Abstract:Digital financial transparency is crucial for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly for building accountable and trustworthy public institutions. Limited studies examine whether digitalization…
actually delivers accessible financial information and whether such transparency strengthens sustainable public governance. This study addresses that gap by constructing an original, multi-dimensional, portal-level Digital Financial Transparency Index (DFTI) and linking it to sustainable public governance, an association not previously tested at the Indonesian subnational level. Using a quantitative, explanatory design, financial management and public information portals are assessed through content analysis. Twenty-one indicators covering organizational information, financial transparency, and website accessibility are aggregated into the DFTI. Sustainable public governance is proxied by the 2024 electronic-based government system (SPBE) index, the only nationally standardized, externally assessed, and annually published measure of digital public administration maturity in Indonesia. Ordinary least squares regression tests the hypothesis, complemented by Spearman correlation as a non-parametric robustness check suited to the small city and regency subsamples. The findings show DFTI has a positive and significant effect on SPBE (β = 0.026; p = 0.032). The effect operates through content rather than appearance: among regencies, organizational information and financial transparency correlate significantly (p < 0.05) with SPBE, website accessibility does not. The results provide recommendations that local governments should adopt a standardized minimum financial-disclosure content and prioritize the weakest indicators, which are raw data, citizen-friendly budget summaries, and personal data protection. Also the provincial government should channel budget-capacity support to low-DFTI regencies, where transparency and maturity are most strongly associated with budget resources to advance SDG 17.
Abstract:This study examines the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure, green investment, and sustainability reporting quality on firm value, with firm size as a moderating variable in energy sector companies…
panies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2024. The study employed a quantitative associative approach using secondary data obtained from annual reports, sustainability reports, and financial statements. Purposive sampling produced 65 observations that met the research criteria. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA), supported by classical assumption tests and hypothesis testing. The findings indicate that ESG disclosure does not significantly affect firm value. In contrast, green investment and sustainability reporting quality have positive and significant effects on firm value. Firm size also has a positive and significant direct effect on firm value. However, firm size does not moderate the relationship between ESG disclosure, green investment, or sustainability reporting quality and firm value. Simultaneously, ESG disclosure, green investment, and sustainability reporting quality significantly affect firm value. The first regression model explains 36.0% of the variation in firm value, while the moderation model explains 74.4%. These findings imply that energy sector companies should prioritize concrete green investment initiatives and improve the quality, completeness, and credibility of sustainability reporting to strengthen market value and stakeholder confidence.
Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Fraud atau kecurangan menjadi ancaman serius bagi berbagai organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan audit internal terhadap…
ap pencegahan fraud pada berbagai jenis organisasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel ilmiah di Google Scholar menggunakan kata kunci "Good Corporate Governance", "Audit Internal", dan "Pencegahan Fraud". Artikel yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola dan kesimpulan dari berbagai temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa GCG dan audit internal secara umum berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Pengaruh paling kuat ditemukan ketika GCG dan audit internal diterapkan secara bersama-sama, bukan secara terpisah. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang signifikan, terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.
Abstract:This study aims to analyze the influence of Regional Economic Innovation and Green Economy on Regional Economic Resilience with Digital Governance as a moderation variable in 33 districts/cities in North Sumatra Province…
for the 2020–2025 period. The study uses an explanatory quantitative approach with secondary data in the form of panel data which is analyzed using panel data regression through Common Effect Model, Fixed Effect Model, and Random Effect Model. The selection of the best model was carried out using the Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test, while hypothesis testing was carried out through t-test, F test, determination coefficient, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the study show that the Fixed Effect Model is the best model. Regional Economic Innovation, Green Economy, and Digital Governance have a positive and significant effect on Regional Economic Resilience. In addition, Digital Governance has been proven to strengthen the influence of Regional Economic Innovation and Green Economy on Regional Economic Resilience. The Adjusted R² value of 81.8% indicates that the model has an excellent ability to explain variations in regional economic resilience. These findings affirm the importance of strengthening regional innovation, implementing a green economy, and accelerating the transformation of digital government as a sustainable, adaptive, inclusive, and competitive regional economic development strategy in North Sumatra Province.
Abstract:Waste management has become one of the most persistent environmental challenges confronting rapidly growing urban areas in Indonesia. While previous studies have primarily explained waste management through technical infrastructure,…
rastructure, environmental awareness, or public policy, relatively little attention has been given to the interaction between environmental ethics and everyday social practices in shaping environmental behaviour. This study aims to examine how environmental ethics are translated into community waste management practices in Kendari City from the perspective of environmental sociology. A qualitative case study approach was employed using field observations, semi-structured interviews with 30 informants representing community members, religious leaders, community leaders, sanitation workers, and officials from the Kendari City Environmental Agency, as well as document analysis. The data were analysed using thematic analysis and interpreted through the analytical perspectives of Environmental Sociology, Social Practice Theory, Public Sphere Theory, and Political Ecology. The findings reveal that environmental ethics constitute an important normative foundation for environmental responsibility; however, their implementation in everyday waste management practices is mediated by socially embedded habitus, community values, institutional capacity, public discourse, and local governance. Waste management behaviour is therefore shaped not only by individual awareness but also by continuous interactions among social norms, institutional arrangements, and collective practices. The study concludes that sustainable urban waste management requires integrated approaches combining environmental ethics, community participation, participatory governance, and institutional collaboration. By integrating environmental ethics with environmental sociology, this study contributes to a broader understanding of the social dimensions of urban waste management and offers practical insights for strengthening community-based environmental governance in Indonesia.
Abstract:Digital transformation has changed accounting from a transaction-recording function into a data-driven, technology-enabled, and strategic business process. This study aims to examine how digital transformation reshapes accounting…
ccounting practices in Indonesian companies, particularly in financial reporting, management accounting, auditing, internal control, and accountant competencies. The study applies an interpretive qualitative approach through document-based case synthesis and thematic analysis of thirty-five recent national and international studies published within the last five years. The analysis identifies five major themes: automation of routine accounting activities, cloud-based accounting information systems and enterprise resource planning integration, artificial intelligence and robotic process automation in accounting and auditing, the transformation of accountants into digital analysts and business advisors, and governance challenges related to data quality, ethics, cybersecurity, and internal control. The findings indicate that Indonesian companies benefit from digital accounting through faster reporting, improved information quality, more efficient operations, and better decision-making. Nevertheless, the transformation is constrained by uneven digital literacy, limited readiness of accounting human resources, resistance to system change, weak data governance, and the need for stronger ethical safeguards. This study contributes to accounting literature by providing a qualitative synthesis of digital transformation in Indonesian corporate accounting practices and by offering practical implications for companies, accountants, auditors, and accounting education institutions.
Abstract:This study aims to explore and evaluate the development of studies on shariah-based governance in the takaful industry through a systematic literature review approach. Sharia governance has an important role in ensuring…
that all processes, policies, and operational activities of takaful companies are implemented in accordance with sharia regulations, while supporting the principles of transparency, accountability, fairness, and protection of participants' rights. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method by adopting the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 guidelines. The databases used are Scopus and Google Scholar with the keywords "Shariah Governance", "Islamic Governance", "Takaful Industry", "Takaful Governance", and "Shariah Governance in Takaful". Through the process of identification, screening, and feasibility assessment, 7 articles that meet the inclusion criteria were obtained for thematic analysis. The results of the study show that the effectiveness of sharia governance in the takaful industry is determined by five main elements: the role and competence of the Sharia Supervisory Board (DPS), the sharia compliance and audit system, the corporate governance mechanism, the transparency of information disclosure based on AAOIFI standards, and the support of the regulatory framework. This research provides theoretical contributions to the development of the concept of sharia governance in the Islamic insurance industry as well as practical recommendations for regulators, takaful operators, and Sharia Supervisory Boards.
Abstract:The increasing demand for corporate transparency in sustainability practices, the development of ESG reporting regulations in Indonesia, and the persistent issues of credibility in disclosures such as greenwashing and inconsistent…
consistent information quality indicate that Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosures are not always perceived positively by the market. This condition is important because ESG disclosures that are not supported by substantive implementation may be viewed as an additional cost, risk, or merely a form of compliance, which in turn may reduce firm value. Therefore, this study aims to analyze the effect of environmental disclosure, social disclosure, and governance disclosure on firm value by incorporating independent commissioners as a moderating variable. Firm value is measured using Tobin’s Q because it reflects market valuation of the company’s performance and growth prospects. The sample consists of companies included in the SRI-KEHATI index during the 2020–2024 period, with a total of 227 unbalanced panel observations analyzed using panel data regression. The results show that environmental disclosure, social disclosure, and governance disclosure have a negative and significant effect on firm value. Independent commissioners are able to weaken the negative effect of environmental disclosure and governance disclosure on firm value, but they are unable to moderate the relationship between social disclosure and firm value. These findings suggest that ESG disclosure in sustainability-oriented companies is not yet fully perceived as a value-creating factor when it is not supported by convincing implementation quality. Practically, these findings are intended to encourage companies not only to increase the extent of ESG disclosure, but also to strengthen the substantive implementation and supervisory role of independent commissioners to enhance the credibility of sustainability information