access formal education. The diverse characteristics of learning residents require the…
e application of appropriate learning approaches, one of which is through the andragogi approach. This study aims to analyze the implementation of the andragogy approach in Package B learning at PKBM Citra Priangan, identify its supporting and inhibiting factors, and determine its impact on the involvement of learning residents. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed using Miles, Huberman's model. The results of the study show that the principles of andragogy have been applied through experiential learning, participatory methods, learning flexibility, and the development of life skills programs. Supporting factors include family culture, tutor competence, and learning flexibility, while inhibiting factors are limited facilities, learning environment conditions, and heterogeneity of learning residents. The implementation of andragogy has been proven to increase the participation, motivation, and involvement of learning residents in the learning process. Thus, the andragogy approach effectively supports the implementation of Package B learning that is more relevant to the needs of learning residents
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan alokasi dana desa diterapkan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus utama penelitian ini adalah (1) penerapan kebijakan alokasi…
okasi dana desa ADD di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan alokasi dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban di desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan yang belum optimal. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa melihat aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pemerintah desa yang telah melakukan yang terbaik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang diberikan oleh kantor Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai. Secara lebih rinci, penelitian…
ini ingin memahami bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang mereka terima, baik dari segi persyaratan, sistem & prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Sarana dan prasarana, Penaganan pengaduan & saran. Subfokus utama penelitian ini meliputi 9 unsur peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) Persyaratan pelayanan, (2) Prosedur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Biaya atau tarif pelayanan, (5) Produk pelayanan, (6) Kompetensi pelaksana, (7) Perilaku pelaksana, (8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (9) Sarana dan prasarana. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, pelayanan administrasi di Kantor Desa Limbatihu sudah berjalan sangat baik dan memuaskan masyarakat, terlihat dari persyaratan, prosedur, serta waktu pelayanan yang sederhana, jelas, dan tepat waktu; biaya yang transparan serta tidak memberatkan; hasil pelayanan yang lengkap, sah, dan terjamin mutunya; aparatur yang berkompeten; sarana prasarana yang memadai; serta penanganan pengaduan yang terbuka dan tepat. Meski demikian, masih terdapat kekurangan berupa permintaan berkas yang berulang, alur pelayanan yang kadang berputar-putar, keterlambatan tanpa pemberitahuan, serta sikap sebagian petugas yang kurang ramah, yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi semakin efisien dan sempurna.
Abstract:Distribusi merupakan salah satu elemen krusial dalam operasional perusahaan yang mempengaruhi efisiensi biaya. Pada operasional perusahaan Hoomkids Apparel mengalami permasalahan dalam memilih pola distribusi produk yang…
dapat memenuhi permintaan dari berbagai daerah dengan biaya transportasi yang rendah. Ketidaktepatan dalam pengalokasian distribusi dapat mengakibatkan tingginya biaya operasional dan menurunkan efisiensi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan biaya distribusi yang paling efisien. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, yang berkaitan dengan kapasitas gudang, permintaan tujuan, dan biaya distribusi. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu metode North West Corner dan Modified Distribution. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa metode North West Corner menghasilkan total biaya distribusi sebesar Rp. 12. 090.000. Setelah optimalisasi dilakukan dengan metode Modified Distribution, biaya distribusi dapat diturunkan menjadi Rp. 11. 705.000, sehingga menghasilkan penghematan sebesar Rp. 385. 000.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Analisis dilakukan berdasarkan indikator efektivitas…
as program yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak Dinas PUPR, pemerintah desa, dan masyarakat penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik dalam program Rumah Layak Huni belum sepenuhnya optimal. Pemahaman program dan ketepatan sasaran telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala pada pemahaman prosedur dan verifikasi data penerima bantuan. Ketepatan waktu pelaksanaan program belum maksimal akibat hambatan administrasi dan proses pencairan bantuan. Namun demikian, program RLH telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.