Showing 9 articles found for "Internasional"

Overmacht Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional: Studi Kasus Pengiriman 800 Kera IPB ke Amerika Serikat

Calistha Naisyila Ifliansa, Nayla Syamrotul Azra, Zelda Savitri
Abstract: Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut… dut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor ( IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum ( comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional ( Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat , force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kesetaraan Gender

Chikan Lousia Tania, Rahmi Zubaedah
Abstract: Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,… n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.   This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.

Penertiban Administrasi Berdasarkan ISO 9001:2015 Di Bagian Umum Perumda Kahyangan Jember

Lusiani, Devi, Fina Hilyatul Khofifah, Rofiatul Hasanah, Ahmad Muzayyin
Abstract: ISO 9001:2015 merupakan standar internasional yang mengatasi tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam suatu organisasi, melibatkan seluruh unit dari perusahaan. Implementasi standar ini menjadi kewajiban untuk setiap… iap bagian dalam perusahaan, dari kantor direksi hingga kebun. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPL) melibatkan survei berulang untuk menyesuaikan kebutuhan mitra dan mendokumentasikan setiap klausul ISO 9001:2015. Proses ini melibatkan tahapan pengamatan langsung, di mana pengelola mengunjungi service point untuk mendapatkan informasi. Pengamatan ini, dilakukan sebelum dan selama pertunjukan, memberikan hasil yang bermanfaat untuk menilai kondisi perusahaan dan menentukan materi yang diperlukan untuk penerapan ISO 9001:2015. Pengamatan dianggap sebagai kunci keberhasilan pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini juga menggunakan metode Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan melakukan observasi berulang untuk menyesuaikan kebutuhan mutu perusahaan dan mendokumentasikan ISO 9001:2015 melalui pengamatan langsung, termasuk wawancara dan dokumentasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan penerapan perusahaan dalam memperbaiki sistem manajemen yang belum terstruktur dan transisi dari proses manual ke tahap digitalisasi terkait administrasi.

Perpustakaan Sebagai Media Informasi Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jember

Suprianik, Ahmad Faurocky Iskandar, Fabi Ismail Nurjaki
Abstract: Perpustakaan memainkan peran penting sebagai media informasi yang mendukung keberhasilan akademik mahasiswa, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Workshop ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami peran perpustakaan… erpustakaan dalam menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan dan penelitian mahasiswa di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi penting, seperti buku, jurnal, dan artikel yang secara khusus membahas tentang ekonomi dan bisnis islam. Fasilitas ini tidak hanya memperkaya sumber belajar bagi siswa, tetapi juga memberikan ruang yang kondusif untuk belajar mandiri dan diskusi kelompok. Meskipun perpustakaan telah menjadi sumber informasi yang penting, terdapat tantangan seperti keterbatasan dalam memperbarui koleksi dan akses terhadap sumber informasi internasional. Workshop ini menunjukkan bahwa peningkatan pengumpulan dan aksesibilitas sumber informasi, serta pengembangan kemampuan pengelolaan informasi, akan sangat meningkatkan kontribusi perpustakaan terhadap proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat membantu pengelola perpustakaan universitas meningkatkan layanan dan sumber daya yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik mahasiswa, sehingga dapat mendukung keberhasilan akademik mereka dengan lebih efektif.

Pengelolaan Air Asam Tambang Dalam Mendukung SDGs Sektor Pertambangan: Perspektif Hukum Lingkungan

Dimas Andrianto, Aldri Frinaldi, Dasman Lanin, Rembrandt, Mhd. Ridha, Iqrima Basri
Abstract: Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak… dampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.

Hubungan Antara Literasi Kesehatan Dengan Kualitas Hidup Siswa SMKN 9 Kota Tangerang

Anisatun Zahroh, Eka Noviana Nasriyanto, Cicirosnita J.Idu
Abstract: Berdasarkan arus informasi yang terus berkembang, literasi penting untuk memahami informasi. Budaya membaca buku yang rendah di Indonesia menjadi permasalahan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Indonesia berada… da di peringkat 62 dari 70 negara, menempatkannya sebagai salah satu dari 10 negara dengan tingkat literasi yang rendah. UNESCO juga mengungkapkan minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001 persen. Indonesia ditempatkan di peringkat 60 dari 61 negara dalam hal minat baca. Indonesia menempati urutan ke 40 dari 80 negara yang disurvei dalam hal kualitas hidup. Berdasarkan perbandingan internasional, Indonesia memiliki nilai rendah yaitu 1,8 dari skala 10. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara literasi kesehatan dengan kualitas hidup siswa SMKN 9 Kota Tangerang. Metode pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner Health Literacy Survey (HLS-EU-SQ-10 IDN) dan World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL-BREF) yang telah diadaptasi dan dibagikan ke 212 siswa, dengan metode statistik Chi Square. Hasil analisis hubungan antara literasi kesehatan dengan kualitas hidup diperoleh bahwa ada sebanyak 4 siswa (2,7%) yang bermasalah dengan literasi kesehatan tetapi kualitas hidupnya baik. Sedangkan siswa yang memiliki literasi kesehatan baik, sebanyak 143 siswa (97,2%), kualitas hidupnya juga baik. Berdasarkan uji Chi Square diperoleh nilai p = 0,014.

Analisis Produk Face Wash Pasaran dengan Metode COPRAS untuk Remaja dan Dewasa

Feri Irawan, Rahmadita, Melly Ayunda Putri Lubis
Abstract: Perawatan wajah kini menjadi kebutuhan penting, terutama bagi remaja dan dewasa yang memiliki jenis kulit berbeda. Banyaknya produk face wash di pasaran sering kali membingungkan konsumen dalam menentukan pilihan terbaik.… . Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sepuluh merek face wash menggunakan metode COPRAS (Complex Proportional Assessment), dengan mempertimbangkan preferensi dua segmen konsumen, yaitu remaja dan dewasa. Sebanyak 25 responden dilibatkan dalam survei dengan empat kriteria utama: harga, kemasan, kenyamanan, dan kualitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas merupakan faktor paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh harga. Metode COPRAS terbukti efektif memberikan peringkat objektif terhadap produk yang dievaluasi. Dari hasil evaluasi, lima merek dengan skor utilitas tertinggi adalah Pond’s Men, Garnier, Biore, Nivea, dan Cosrx. Pond’s Men memperoleh skor 4,1025, sementara Garnier dan Biore sama-sama mendapatkan skor 4,1124. Merek lokal seperti Wardah juga menunjukkan performa yang kompetitif, membuktikan bahwa produk dalam negeri mampu bersaing dengan merek internasional. Temuan ini memberikan panduan bagi konsumen dalam memilih produk perawatan wajah sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi produsen dalam mengembangkan produk yang lebih responsif terhadap keinginan pasar. Secara keseluruhan, COPRAS terbukti sebagai alat bantu pengambilan keputusan multikriteria yang andal dalam industri kosmetik.

Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 terhadap Transaksi Digital Lintas Negara oleh Pelaku Usaha Indonesia

Muhammad Faiz Hakim, Deril Anshar Baik Irwanto, Yusril Mashur Tjaja
Abstract: Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.… . Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.

Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia

Ahmad Agung Setya Budi
Abstract: Perkawinan adalah ikatan sosial yang mengakui hubungan antara pria dan wanita, meliputi aspek seksual, pembentukan keluarga, dan pembagian tugas suami-istri. Fungsi penting perkawinan termasuk menumbuhkan kasih sayang, memberikan… emberikan rasa aman, tujuan, kebersamaan, status sosial, dan pembelajaran moral. Dalam Islam, pernikahan adalah upacara sakral yang mengikat dua individu sesuai ajaran Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam meliputi mengamalkan ajaran Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah zina, membentuk keluarga yang bahagia, dan mendapatkan keturunan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada individu karena keberadaannya sebagai manusia, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Melindungi hak asasi manusia merupakan kewajiban hukum baik dalam konteks politik, hukum, maupun sosial. Kawin paksa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan memilih pasangan. Dalam hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-prinsip agama