Abstract:Literasi keuangan merupakan kecakapan penting yang perlu diperkenalkan sejak usia dini agar siswa mampu mengelola uang saku secara bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan menabung. Kegiatan pengabdian…
engabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi keuangan siswa melalui penerapan Game-Based Learning (GBL) pada siswa kelas VI SDN 001 Rimba Sekampung. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan 76 siswa melalui tiga tahapan, yaitu pemaparan materi, pembelajaran berbasis permainan menggunakan estafet botol finansial, serta refleksi dan penulisan harapan. Materi yang diberikan meliputi pengenalan uang, sumber uang, pengelolaan uang saku, perbedaan kebutuhan dan keinginan, konsep pembagian uang 50/30/20, serta pentingnya menabung sejak dini. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep dasar literasi keuangan dan pengelolaan uang saku secara bijak. Siswa juga menunjukkan keberanian dalam menjawab pertanyaan, kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta antusiasme yang tinggi selama proses pembelajaran. Meskipun terdapat kendala dalam pemahaman konsep pembagian 50/30/20, perbedaan kecepatan pemahaman siswa, dan keterbatasan durasi permainan, pemberian contoh langsung dan bantuan berupa clue dapat membantu siswa memahami materi. Penerapan Game-Based Learning melalui estafet botol finansial dapat menjadi pendekatan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan relevan dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan serta menumbuhkan kesadaran menabung sejak dini.
Abstract:Pendidikan memiliki peran yang strategis dan tak tergantikan dalam membentuk individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks bangsa yang pluralistik…
seperti Indonesia — yang menaungi ratusan kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara — menumbuhkan toleransi antar umat beragama bukan sekadar tujuan pendidikan, melainkan sebuah keharusan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam upaya tersebut. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keimanan dan praktik ibadah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), saling menghormati (ihtiram), keadilan ('adalah), dan etika hidup berdampingan secara damai (tasamuh) di antara berbagai komunitas agama. Fondasi ini berpijak pada konsep Islam rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam — yang memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan karakter toleran dan inklusif. Bersamaan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan mendalam terhadap keberagaman sebagai unsur konstitutif dari identitas kewarganegaraan dan konstitusional Indonesia. Melalui integrasi sistematis nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran — khususnya melalui pedagogik yang dialogis, reflektif, berbasis proyek, dan pengalaman nyata — peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif yang autentik, menghargai dan merayakan perbedaan, serta secara aktif menolak segala bentuk diskriminasi, prasangka, dan intoleransi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis, mengidentifikasi tiga model integrasi PAI-PKn yang efektif: (1) Pembelajaran Tematik Lintas Pelajaran, (2) Proyek Sosial Kolaboratif, dan (3) Refleksi Teologis-Kewarganegaraan. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat fundamental dalam membangun kesadaran toleransi yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Aborsi, sebagai fenomena…
mena sosial dan hukum, menimbulkan problematika karena bertentangan dengan norma hukum, moral, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia, larangan aborsi diatur secara tegas dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan penghilangan nyawa janin yang termasuk kategori pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aborsi di Jambi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta resistensi budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Abstract:Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, moral, serta keamanan nasional. Kondisi ini mendorong diterapkannya…
kannya sanksi pidana berat, termasuk pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati bagi pengedar narkotika menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dianggap melanggar hak asasi manusia, namun di sisi lain dinilai sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta relevansinya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, analisis perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum pidana dan praktis dalam penyempurnaan kebijakan hukum nasional di bidang narkotika. Penelitian ini juga menelaah kesesuaian pidana mati dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, kajian ini berusaha menghadirkan perspektif yang komprehensif mengenai legitimasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika..
Abstract:Penetrasi ajaran Salafi ke dalam struktur organiasasi Muhammadiyah menjadi realitas yang terus mengemuka. Ini adalah fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat secara faktual pemahaman dan amalan yang dianut dan dilaksanakan…
an aktivis Persyarikatan sudah tidak sama dalam beberapa hal dengan faham dan amalan Muhammadiyah peristiwa ini kemudian dikenal dengan varian “Musa” (Muhammadiyah-Salafi). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis penetrasi gerakan Salafi terhadap Persyarikatan Muhammadiyah yang berdampak pergeseran pemahaman pada Pengurus, Anggota dan Aktivis Muhammadiyah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif naturalistik. Temuan penelitian ini mengungkap terdapat personil dalam struktur organisasi Muhammadiyah, namun mempraktikkan dakwah dan ideologi salafi. Penulis merekomendasikan beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah: Pertama, Kepemimpinan. Pimpinan Muhammadiyah harus bersikap tegas terhadap faham Salafisme yang melalui kebijakan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kedua, Dialog penguatan faham Muhammadiyah. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan jalan dialog keilmuan atau pengajian khusus manhaj Muhammadiyah di struktur Organisasi Muhammadiyah Paser, dan wilayah strategis Muhammadiyah yaitu Amal Usaha dan Organisasi Otonom. Ketiga Pemberdayaan internet, gerakan pemahaman tentang Muhammadiyah lewat perangkat internet harus dimasifkan. Akun-akun media sosial Muhammadiyah Paser harus aktif termasuk menggelar kegiatan edukasi online yang populer seperti podcast.
Abstract:Pemberdayaan masyarakat adalah konsep penting dalam mencapai perubahan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya dan informasi, serta memperkuat…
kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan, peningkatan kemandirian ekonomi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji berbagai program pemberdayaan di Indonesia yang berhasil mendorong perubahan dalam struktur kekuasaan, meningkatkan kualitas hidup, dan meruntuhkan norma sosial yang menindas. Meskipun memiliki potensi besar, pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada bantuan eksternal dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Untuk mencapai hasil maksimal, tantangan ini perlu diatasi. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, perubahan sosial, partisipasi, Pembangunan berkelanjutan, ketimpangan sosial.
Abstract:An orphanage is a social institution that functions to provide protection, care, and guidance for children who have lost the support of their nuclear families. Its role is not limited to fulfilling basic needs but also contributes…
ontributes significantly to education and character development. Teachers working in orphanages face dual roles as educators and caregivers, requiring psychological resilience to manage emotional pressures, limited resources, and the complexity of social relationships in the workplace. In this context, resilience becomes a key factor that enables teachers to adapt, overcome obstacles, and develop effective strategies to maintain both personal and professional stability. This study aims to describe teacher resilience at Muhammadiyah Orphanage Lamongan using a qualitative approach with a case study design. The research subjects consisted of two teachers, with data collected through in-depth interviews and participatory observation, supported by triangulated information from significant others. The findings indicate that both subjects experienced resilience dynamics due to dual roles and adaptation difficulties, particularly in time management and task distribution. Nevertheless, strategies such as effective time management, utilization of social support, and reflective ability in interpreting experiences proved to be essential factors in strengthening their resilience. The study concludes that teacher resilience in orphanages is an adaptive process shaped by the interaction of personal, social, and contextual factors. Therefore, institutional interventions in the form of self-management training and enhanced environmental support are necessary to ensure the sustainability of teachers’ roles in orphanages.
Abstract:The phenomenon of increasing consumption of homoromantic fiction content among early adult women has given rise to the term Fujoshi, which is often directly associated with support for LGBT issues, although such an interpretation…
pretation does not necessarily reflect individuals’ attitudes in a comprehensive manner. This study is grounded in the need to understand the attitudes of early adult Fujoshi in a more nuanced and non-simplistic way, particularly through the framework of attitude theory encompassing cognitive, affective, and conative dimensions. The research problem focuses on how Fujoshi aged 18-40 interpret, experience, and express their attitudes toward homoromantic fiction content and its relationship to social values and norms in real life. This study employed a descriptive qualitative approach using in-depth interviews with three Fujoshi informants who are members of the XX fan chat group. The findings indicate that social media and peer networks play a significant role in the process of becoming a Fujoshi, as well as in shaping relatively intensive and repetitive patterns of content consumption as a form of emotional entertainment. Cognitively, the informants recognize that homoromantic fiction is related to LGBT issues; however, at the affective level, their interest is primarily driven by the uniqueness of the narrative structure and character dynamics rather than by sexual orientation itself. In the conative dimension, most informants do not demonstrate a tendency to support LGBT practices in real life; some even hold conservative views and display critical awareness of the potential negative impacts of their hobby, which they perceive as not fully aligned with prevailing social norms. The study concludes that Fujoshi attitudes are complex, ambivalent, and highly contextual. The novelty of this research lies in revealing a clear differentiation between the consumption of homoromantic fiction as a form of symbolic entertainment and individuals’ value positions toward social reality, which are often normatively conflated in previous assumptions.
Abstract:Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Dalam perspektif Islam, khususnya Al-Qur’an, konsep HAM tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bagian dari…
dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap sesama. Al-Qur’an menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Nya tanpa membedakan ras, suku, maupun status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Al-Qur’an mengenai HAM dalam konsep kemanusiaan melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur’an mengandung prinsip-prinsip HAM seperti hak hidup, kebebasan beragama, keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan berperikemanusiaan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.