Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:UMKM adalah sebagai tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. banyak pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan,…
n, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, serta tidak kalah penting bahwa umkm belum menerapkan etika bisnis dalam Islam. Dalam menjalankan usahanya Umkm perlu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Implementasi Etika Bisnis Islam pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) LGC Collection Cirebon. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan Purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM LGC Collection Cirebon memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti Larangan berdagang dengan cara curang, Tidak boleh mengandung unsur riba, Mengurangi takaran dan penipuan, Penimbunan dan Bisnis mempunyai misi sosial melalui zakat dan sedekah. Namun demikian temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha melakukan kecurangan terkait penambahan biaya produk dan pelaku usaha masih memanfaatkan kredit dari bank konvensional kredit usaha rakyat (KUR). Penerapan etika bisnis Islam dapat membantu mengatasi masalah usaha LGC Collection seperti Sumber Daya Manusia seperti tanggung jawab gaji kontrak dan adil dalam pembagian honor, etika bisnis Islam dalam manajemen keuangan harus transaparan dan bisa di pertanggung jawabkan menuntut agar pengelolaan keuangan dilakukan tanpa riba (bunga), tanpa gharar (ketidakjelasan atau spekulasi) dan Inovasi Produk dapat membantu mengatasi dalam Ihsan memberian terbaik untuk pelanggan, ke maslahatan produk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Perkembangan sains dan teknologi memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban manusia, namun sering kali berjalan terpisah dari nilai-nilai agama dan moral. Dalam perspektif Islam, sains dan agama bukanlah dua…
entitas yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan terintegrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji integrasi sains dan Islam dengan menitikberatkan pada integrasi pemikiran serta rumusan masalah yang mencakup peran manusia, hakikat kehidupan yang bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan, serta hubungan manusia dengan alam sebagai objek kajian ilmiah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema integrasi ilmu dan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengembangkan dan memanfaatkan sains. Kesadaran akan kehidupan dunia yang sementara mendorong sikap ilmiah yang etis dan bertanggung jawab, sementara alam dipahami sebagai ayat-ayat kauniyah yang harus dikaji dan dijaga keseimbangannya. Dengan demikian, integrasi sains dan Islam berperan penting dalam membangun peradaban yang maju, beretika, dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa, peningkatan pembangunan dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Tolotio. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan informan…
penelitian yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan baik meskipun pada beberapa bidang yang tidak terealisasi dan masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan strategis jangka panjang dan manajemen pelaksanaan agar program dapat terlaksana sesuai jadwal. 2). Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Tolotio baik secara administrasi dan teknis sudah baik, namun diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan 3). Tahap transparansi Alokasi Dana Desa(ADD) di Tolotio telah berjalan dengan baik. Namun, perlu adanya inovasi sistem informasi desa berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kendala pelaporan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan alokasi dana desa diterapkan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus utama penelitian ini adalah (1) penerapan kebijakan alokasi…
okasi dana desa ADD di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan alokasi dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban di desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan yang belum optimal. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa melihat aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pemerintah desa yang telah melakukan yang terbaik.
Abstract:Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia,…
ndonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.
Abstract:Nalar bayani, irfani, dan burhani merupakan tiga kerangka epistemologis utama dalam tradisi keilmuan Islam yang berperan penting dalam proses pembentukan, pengembangan, dan validasi pengetahuan. Ketiga nalar ini tidak berdiri…
rdiri secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman manusia terhadap realitas, baik yang bersumber dari wahyu, akal, maupun pengalaman spiritual. Nalar bayani bertumpu pada teks-teks otoritatif, khususnya Al-Qur’an dan Hadis, dengan penekanan pada pemahaman kebahasaan, penafsiran, dan penalaran normatif. Melalui pendekatan ini, kebenaran ilmu ditentukan berdasarkan kesesuaian makna dengan teks dan otoritas keagamaan, sehingga nalar bayani berperan besar dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, dan ushul fikih. Sementara itu, nalar irfani menekankan dimensi batin dan pengalaman spiritual sebagai sumber pengetahuan. Nalar ini berangkat dari keyakinan bahwa kebenaran tidak hanya dapat dicapai melalui teks dan rasio, tetapi juga melalui penyucian jiwa, intuisi, dan pengalaman langsung dengan realitas transenden. Pengetahuan dalam nalar irfani bersifat subjektif namun mendalam, karena diperoleh melalui proses kontemplasi, riyadhah, dan kedekatan spiritual kepada Tuhan. Oleh karena itu, nalar irfani banyak berkembang dalam tradisi tasawuf dan filsafat spiritual Islam, dengan tujuan mencapai pemahaman hakikat yang melampaui makna lahiriah. Adapun nalar burhani berpijak pada rasio dan logika demonstratif sebagai sarana utama dalam memperoleh kebenaran. Nalar ini menekankan argumentasi rasional, kausalitas, dan pembuktian sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tradisi Islam, nalar burhani banyak digunakan dalam filsafat, ilmu kalam rasional, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat empiris dan analitis. Kebenaran dalam nalar burhani diukur melalui konsistensi logis dan kesesuaian antara teori dan realitas.