Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa, peningkatan pembangunan dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Tolotio. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan informan…
penelitian yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan baik meskipun pada beberapa bidang yang tidak terealisasi dan masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan strategis jangka panjang dan manajemen pelaksanaan agar program dapat terlaksana sesuai jadwal. 2). Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Tolotio baik secara administrasi dan teknis sudah baik, namun diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan 3). Tahap transparansi Alokasi Dana Desa(ADD) di Tolotio telah berjalan dengan baik. Namun, perlu adanya inovasi sistem informasi desa berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kendala pelaporan.
Abstract:Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia,…
ndonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.
Abstract:Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan…
erupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.
Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Abstract:Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua dalam meningkatkan pembangunan fisik tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif…
ualitatif dengan pendekatan desktiptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan penyajian data. Data yang diolah adalah ringkasan prosedur pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan pada Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua tahun 2020. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang yaitu Kepala Kampung. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Dana desa yang dikelola oleh Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan fisik sampai dengan pelaporan hasil pembangunan telah sesuai dan telah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan hasil dan laporan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan hingga pelaksanakan kegiatan.
Abstract:The enactment of Law Number 3 of 2024, as the second amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, has introduced new challenges in the governance of village administration, particularly in the legal accountability…
ity of village heads in managing village finances. Although the law outlines the authority of village heads, it does not explicitly stipulate provisions for criminal or civil sanctions in cases of abuse of power. This normative gap poses potential risks of harm to village communities due to the weak legal accountability mechanisms. This study aims to examine and analyze the legal implications of the normative vacuum in village regulations and to emphasize the urgency of establishing more specific and binding implementing regulations. Employing a normative juridical research method through statutory and conceptual approaches, this study analyzes relevant legislation and supporting legal literature. The findings reveal that the absence of clear legal sanction provisions in the Village Law creates a legal grey area that can be exploited for administrative misconduct and corruption. Therefore, regulatory reform is required in the form of amendments or the formulation of implementing regulations that explicitly define the types of sanctions and legal accountability mechanisms for village heads. The novelty of this study lies in its systematic identification of legal loopholes that have received limited attention in existing village law literature, as well as its concrete proposals for regulatory reformulation aimed at strengthening accountability and transparency in village financial management.
Abstract:This research aims to analyze and evaluate the criminal liability imposed on tourists who damage the Uma Lengge Maria cultural heritage in Maria Village, Wawo District, Bima Regency. Bima is an area that has cultural and…
tourism diversity. One of the cultural and tourism diversity is the Uma Lengge Maria Cultural Reserve which is located in Maria Village, Wawo District, Bima Regency. Uma Lengge is a traditional house of the Bima people which has existed for a long time and must be maintained in its existence and beauty so that it remains intact and its beauty can be enjoyed for the future. This research use desciptive qualitative approach. A descriptive approach is an approach that aims to systematically describe the facts and characteristics of a particular population or in a particular field factually and carefully. Data collection methods were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis method is carried out in the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that legal action is taken against criminal liability for tourists who damage the cultural heritage at Uma Lengge Maria. Uma Lengge in the Maria Village Tourist Area, there are 13 uma lengge and 103 jompa. The existence of uma lengge must be maintained so that its existence remains well into the future. there are sanctions and criminal liability for tourists who damage the Uma Lengge Maria cultural heritage in Wawo District, Bima Regency, West Nusa Tenggara.
Abstract:Perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi aspek krusial dalam menunjang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk…
mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan anggaran Bawaslu dengan menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan anggaran di Bawaslu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses perencanaan serta penggunaan anggaran guna menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Bawaslu mengacu pada berbagai regulasi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bawaslu menerapkan instrumen pertanggungjawaban keuangan, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berperan dalam mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan prinsip good governance.
Abstract:Insiden jatuh merupakan salah satu kejadian yang tidak diharapkan terjadi namun memliki prevalensi yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan pencegahan jatuh yang dilakukan oleh perawat bagi pasien…
en Rawat Inap. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode literature review, peneliti mencari, menggabungkan, dan menganalisis artikel-artikel ilmiah secara valid dengan fokus kajian review paper. Hasil yang didapat adalahdalam penanganannya ternyata masih banyak perawat yang belum melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan SOP Rumah Sakit. Pengetahuan, tingkat pendidikan, masa kerja, ketersediaan fasilitas, SDM, dan rasa tanggung jawab menjadi faktor-faktor utama perawat tidak melakukan tindakan pencegahan jatuh pada pasien rawat inap. Dalam menangani hal ini, penilaian skor risiko jatuh dapat dimasukkan dalam asuhan keperawatan sehingga dapat diketahui risiko jatuh pada pasien dan perawat dapat memberikan tindakan pencegahan sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi pada asuhan keperawatan. Kesadaran akan rasa tanggungjawab juga harus ditingkatkan pada perawat karena keselamatan pasien merupakan hal yang utama.
Abstract:Abstract: The gap between the role of treasurer and financial affairs with competence becomes an obstacle in the accountability process for using village finance. Increasing the capacity of village officials in the village…
ge financial management and administration is the goal of implementing community service programs in the village government of Ciburial, Mandala Mekar, and Mekarsaluyu Kab. Bandung, West Java Province. The treasurer and village finance department will be provided with assistance on village financial administration and management. The implementation of this program uses the mentoring method for the treasurer and the village finance department in each community service partner. This activity will provide a conceptual and technical understanding of the administration and management of village assets. Furthermore, the treasurers and the finance department will be asked to simulate the preparation of the accountability report. To provide better results in implementing this program, we, together with the team, will provide assistance and training related to managing and administering village assets. This activity program will make it easier for asset managers to prepare village accountability reports following applicable regulations.
Keywords: mentoring; village assets; village government
Abstrak: Kesenjangan antara peran sebagai bendahara dan urusan keuangan dengan kompetensi menjadi kendala dalam proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa merupakan tujuan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di pemerintah desa Ciburial, Mandala Mekar dan Mekarsaluyu Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat. Bendahara dan Bagian keuangan desa yang akan diberikan pendampingan tentang penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan program ini dengan menggunakan metode pendampingan bagi bendahara dan bagian keuangan desa di masing masing mitra pengabdian masyarakat. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman konsep dan teknis tentang penatausahaan dan pengelolaan aset desa. Selanjutnya para bendahara dan bagian keuangan akan diminta untuk menjalankan simulasi penyusunan laporan pertanggungjawaban. Untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan program ini kami bersama dengan tim akan memberikan pendampingan dan pelatihan berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan aset desa. Program kegiatan ini akan lebih memudahkan bagi pengelola aset menyusun laporan pertanggungjawaban desa sesuai dengan aturan berlaku.
Kata kunci : aset desa; pemerintah desa; pendampingan.