Abstract:Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin canggih diseluruh negara, termasuk indonesia yang otomatis menjadi tantangan untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang datang dari dalam maupun luar negeri,…
untuk dituntut agar siap menghadapi segala dampak negatif akibat proses globalisasi. Seperti pelayanan yang ada pada bank. Semakin berkembangnya teknologi maka semakin canggih juga alat atau sarana dalam melayani para nasabahnya. Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Dan perbankan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas akan memberikan kepuasan kepada nasabahnya. Penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu para peneliti terjun langsung pada Bank Pengkreditan Rakyat Rambipuji untuk memperoleh informasi yang akurat. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara melayani nasabah pada saat melakukan administrasi dengan baik. Para karyawan di BPR Nusamba Rambipuji tersebut lebih mementingkan kenyamanan pelayanan kepada para nasabah dan mengoptimalkan pelayanan yang prima, kondusif, dan efisien.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda. Sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan…
epemilikan yang sah, sering kali menjadi sumber konflik karena adanya sertifikat ganda yang menyebabkan tumpang tindih administrasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan validitas data, tingginya nilai ekonomis tanah, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara merupakan penyebab utama konflik pertanahan. Selain itu, faktor teknis dan sosial, seperti ketidakakuratan pengukuran tanah dan bencana alam, turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diusulkan mencakup keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal dianggap sah, serta mekanisme negosiasi dan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait keputusan tertulis. Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase juga diidentifikasi sebagai metode yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Abstract:ISO 9001:2015 merupakan standar internasional yang mengatasi tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam suatu organisasi, melibatkan seluruh unit dari perusahaan. Implementasi standar ini menjadi kewajiban untuk setiap…
iap bagian dalam perusahaan, dari kantor direksi hingga kebun. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPL) melibatkan survei berulang untuk menyesuaikan kebutuhan mitra dan mendokumentasikan setiap klausul ISO 9001:2015. Proses ini melibatkan tahapan pengamatan langsung, di mana pengelola mengunjungi service point untuk mendapatkan informasi. Pengamatan ini, dilakukan sebelum dan selama pertunjukan, memberikan hasil yang bermanfaat untuk menilai kondisi perusahaan dan menentukan materi yang diperlukan untuk penerapan ISO 9001:2015. Pengamatan dianggap sebagai kunci keberhasilan pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini juga menggunakan metode Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan melakukan observasi berulang untuk menyesuaikan kebutuhan mutu perusahaan dan mendokumentasikan ISO 9001:2015 melalui pengamatan langsung, termasuk wawancara dan dokumentasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan penerapan perusahaan dalam memperbaiki sistem manajemen yang belum terstruktur dan transisi dari proses manual ke tahap digitalisasi terkait administrasi.
Abstract:Penerapan teknologi dalam sistem administrasi publik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Salah satu bidang yang membutuhkan pembaruan adalah sistem pendataan tamu di BAPPEDA Kabupaten Asahan,…
yang selama ini masih menggunakan metode manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan memakan waktu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penerapan sistem pendataan tamu berbasis teknologi scan barcode. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendataan tamu yang lebih efisien, akurat, dan aman menggunakan teknologi barcode. Sistem ini memungkinkan tamu untuk mendaftar secara cepat dengan memindai barcode yang terhubung dengan data mereka, yang secara otomatis tersimpan dalam database. Dalam kegiatan ini, dilakukan pelatihan dan workshop untuk petugas BAPPEDA Kab. Asahan mengenai penggunaan sistem baru ini, termasuk pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur keamanan data. Hasil dari penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi, mengurangi kesalahan, serta mempermudah pemantauan dan pelaporan kunjungan tamu di BAPPEDA Kabupaten Asahan. Dengan demikian, sistem ini dapat mendukung peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.
Abstract:Aplikasi J-SIP ini merupakan salah satu sistem aplikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan administrasi…
kependudukannya secara online. J-SIP fokus pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) dengan basis sistem manajemen basis data relasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbarui sistem dengan teknologi canggih. Selain memberikan kemudahan dan kecepatan, aplikasi ini juga menjamin keamanan data penggunanya. Kepentingan J-SIP tidak hanya terbatas pada kemudahan masyarakat tetapi juga memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Melalui implementasi desentralisasi, pemerintah daerah, seperti Dispendukcapil Kabupaten Jember, bertanggung jawab menyediakan layanan administrasi kependudukan yang optimal, mencakup pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga serta melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, Aplikasi J-SIP menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam memperbarui sistem administrasi kependudukan dengan teknologi canggih dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien.
Abstract:Di era digital, penerapan sistem arsip elektronik merupakan kebutuhan penting dalam administrasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan akses informasi. Sekretaris sebagai aktor kunci dalam manajemen…
jemen informasi dituntut memiliki literasi digital dan kemampuan teknis untuk mengelola sistem secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis sekretaris dalam implementasi sistem arsip elektronik, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi arsip sangat dipengaruhi oleh kompetensi sekretaris, dukungan infrastruktur, serta komitmen manajemen organisasi. Sekretaris terbukti berperan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan administrasi digital yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.