Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran selama periode 2014-2024. Kebijakan…
ijakan fiskal mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi dan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup data PDB tahunan, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB, dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Abstract:Penelitian ini menganalisis peluang dan ancaman yang dihadapi sektor furnitur Indonesia dalam perdagangan internasional, dengan fokus pada Vietnam sebagai mitra dagang utama di kawasan ASEAN pada tahun 2025. Dengan menggunakan…
unakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini bersumber dari data primer Badan Pusat Statistik (BPS) serta data sekunder dari jurnal ilmiah dan laporan pemerintah. Data primer menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, total nilai ekspor furnitur Indonesia ke Vietnam mencapai $ 8.380.442,83, sedangkan nilai impor dari Vietnam mencapai $ 66.740.816,14. Hal ini mencerminkan defisit perdagangan sebesar sekitar $ 58,36 juta. Meskipun demikian, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif berupa ketersediaan kayu tropis berkualitas tinggi, tradisi desain budaya yang kaya, dan dukungan pemerintah yang terus meningkat. Ancaman utama meliputi persaingan ketat dari produsen Vietnam, inefisiensi logistik, dan hambatan birokrasi perdagangan. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia melakukan diversifikasi pasar di kawasan ASEAN, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat diplomasi ekonomi bilateral dengan Vietnam.
Abstract:Hutang luar negeri merupakan instrumen fiskal strategis yang diadopsi pemerintah Indonesia guna mengakomodasi defisit anggaran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Kendati demikian, akumulasi hutang yang…
ang terus tereskalasi memicu diskursus mengenai potensi timbulnya fenomena debt overhang, di mana beban kewajiban yang melampaui kapasitas produktif justru bertransformasi menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dampak sistematis hutang luar negeri terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus melakukan pengujian empiris terhadap relevansi teori debt overhang dalam konjungtur ekonomi nasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengutilisasi analisis data sekunder yang bersumber dari otoritas moneter serta lembaga statistik resmi. Berbeda dengan evaluasi sistem administrasi seperti SIHALAL yang menitikberatkan pada efektivitas prosedural, studi ini berfokus pada analisis variabel makroekonomi fundamental, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio hutang. Selaras dengan paradigma inovasi administrasi publik, pengelolaan hutang yang transparan, akuntabel, dan presisi merupakan manifestasi dari efektivitas pelayanan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta resiliensi fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memetakan ambang batas (threshold) optimal hutang luar negeri agar tetap berfungsi sebagai katalis pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pembiayaan negara yang lebih mandiri, kredibel, dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 sebagai fase krusial membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah warisan struktur kolonial. Menggunakan metode kualitatif deskriptif…
skriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian mengkaji lima fase: warisan ekonomi kolonial, rekonstruksi ekonomi nasional (1945-1950), era Demokrasi Liberal (1950-1959), implementasi prinsip gotong royong, dan ekonomi berdikari (1959-1960). Hasil menunjukkan Indonesia mewarisi kondisi paradoks kaya sumber daya namun terbelenggu kemiskinan struktural akibat dualisme ekonomi kolonial. Upaya rekonstruksi menghadapi hyperinflasi, defisit anggaran kronis, dan infrastruktur hancur. Para pendiri bangsa merumuskan alternatif ketiga antara kapitalisme dan sosialisme melalui ekonomi gotong royong yang diinstitusionalisasikan dalam Pasal 33 UUD 1945. Periode Demokrasi Liberal ditandai Program Benteng yang belum optimal, sementara Demokrasi Terpimpin menekankan ekonomi berdikari melalui Manipol-USDEK. Meskipun idealisme kuat secara filosofis, implementasi menghadapi kendala teknis-manajerial. Penelitian menyimpulkan periode 1945-1960 meletakkan fondasi identitas ekonomi Indonesia yang menekankan keseimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, dengan relevansi nilai gotong royong terhadap prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun dan keadilan sosial.
Abstract:Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menghadapi permasalahan ketimpangan aksesibilitas antar wilayah yang serius, di mana 15 dari 19 desa terletak di seberang Sungai Kapuas tanpa infrastruktur jembatan permanen,…
ermanen, sehingga lebih dari 60% mobilitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada layanan penyeberangan sampan motor tempel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketersediaan layanan transportasi sungai terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat antar wilayah. Landasan teori yang digunakan mencakup teori interaksi wilayah Ullman (1956), teori aksesibilitas Hansen (1959) dan Ingram (1971), serta konsep aksesibilitas sosial-ekonomi Litman (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan paradigma positivistik. Penggalian data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner terstruktur berskala Likert, dan studi pustaka terhadap 90 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin, serta divalidasi melalui triangulasi sumber, metode, waktu, dan teori. Analisis mencakup statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan analisis Rasio Volume/Kapasitas (V/C). Hasil penelitian menunjukkan model regresi Y = 4,258 − 0,169X₁ + 0,075X₂ − 0,008X₃ + 1,740X₄ − 0,021X₅ dengan R² = 0,883, yang berarti 88,3% variasi aksesibilitas dijelaskan oleh kelima variabel. Dampak sosial-ekonomi (X₄) merupakan prediktor paling dominan (B = 1,740). Analisis V/C menunjukkan seluruh jalur penyeberangan berada dalam kategori Sangat Longgar (V/C agregat = 0,356), mengindikasikan permasalahan bukan pada defisit kapasitas melainkan kemacetan temporal pada jam puncak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas masyarakat di wilayah berbasis sungai memerlukan perbaikan tata kelola operasional, standarisasi keselamatan, dan integrasi kebijakan transportasi sungai dalam dokumen perencanaan formal seperti RTRW dan Rencana Induk Transportasi Kabupaten.
Abstract:Bank sentral memegang peran sentral dalam mengelola neraca pembayaran internasional suatu negara. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, mengatur likuiditas pasar valuta asing, dan mengembangkan…
mbangkan kebijakan moneter yang sesuai. Artikel ini menjelaskan strategi bank sentral dalam mengelola neraca pembayaran internasional modern melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dari sumber internet dengan teknik pengumpulan data melalui simak dan catat. Hasilnya menunjukkan bahwa bank sentral menggunakan intervensi mata uang, kebijakan moneter, dan fiskal untuk mengendalikan nilai tukar, arus modal, dan inflasi. Cadangan devisa dikelola untuk menjaga stabilitas ekonomi, sementara pemantauan arus modal dan kemitraan internasional membantu mengantisipasi risiko global. Tantangan utama termasuk volatilitas eksternal dan defisit neraca pembayaran yang memerlukan strategi mitigasi risiko yang efektif. Implikasi temuan ini adalah perlunya strategi koordinasi antar bank sentral dan kebijakan fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional dalam era globalisasi.
Abstract:Bank sentral memainkan peran penting dalam mengelola neraca pembayaran internasional suatu negara. Neraca pembayaran internasional mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain…
dalam periode waktu tertentu. Bank sentral bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola neraca pembayaran melalui berbagai kebijakan moneter dan nilai tukar.Defisit neraca pembayaran yang berkepanjangan dapat menyebabkan tekanan pada cadangan devisa dan nilai tukar suatu negara. Dalam situasi ini, bank sentral dapat mengambil langkah-langkah seperti menaikkan suku bunga untuk menarik aliran modal masuk atau memperketat kebijakan moneter untuk meredam permintaan domestik dan impor. Di sisi lain, surplus neraca pembayaran yang besar dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar yang berlebihan, yang dapat merugikan sektor ekspor.Bank sentral juga berperan dalam mengelola cadangan devisa negara, yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan melindungi nilai tukar dari guncangan eksternal. Dengan mengawasi arus masuk dan keluar mata uang asing, bank sentral dapat mengambil tindakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.Secara keseluruhan, pengelolaan neraca pembayaran internasional yang efektif oleh bank sentral sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mempromosikan perdagangan dan investasi internasional, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.