Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,…
alam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan media sosial, call center, dan sosialisasi di luar kantor, yang memberikan akses informasi lebih terbuka kepada wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui audit berkala, bukti pembayaran elektronik, pelatihan pegawai, dan evaluasi publik berbasis ulasan daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan integritas layanan pajak, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Samsat Jember berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abstract:Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di…
i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Abstract:Permasalahan rendahnya minat kewirausahaan dan lemahnya pemahaman akuntansi dasar di kalangan siswa sekolah menengah menjadi tantangan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Pelatihan kewirausahaan berbasis simulasi digital…
ital seperti MonsoonSIM menawarkan pendekatan pembelajaran partisipatif yang mampu menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Darma Bakti Lubuk Pakam dengan tujuan membangun jiwa kewirausahaan siswa serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep dasar akuntansi melalui pengalaman belajar langsung. Pelatihan dilakukan selama dua hari melalui simulasi bisnis virtual berbasis tim, di mana siswa mengelola perusahaan secara menyeluruh mulai dari pengaturan modal, pengadaan barang, penjualan, hingga peramalan penjualan. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta dapat menjalankan simulasi dengan baik dan menunjukkan pemahaman yang lebih kuat terhadap alur dan pengambilan keputusan bisnis. Kegiatan ini membuktikan bahwa MonsoonSIM dapat menjadi media edukatif yang efektif dan menyenangkan dalam membentuk pola pikir wirausaha sejak usia sekolah. Program ini juga berpotensi direplikasi di sekolah lain sebagai bagian dari penguatan kurikulum berbasis pengalaman (experiential learning).
Abstract:Perkembangan teknologi yang banyak membawa perubahan / globalisasi pada kemajuan suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan banyak munculnya inovasi alat canggih yang dibuat untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Namun…
selain membawa dampak positif juga dampak negatif ,dimana manusia hidupnya serba instan, cepat, dan efektif. Hal itu dikarenakan aktivitas manusia banyak bergantung kepada alat canggih yang tersedia. Salah satu inovasi canggih yaitu adanya fintech yang merupakan aplikasi dalam bidang jasa keuangan. Dengan adanya jenis sistem ini dapat memudahkan manusia untuk melakukan pinjam meminjam , penawaran ataupun jual beli tanpa harus terjalin kontak fisik. Tetapi dampak dari pinjam online ini , data pribadi kita mudah untuk dilacak oleh orang lain dan disalahgunakan. Hal itu perlu dipelajarin oleh manusia agar tetap waspada dalam melakukan sesuatu. Dalam aturan hukum terkait penyalahgunaan akun orang lain untuk melakukan pinjaman online ada yang sudah diatur, ada yang belum tergantung dengan bentuk penyalahgunaanya. Oleh karena itu dalam bnetuk pertanggungjawaban ini , kita sendiri yang dapat mewaspadai akan terjadinya hal hal buruk dalam akun pribadi kita
Abstract:Sistem informasi laporan keuangan adalah kegiatan pencatatan laporan keuangan yang diterapkan guna mempermudah dalam proses pengolahan data keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi pengelolaan…
aan transaksi keuangan pada sekolah berbasis web. Sistem informasi ini meliputi sistem pencatatan, pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Pihak bendahara sekolah melakukan proses pencatatan masih menggunakan Ms. Excel. Terkait hal tersebut, dirancang sebuah sistem berbasis akuntansi guna membantu dalam proses pencatatan transaksi keuangan pada sekolah menengah pertama (SMP). Lokasi pengabdian dilakukan pada SMP 24 Padang. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) ini dapat membantu mengurangi redudansidata, menghasilkan informasi secara cepat, tepat dan akurat serta data laporan keuangan dapat disimpan dengan baik. Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah Object Oriented Programming (OOP) dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML) dalam analisis perancangan sistem.
Hasil kegiatan ini adalah berupa rancangan sistem informasi akuntansi yang dapat mempermudah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses inventarisasi pemerintahan di pembangunan ekonomi bidang pangan di Bakorwil V Jember. SIA telah menjadi instrumen vital…
dalam memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data inventarisasi pemerintahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan inventarisasi pemerintahan di bidang ekonomi pangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti peningkatan pemahaman dan keterampilan staf serta peningkatan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan SIA dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pembangunan ekonomi di tingkat pemerintahan daerah.
Abstract:Pemilihan umum yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan demokrasi yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, proses pemilihan umum sering menghadapi kendala dalam menentukan alternatif…
rnatif terbaik secara objektif karena banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai sistem pendukung keputusan dalam menentukan pemilihan umum terbaik di Aek Songongan. Metode SAW digunakan karena mampu melakukan penilaian berdasarkan pembobotan dan perangkingan terhadap sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tingkat partisipasi masyarakat, transparansi penyelenggaraan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan data, penentuan bobot kriteria, normalisasi matriks keputusan, serta perhitungan nilai preferensi untuk memperoleh hasil peringkat terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SAW dapat membantu memberikan rekomendasi pemilihan umum terbaik secara objektif dan sistematis. Dengan demikian, penerapan metode SAW diharapkan dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang efektif bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Aek Song-songan.
Abstract:Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan…
ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kota Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif…
riptif dengan fokus pada aspek kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan yang akurat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik akuntansi pengeluaran kas di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).