Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi tata kelola kualitas pengajar dan administrasi pembelajaran sebagai upaya strategis utama dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) di Universitas…
ersitas Sapta Mandiri Balangan. Institusi pendidikan tinggi di daerah menghadapi tekanan berlapis untuk meningkatkan akuntabilitas internal, standar akademik, dan efisiensi birokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif, data empiris dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan akademik, diskusi kelompok terfokus (FGD), analisis dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI), serta observasi langsung terhadap alur kerja administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang terstruktur dalam pemantauan kualitas mengajar dan digitalisasi administrasi pembelajaran berfungsi sebagai katalis langsung bagi transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas institusi. Meskipun demikian, tantangan sistemik masih ditemukan, terutama terkait distribusi sumber daya yang belum merata, kesenjangan literasi digital, dan kontinuitas pelatihan pedagogik. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi platform administrasi otomatis dengan evaluasi dosen yang sistematis dan objektif menciptakan fondasi yang tangguh bagi GUG, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas institusi, keberlanjutan operasional, serta capaian pendidikan secara holistik di universitas tingkat daerah.
Abstract:The Bunda Menyapa Campaign is a community service initiative designed to initiate institutional advocacy for early childhood education through the involvement of Bunda PAUD at the village and sub-district levels. This activity…
tivity was conducted in the form of a public discussion involving the Bunda Menyapa PKM project team, Bunda PAUD Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas District, and college students from the Early Childhood Education Teacher Education Study Program of Universitas Muhammadiyah Purwokerto. The students participated as the proposing group of the campaign idea and as the writers of the Bunda Menyapa campaign song. The activity aimed to formulate the initial embryo of the Bunda Menyapa Campaign as an institutional advocacy model to be proposed to Bunda PAUD Kabupaten Banyumas. The method consisted of participatory public discussion, campaign concept presentation, stakeholder dialogue, theme-song discussion, and initial review of a policy brief proposal. The result of the activity was the formation of an early campaign concept that integrates symbolic leadership, community communication, institutional advocacy, and policy recommendation. The discussion also opened an opportunity for the policy brief proposal to be developed into a practical advocacy document for strengthening PAUD governance in Banyumas District.
Abstract:Strengthening the financial administration capacity of cooperatives is a crucial element in supporting the sustainability and accountability of cooperative institutions in Indonesia. This community service activity aims…
to improve the understanding and skills of cooperative administrators in financial administration through a hybrid Pelatihan (online and offline). This program aligns with the government's "Red and White Cooperative" initiative, which promotes digitalization and professional cooperative governance. The Pelatihan was conducted using a participatory approach involving lecturers, students, and cooperative actors. Results showed an increase in participants' understanding of transaction recording, the preparation of simple financial reports, and the importance of transparency in cooperative fund management. Technical challenges in the hybrid implementation can be overcome with active mentoring and the use of appropriate digital platforms. This activity demonstrates that the hybrid approach can reach a wider audience and is effective in transferring knowledge
Abstract:The legal outreach activity themed "Synchronization of the Mayor Regulation on Administrative Sanctions for Violations of Public Order and Peace in Yogyakarta City" aimed to enhance legal understanding and implementation…
capacity of the municipal police (Satpol PP). The discussions and interactive sessions highlighted the urgent need to harmonize and update the substance of the current regulation to align with good governance principles and ensure clear and proportional enforcement. Key challenges identified included weak regulatory structure, lack of technical guidelines, and limited objection mechanisms for affected citizens. The activity also produced normative recommendations in the form of a draft regulatory formulation, covering violation classification, types of administrative sanctions, sanction procedures, and appeal mechanisms. This outreach underlines the importance of a collaborative approach between academics and practitioners in formulating effective and just local legal policies.
Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:This study discusses the implementation of Government Goods/Services Procurement Electronically (E-Procurement) from the perspective of Collaborative Governance in Pekanbaru City. The focus of this research is on the effetiveness…
etiveness of e-catalogs, the involvement of local business actors, and cooperation between local government agencies. The aim of this research is to analyze and describe the e-procurement process within a collaborative framework and to identify the obstacles faced. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techinuques through interviews with the local UKPBJ of Pekanbaru City, the Departement of Trade and Industry of Pekanbaru City, the Inspectorate of Pekanbaru dan the Department of Cooperatives and MSMEs of Pekanbaru City. The result of this study indicate that collaboration among actors is on going but not yet optimal, especially in horizontal dimensions. The involvement of local business actors is still limited due to a lack of technical assistance and information. This research recommends strebgthening the role of local governments as facilitators of collaboration, enchancing the capatity of business actors, and fostering synergy between institutions to achieve participatory, transparent procurement using domestic products.
Abstract:This study explores how Bugis-Makassar women construct and navigate plural reproductive knowledge in response to abortus imminens (threatened miscarriage), drawing on Talcott Parsons’ AGIL framework to analyze the sociocultural…
ocultural functions of care practices. Based on ethnographic fieldwork in Makassar, Indonesia, including interviews and participant observation with ten pregnant women, the study reveals that reproductive behavior is shaped by adaptive strategies (A), collective goals (G), moral integration (I), and intergenerational transmission of norms (L). Rather than following a singular medical logic, women mobilize syncretic forms of care that blend biomedical treatment, spiritual rituals, and ancestral taboos. These plural responses reflect not only epistemic hybridity but also reproductive governance enacted through kinship, religious authority, and clinical institutions. Women's agency is expressed not through open resistance, but through strategic moral navigation and embodied alignment with normative expectations—a form of what Mahmood terms the ethics of self-formation. The findings challenge biomedical-centric approaches to maternal health and highlight the need for culturally responsive interventions that respect local logics of risk, protection, and care. This study contributes to sociological debates on medical pluralism, moral regulation, and the reproduction of gendered knowledge in the Global South.
Abstract:The development of Rempang Island through the Rempang Eco-City project has become one of Indonesia’s strategic initiatives to promote investment, industrialization, and regional economic growth in coastal areas. While the…
the project is expected to strengthen economic competitiveness and attract large-scale investment, its implementation has generated significant social, environmental, and governance challenges. Existing studies on Rempang have primarily focused on land disputes, relocation issues, and agrarian conflicts, with limited attention given to disaster risk governance and socio-ecological vulnerability perspectives. This study aims to analyze the development of Rempang Island through the lens of Disaster Risk Governance (DRG) and socio-ecological vulnerability to understand how development policies, environmental change, and governance arrangements interact in shaping risks within coastal regions. This study employs a qualitative approach using literature review and policy analysis. Data were collected from government regulations, official reports, public policy documents, human rights reports, academic publications, and other credible secondary sources. The analytical framework integrates disaster risk governance, socio-ecological vulnerability, and public policy theories. The findings indicate that the Rempang conflict should not be understood solely as an agrarian dispute or community resistance to relocation. Instead, it reflects broader governance challenges associated with integrating disaster risk considerations into coastal development policies. The project has the potential to generate socio-ecological vulnerabilities related to land tenure uncertainty, livelihood transformation, cultural identity concerns, environmental pressures, and limited stakeholder participation. The study argues that sustainable coastal development depends not only on economic investment but also on the capacity of governance systems to manage emerging risks through collaborative, adaptive, and inclusive approaches. The article contributes to the literature by positioning the Rempang case as a governance-of-risk issue and highlighting the need to integrate economic development, environmental sustainability, and disaster risk reduction within coastal governance frameworks.