Abstract:Perkembangan sains dan teknologi memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban manusia, namun sering kali berjalan terpisah dari nilai-nilai agama dan moral. Dalam perspektif Islam, sains dan agama bukanlah dua…
entitas yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan terintegrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji integrasi sains dan Islam dengan menitikberatkan pada integrasi pemikiran serta rumusan masalah yang mencakup peran manusia, hakikat kehidupan yang bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan, serta hubungan manusia dengan alam sebagai objek kajian ilmiah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema integrasi ilmu dan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengembangkan dan memanfaatkan sains. Kesadaran akan kehidupan dunia yang sementara mendorong sikap ilmiah yang etis dan bertanggung jawab, sementara alam dipahami sebagai ayat-ayat kauniyah yang harus dikaji dan dijaga keseimbangannya. Dengan demikian, integrasi sains dan Islam berperan penting dalam membangun peradaban yang maju, beretika, dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa, peningkatan pembangunan dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Tolotio. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan informan…
penelitian yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan baik meskipun pada beberapa bidang yang tidak terealisasi dan masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan strategis jangka panjang dan manajemen pelaksanaan agar program dapat terlaksana sesuai jadwal. 2). Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Tolotio baik secara administrasi dan teknis sudah baik, namun diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan 3). Tahap transparansi Alokasi Dana Desa(ADD) di Tolotio telah berjalan dengan baik. Namun, perlu adanya inovasi sistem informasi desa berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kendala pelaporan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan alokasi dana desa diterapkan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus utama penelitian ini adalah (1) penerapan kebijakan alokasi…
okasi dana desa ADD di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan alokasi dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban di desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan yang belum optimal. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa melihat aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pemerintah desa yang telah melakukan yang terbaik.
Abstract:Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia,…
ndonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.
Abstract:Nalar bayani, irfani, dan burhani merupakan tiga kerangka epistemologis utama dalam tradisi keilmuan Islam yang berperan penting dalam proses pembentukan, pengembangan, dan validasi pengetahuan. Ketiga nalar ini tidak berdiri…
rdiri secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman manusia terhadap realitas, baik yang bersumber dari wahyu, akal, maupun pengalaman spiritual. Nalar bayani bertumpu pada teks-teks otoritatif, khususnya Al-Qur’an dan Hadis, dengan penekanan pada pemahaman kebahasaan, penafsiran, dan penalaran normatif. Melalui pendekatan ini, kebenaran ilmu ditentukan berdasarkan kesesuaian makna dengan teks dan otoritas keagamaan, sehingga nalar bayani berperan besar dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, dan ushul fikih. Sementara itu, nalar irfani menekankan dimensi batin dan pengalaman spiritual sebagai sumber pengetahuan. Nalar ini berangkat dari keyakinan bahwa kebenaran tidak hanya dapat dicapai melalui teks dan rasio, tetapi juga melalui penyucian jiwa, intuisi, dan pengalaman langsung dengan realitas transenden. Pengetahuan dalam nalar irfani bersifat subjektif namun mendalam, karena diperoleh melalui proses kontemplasi, riyadhah, dan kedekatan spiritual kepada Tuhan. Oleh karena itu, nalar irfani banyak berkembang dalam tradisi tasawuf dan filsafat spiritual Islam, dengan tujuan mencapai pemahaman hakikat yang melampaui makna lahiriah. Adapun nalar burhani berpijak pada rasio dan logika demonstratif sebagai sarana utama dalam memperoleh kebenaran. Nalar ini menekankan argumentasi rasional, kausalitas, dan pembuktian sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tradisi Islam, nalar burhani banyak digunakan dalam filsafat, ilmu kalam rasional, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat empiris dan analitis. Kebenaran dalam nalar burhani diukur melalui konsistensi logis dan kesesuaian antara teori dan realitas.
Abstract:Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan…
erupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.
Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Abstract:Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua dalam meningkatkan pembangunan fisik tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif…
ualitatif dengan pendekatan desktiptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan penyajian data. Data yang diolah adalah ringkasan prosedur pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan pada Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua tahun 2020. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang yaitu Kepala Kampung. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Dana desa yang dikelola oleh Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan fisik sampai dengan pelaporan hasil pembangunan telah sesuai dan telah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan hasil dan laporan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan hingga pelaksanakan kegiatan.
Abstract:The enactment of Law Number 3 of 2024, as the second amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, has introduced new challenges in the governance of village administration, particularly in the legal accountability…
ity of village heads in managing village finances. Although the law outlines the authority of village heads, it does not explicitly stipulate provisions for criminal or civil sanctions in cases of abuse of power. This normative gap poses potential risks of harm to village communities due to the weak legal accountability mechanisms. This study aims to examine and analyze the legal implications of the normative vacuum in village regulations and to emphasize the urgency of establishing more specific and binding implementing regulations. Employing a normative juridical research method through statutory and conceptual approaches, this study analyzes relevant legislation and supporting legal literature. The findings reveal that the absence of clear legal sanction provisions in the Village Law creates a legal grey area that can be exploited for administrative misconduct and corruption. Therefore, regulatory reform is required in the form of amendments or the formulation of implementing regulations that explicitly define the types of sanctions and legal accountability mechanisms for village heads. The novelty of this study lies in its systematic identification of legal loopholes that have received limited attention in existing village law literature, as well as its concrete proposals for regulatory reformulation aimed at strengthening accountability and transparency in village financial management.
Abstract:This research aims to analyze and evaluate the criminal liability imposed on tourists who damage the Uma Lengge Maria cultural heritage in Maria Village, Wawo District, Bima Regency. Bima is an area that has cultural and…
tourism diversity. One of the cultural and tourism diversity is the Uma Lengge Maria Cultural Reserve which is located in Maria Village, Wawo District, Bima Regency. Uma Lengge is a traditional house of the Bima people which has existed for a long time and must be maintained in its existence and beauty so that it remains intact and its beauty can be enjoyed for the future. This research use desciptive qualitative approach. A descriptive approach is an approach that aims to systematically describe the facts and characteristics of a particular population or in a particular field factually and carefully. Data collection methods were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis method is carried out in the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that legal action is taken against criminal liability for tourists who damage the cultural heritage at Uma Lengge Maria. Uma Lengge in the Maria Village Tourist Area, there are 13 uma lengge and 103 jompa. The existence of uma lengge must be maintained so that its existence remains well into the future. there are sanctions and criminal liability for tourists who damage the Uma Lengge Maria cultural heritage in Wawo District, Bima Regency, West Nusa Tenggara.
Abstract:Perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi aspek krusial dalam menunjang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk…
mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan anggaran Bawaslu dengan menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan anggaran di Bawaslu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses perencanaan serta penggunaan anggaran guna menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Bawaslu mengacu pada berbagai regulasi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bawaslu menerapkan instrumen pertanggungjawaban keuangan, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berperan dalam mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan prinsip good governance.