Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pasar yang diterapkan dalam mengatasi stagnasi kunjungan wisatawan (di bawah 50.000 pengunjung per tahun) akibat kejenuhan pasar pada objek wisata religi…
Patung Yesus Buntu Burake di Tana Toraja. Industri pariwisata religi di Indonesia memiliki potensi besar, namun banyak destinasi menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan akibat persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengelola objek wisata (Dinas Pariwisata) dan wisatawan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pasar saat ini masih berada pada fase transisi dan belum berjalan secara optimal. Promosi destinasi masih sangat didominasi oleh konten organik (word-of-mouth digital) yang diunggah secara sukarela oleh pengunjung melalui media sosial visual seperti TikTok dan Instagram, sedangkan iklan resmi berbayar dan kemitraan strategis dengan biro perjalanan berskala besar masih sangat minim. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan antara daya tarik utama objek wisata yang dinilai sangat memuaskan dengan kualitas infrastruktur layanan pendukung yang masih memerlukan standardisasi, meliputi aksesibilitas jalan, kebersihan toilet, keterbatasan tempat sampah, serta minimnya fasilitas ramah muslim (muslim-friendly) khususnya kepastian kuliner halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan pasar memerlukan peralihan pendekatan dari promosi pasif menjadi pemasaran digital berbayar yang terstruktur, perluasan segmen pasar geografis dan demografis, serta peningkatan kualitas fasilitas operasional demi menciptakan kepuasan pengunjung yang berkelanjutan.
This study aims to analyze the market development strategy implemented to overcome the stagnation of tourist visits (under 50,000 visitors per year) caused by market saturation at the religious tourism object of the Jesus Statue Buntu Burake in Tana Toraja. The religious tourism industry in Indonesia has great potential, yet many destinations face challenges in maintaining and increasing visitor numbers due to increasingly intense competition and changing consumer behavior. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Research informants consisted of tourism site managers (Tourism Office) and tourists selected purposively. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the current market development strategy is still in a transitional phase and has not operated optimally. Destination promotion is still heavily dominated by organic content (digital word-of-mouth) voluntarily uploaded by visitors on visual social media platforms such as TikTok and Instagram, while official paid advertisements and strategic partnerships with large-scale travel agencies remain highly limited. Furthermore, the study identifies a gap between the core attraction, which is rated highly satisfying, and the quality of supporting service infrastructure that still requires standardization, including road accessibility, toilet cleanliness, availability of trash bins, and the lack of Muslim-friendly facilities, particularly the certainty of halal culinary options. This study concludes that the market development strategy requires shifting from a passive promotion approach to a structured paid digital marketing campaign, expanding geographical and demographic market segments, and upgrading operational facilities to create sustainable visitor satisfaction.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Studi Pengembangan Profesi dalam penguatan kompetensi pedagogik mahasiswa pada Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Semester IV di Program…
ram Studi PGMI Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap dosen pengampu, mahasiswa Program Magister PGMI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai peserta Program Studi Pengembangan Profesi, mahasiswa semester IV PGMI, serta Ketua Program Studi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang diperkuat dengan triangulasi sumber, teknik, waktu, member checking, dan peer debriefing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Studi Pengembangan Profesi mampu memperkuat kompetensi pedagogik mahasiswa melalui lima bentuk kegiatan utama, yaitu presentasi akademik, diskusi kelompok, pendampingan penyusunan perencanaan pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran, dan refleksi profesional. Pengalaman mengajar secara langsung di perguruan tinggi mitra mendorong mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan pedagogik dengan praktik pembelajaran, meningkatkan kemampuan komunikasi akademik, pengelolaan kelas, penyusunan perangkat pembelajaran, serta kesiapan profesional sebagai calon pendidik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan implementasi Program Studi Pengembangan Profesi sebagai model penguatan kompetensi pedagogik pada jenjang magister melalui praktik pembelajaran di perguruan tinggi mitra, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), atau microteaching. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) pada pendidikan guru sekaligus memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi dalam merancang program pengembangan profesi yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kompetensi pedagogik calon pendidik.
Abstract:Pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sering kali tidak dilengkapi fasilitas parkir yang memadai, sehingga memicu munculnya praktik parkir liar di bahu jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas,…
tas, salah satunya di kawasan Pasar Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen parkir liar di bahu jalan Pasar Olilit dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Saumlaki serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap tujuh informan (unsur Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat), serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan empat fungsi manajemen George R. Terry (planning, organizing, actuating, controlling) sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan tahap perencanaan dan pengorganisasian tugas dengan cukup baik, namun tahap pelaksanaan dan pengawasan belum berjalan optimal karena belum tersedianya juru parkir resmi dan lahan parkir yang memadai. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan lapangan, dan keterbatasan anggaran daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas pihak, percepatan penyediaan lahan parkir resmi, serta peningkatan intensitas sosialisasi dan pengawasan agar manajemen parkir di Pasar Olilit dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Daya Tarik Wisata (X1), Customer Experience (X2), dan Kualitas Layanan (X3) terhadap Minat Berkunjung Kembali (Y) wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, baik secara parsial…
maupun simultan. Daya Tarik Wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Kembali wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, dengan koefisien jalur sebesar 0,434 dan hubungan korelasi pada kategori kuat (r = 0,622). Variabel ini memberikan kontribusi pengaruh langsung terbesar di antara ketiga variabel bebas, yang menunjukkan bahwa keindahan alam, keunikan atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung wisata merupakan faktor paling dominan dalam mendorong minat wisatawan untuk berkunjung kembali.Customer Experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Kembali wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, dengan koefisien jalur sebesar 0,348 dan hubungan korelasi pada kategori kuat (r = 0,602). Pengalaman sensorik, emosional, kognitif, dan sosial yang dirasakan wisatawan selama berkunjung terbukti turut menentukan besarnya minat mereka untuk berkunjung kembali. Kualitas Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Kembali wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, dengan koefisien jalur sebesar 0,291 dan hubungan korelasi pada kategori sedang (r = 0,456). Meskipun memberikan kontribusi pengaruh langsung yang relatif paling kecil dibandingkan dua variabel lainnya, kualitas layanan tetap merupakan faktor yang berperan penting, terutama pada dimensi empathy yang masih perlu ditingkatkan. Daya Tarik Wisata, Customer Experience, dan Kualitas Layanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Kembali wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,612 atau 61,2%. Nilai ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas mampu menjelaskan variasi Minat Berkunjung Kembali sebesar 61,2%, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti harga, promosi, citra destinasi, dan kepuasan wisatawan.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di Desa Ketandan memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pemanfaatan komoditas lokal, namun masih menghadapi keterbatasan dalam inovasi produk, pengemasan, identitas produk,…
duk, pemasaran, serta pemahaman mengenai standardisasi dan legalitas pangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku UMKM melalui inovasi produk dan penguatan identitas produk pangan lokal. Kegiatan dilaksanakan pada Juli–Agustus 2026 di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan melibatkan empat UMKM pangan, yaitu UMKM nastar, kroket, karak, dan roti Kit Kut. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan diskusi, edukasi, demonstrasi, praktik langsung, pengembangan produk, serta pendampingan kemasan dan identitas produk. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test yang diikuti oleh 30 peserta serta dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Kegiatan menghasilkan pengembangan identitas produk pada UMKM nastar, inovasi isian jagung dan pengemasan vakum pada UMKM kroket, inovasi rasa serta perbaikan kemasan pada UMKM karak, dan pengembangan media pemasaran pada UMKM roti Kit Kut. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 23,70%, dari 70,3 pada pre-test menjadi 87,0 pada post-test. Program ini menunjukkan bahwa pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UMKM dapat meningkatkan pemahaman peserta sekaligus menghasilkan alternatif pengembangan produk dan pemasaran yang aplikatif untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM pangan lokal.