Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi tradisi donasi dalam perayaan pernikahan, peran dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan timbal balik…
ik dalam tradisi yang berkontribusi pada masyarakat etnis Jawa di Desa Bandar Setia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi donasi adalah praktik timbal balik berdasarkan kewajiban memberi, menerima, dan membalas. Donasi diberikan dalam bentuk uang, barang, atau tenaga sebagai dukungan kepada penyelenggara perayaan pernikahan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi meringankan beban ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas dan memperkuat jaringan sosial antar warga. Mekanisme respons yang tertunda membuat hubungan timbal balik berlangsung secara berkelanjutan. Keberlanjutan tradisi donasi dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun, hubungan kekerabatan, serta kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun mengalami penyesuaian akibat perubahan zaman, tradisi ini tetap bertahan karena didukung oleh nilai-nilai kebersamaan dan identitas budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat.
Abstract:Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut…
dut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor ( IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum ( comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional ( Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat , force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa
Abstract:Penerapan teknologi dalam sistem administrasi publik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Salah satu bidang yang membutuhkan pembaruan adalah sistem pendataan tamu di BAPPEDA Kabupaten Asahan,…
yang selama ini masih menggunakan metode manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan memakan waktu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penerapan sistem pendataan tamu berbasis teknologi scan barcode. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendataan tamu yang lebih efisien, akurat, dan aman menggunakan teknologi barcode. Sistem ini memungkinkan tamu untuk mendaftar secara cepat dengan memindai barcode yang terhubung dengan data mereka, yang secara otomatis tersimpan dalam database. Dalam kegiatan ini, dilakukan pelatihan dan workshop untuk petugas BAPPEDA Kab. Asahan mengenai penggunaan sistem baru ini, termasuk pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur keamanan data. Hasil dari penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi, mengurangi kesalahan, serta mempermudah pemantauan dan pelaporan kunjungan tamu di BAPPEDA Kabupaten Asahan. Dengan demikian, sistem ini dapat mendukung peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.
Abstract:Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di…
i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus…
s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.
Abstract:Keberlanjutan budidaya padi sangat bergantung pada bibit. Karena bibit merupakan komponen utama yang akan dikembangkan di masa depan, maka pemilihan bibit yang berkualitas merupakan langkah awal dalam proses penanaman padi.…
di. Ciri-ciri suatu tumbuhan dalam perkembangannya ditentukan oleh gen-gen yang diwarisi bibit dari tanaman induknya. Oleh karena itu, pemilihan bibit dari tetua unggul sangat penting dilakukan agar diperoleh bibit padi yang berkualitas. Bibit yang baik adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tumbuh cepat dan seragam, tahan terhadap hama, serta menghasilkan buah yang banyak. Namun seringkali para petani mengalami kesulitan dalam memilih bibit yang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, akan dikembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu petani dalam memilih bibit yang memenuhi berbagai kriteria dan sesuai dengan lingkungan penanaman. Kerangka kerja ini menggunakan dua teknik, yaitu Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot kriteria dan Multi Attribute Utility Theory (MAUT) untuk tahap peringkat. Usulan pilihan sistem pendukung keputusan yang menggabungkan teknik AHP dan MAUT menunjukkan bahwa pilihan atau jenis bibit padi terbaik yang akan ditanam di Wilayah Rawang Panca Arga Asahan adalah Sidenuk yang menempati posisi pertama dengan nilai 0.3780781, disusul oleh Ciputri dengan senilai 0,4469573. Selanjutnya hasil penelitian ini menyarankan Sidenuk dan Ciputri sebagai bibit padi berkualitas yang layak ditanam di Kawasan Rawang Panca Arga Asahan.
Abstract:Salah satu penyebab terjadinya stunting pada balita adalah kurangnya pendidikan dan dukungan dari orang tua dan kerabat sehingga menurunkan motivasi ibu dalam melakukan tindakan peningkatan kesehatan khususnya dalam pencegahan…
egahan stunting. Studi pendahuluan mengatakan orang tua tidak mengetahui tentang stunting. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pengetahuan dan dukungan orang tua dan keluarga dengan anak stunting di Puskesmas Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan. Jenis peneliitian ini yaitu kuantitatiif denqan pendekatan crooss sectional menggunakan desain analitik. Populasi dalaam peneliitian ini yakni seluruh orang tua baliita sebayak 33 orang denqan menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan orang tua berhubungan dengan stunting pada anak dimana tinggkat signifiikansi 0,000 ≤ α = 0,05, Dukungan orang tua berhubunqan denqan stunting pada anak dimana tingkat signifiikansi 0,000 ≤ α = 0,05, Dukunqan keluarqa berhubunqan denqan stunting pada anak diimana tingkat signifiikansi 0,000 ≤ α = 0,05. Simpulan-nya yaitu ada hubunqan antara pengetahuan dan dukungan orang tua dan keluarga dengan anak stunting. Saran bagi Puskesmas Tinangkung Utara agar meningkatkan edukasi mengenai stunting agar meningkatkan pengetahuan dan dukungan keluarga dalam pencegahan stunting.
Abstract:Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan…
ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.
Abstract:Studi ini meneliti permasalahan polusi udara yang ditimbulkan oleh penggunaan generator set (genset) di gedung perkantoran di Jakarta, yang menjadi salah satu sumber emisi stasioner yang sering terabaikan di kawasan perkotaan…
otaan padat penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari emisi genset, meninjau regulasi pemerintah terkait pengendalian emisi, serta mengidentifikasi solusi teknis dan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka komprehensif terhadap hasil-hasil studi sebelumnya. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia masih terbatas pada penetapan standar emisi tanpa mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif. Selain itu, penerapan teknologi seperti Diesel Particulate Filters (DPF), Selective Catalytic Reduction (SCR), penggunaan bahan bakar rendah sulfur, serta pemanfaatan biodiesel terbukti efektif dalam menekan emisi polutan. Kajian ini menyoroti perlunya kebijakan terpadu yang mengintegrasikan regulasi, teknologi bersih, dan kesadaran lingkungan dalam pengelolaan energi perkotaan berkelanjutan.
Abstract:Kekerasan sesksual pada anak dewasa ini sangat rentan ditengah kehidupan kita, kekerasan seksual pada anak banyak terjadi dewasa ini, dikarenakan banyaknya factor yang memperngaruhi kekerasan seksual pada anak, banyaknya…
iming-iming yang diberikan oleh si pelaku untuk memberikan rangsangan atau motivasi pada anak agar si anak mengikuti ajakan si pelaku. Kekerasan sesksual pada anak banyak terjadi dilakukan oleh pelaku yakni orang-orang terdekat kita sendiri, banyak nya factor media pendukung membuat para pelaku mengalihkan hasrat seks nya pada anak-anak yang tak berdosa.
Permasalahan dari penelitian ini adalah, sejaumana efektifitas hukuman baik hukuman positif maupun hukuman syariat islam dalam memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual pada anak.
Adapun metode penelitian yakni penulis menggunakakn penelitian yang bersifat persuasive approach dalam dalam melakukan pendekatan terhadap baik pelaku maupun si korban terhadap tindak pelecehan sesksual pada anak. Kedsimpulan dalam penelitian ini adalah baik secara hukum positive maupun hokum syariat islam, sangat tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada para pelaku tindakan pelecehan seksual pada anak.