Abstract:Perkembangan dunia bisnis modern menghadirkan beragam problematika baru yang menuntut solusi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem bisnis nyata dengan…
engan menggunakan pendekatan kaidah fiqhiyyah sebagai landasan konseptual dalam merumuskan solusi aplikatif yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan analisis literatur dari berbagai sumber klasik dan kontemporer mengenai fiqh muamalah serta praktik bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem bisnis seperti ketidaktransparanan transaksi, praktik riba terselubung, dan manipulasi harga dapat diselesaikan melalui penerapan kaidah fiqhiyyah seperti al-yaqin la yazulu bisy-syak (keyakinan tidak hilang karena keraguan), al-dharar yuzal (bahaya harus dihilangkan), dan al-‘adah muhakkamah (kebiasaan menjadi dasar hukum). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan solutif dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Kesimpulannya, penerapan kaidah fiqhiyyah dalam bisnis bukan hanya menjaga kesesuaian syariah, tetapi juga menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi kontemporer.
Abstract:Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap penting dalam peradilan pidana karena pada tahap inilah hakim dan para pihak menilai secara terbuka kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artikel…
el ini membahas makna pemeriksaan dan persidangan, tahapan hukum acara pidana dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta peran penting masing-masing aktor peradilan dalam menjaga proses yang adil. Melalui pendekatan normatif terhadap KUHAP dan literatur hukum, penelitian ini menegaskan bahwa persidangan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh pihak menjunjung prinsip due process of law, keterbukaan, dan independency hakim. Di samping itu, kehadiran bukti elektronik dan tuntutan publik atas transparansi putusan menunjukkan perlunya pembaruan prosedur agar sistem peradilan pidana tetap adaptif dan mampu menghasilkan putusan yang berkeadilan.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar pembiayaan utama bagi pemerintah daerah, dan di Kota Pekanbaru, penerimaan dari pajak daerah dan retribusi masih menjadi kontributor terbesarnya. Sektor perparkiran, baik di tepi…
epi jalan umum maupun area komersial, adalah salah satu sumber yang berpotensi besar untuk meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak parkir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, dan merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaannya untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru, melibatkan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pengelola parkir resmi, dan kawasan ramai tempat praktik parkir berada.
Abstract:Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan…
jakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah. Islam memandang kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang halal dan transparan. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan ghanimah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Abstract:Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan…
mampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Sementara itu, pelatihan berfungsi untuk memperkuat kompetensi praktis dan profesional yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Kombinasi antara pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan akan menghasilkan SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif. Dengan SDM yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi dapat terwujud melalui peningkatan efisiensi, inovasi, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan kunci penting bagi negara dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Abstract:Pembangunan daerah berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan politik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
analisis integrasi latar belakang pendidikan Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya dalam membentuk orientasi pembangunan daerah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran kebijakan publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan Audy Joinaldy berperan dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif, transformasional, dan berbasis kolaborasi, yang tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah yang menekankan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan ekonomi lokal. Integrasi antara pendidikan dan praktik kepemimpinan politik tersebut mendorong terbentuknya orientasi pembangunan daerah yang inklusif dan berjangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam kajian kepemimpinan politik daerah dengan menegaskan peran pendidikan sebagai faktor strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Abstract:Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Di Indonesia, pasar modal berkembang sebagai sarana penghimpunan dana jangka…
panjang yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pasar modal Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi serta perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai buku teks ekonomi dan pasar modal, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, serta publikasi resmi lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perluasan akses pendanaan bagi perusahaan, dan efisiensi alokasi sumber daya. Selain itu, pasar modal juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan meningkatkan ketahanan sistem keuangan, memperkuat kepercayaan investor, serta menyediakan alternatif pembiayaan selain sektor perbankan. Namun demikian, pasar modal Indonesia juga menghadapi tantangan seperti volatilitas pasar global dan ketergantungan pada aliran modal asing. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan investor domestik menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan peran pasar modal. Secara keseluruhan, pasar modal Indonesia memiliki potensi besar sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus sebagai penopang stabilitas ekonomi nasional.
Abstract:Kemiskinan dan stabilitas pangan merupakan persoalan struktural yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan, ketidakstabilan…
ilan akses pangan yang berkelanjutan masih dialami oleh rumah tangga berpendapatan rendah, terutama akibat keterbatasan daya beli, fluktuasi harga pangan, dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dengan meninjau dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah studi empiris mengenai dampak kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dalam kerangka ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas pangan melalui keterbatasan pendapatan, tingginya proporsi pengeluaran pangan, serta rendahnya kapasitas adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, literasi pangan dan gizi, serta karakteristik rumah tangga, berperan sebagai faktor mediasi yang memperkuat kerentanan stabilitas pangan. Selain itu, terdapat perbedaan pola kerentanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, namun keduanya sama-sama rentan terhadap ketidakstabilan pangan akibat kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa integrasi kebijakan pengentasan kemiskinan, penguatan daya beli, dan pembangunan sistem pangan yang inklusif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang dalam mewujudkan stabilitas pangan dan keadilan sosial di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi lokal di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, menggunakan kerangka Teori Pemberdayaan…
an Masyarakat Ife dan Tesoriero (2006). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 15 pelaku UMKM, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM berbasis keluarga—seperti pedagang makanan ringan, usaha rumahan kuliner, kios kelontong, dan jasa pencucian motor—memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Rp2–5 juta/bulan pelaku utama; Rp500.000–Rp1 juta/bulan pekerja paruh waktu), penyediaan lapangan kerja informal (remaja, ibu rumah tangga: 15–20 jam/minggu), penguatan aktivitas perekonomian lokal melalui cash flow harian Rp150.000–Rp300.000 dan efek multiplier 20–30% terhadap PDB lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga tanpa ketergantungan total pada bantuan eksternal.UMKM ini meningkatkan perputaran ekonomi melalui transaksi harian dan rantai pasok lokal, konsisten dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja 25% di Riau (Suharno & Khamal, 2025). Namun, penelitian juga menemukan hambatan struktural seperti keterbatasan modal (akses bantuan hanya 15–20% pelaku), rendahnya pemanfaatan teknologi pemasaran digital, minimnya pelatihan manajerial, dan tingginya persaingan informal serta shock eksternal.Temuan ini menegaskan UMKM sebagai pilar pemberdayaan bottom-up, namun memerlukan dukungan berkelanjutan melalui pelatihan wajib, akses kredit mikro (KUR), literasi digital, dan inkubator kelurahan untuk daya saing dan keberlanjutan usaha.
Abstract:Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan…
n meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.