Abstract:Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di…
i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Abstract:Periode Tabi’ut Tabi’in, sebagai generasi ketiga dalam sejarah Islam, memainkan peran krusial dalam pengembangan pemikiran dan dakwah Islam. Meskipun tidak bertemu langsung dengan Sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka berhasil…
rhasil meneruskan dan memperkaya ajaran Islam melalui kontribusi signifikan dalam bidang fiqh, teologi, dan filsafat. Dalam konteks sosial-politik yang kompleks, terutama di bawah Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dakwah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi dakwah selama periode ini dan relevansinya dalam konteks kontemporer, serta menegaskan fondasi pemikiran Islam yang dibangun oleh generasi Tabi’ut Tabi’in. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkapkan pentingnya memahami warisan intelektual mereka sebagai pedoman bagi umat Islam di era modern.
Abstract:Media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi generasi muda, termasuk dalam mengakses isu-isu politik. Di tengah meningkatnya arus informasi digital, konten edukasi politik di media sosial berpotensi…
menjadi sarana pembelajaran politik bagi mahasiswa Generasi Z. Namun, kajian yang secara khusus membahas akses terhadap konten edukasi politik di media sosial dan pengetahuan politik mahasiswa dalam konteks perguruan tinggi lokal masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akses terhadap konten edukasi politik di media sosial dan pengetahuan politik mahasiswa Generasi Z di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur kepada 25 responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial yang paling banyak digunakan responden adalah Instagram (96%) dan TikTok (4%), dengan durasi penggunaan yang didominasi 1 jam per hari (72%). Namun, seluruh responden (100%) menyatakan sangat jarang atau tidak pernah mengakses konten edukasi politik di media sosial. Meskipun demikian, pengetahuan politik responden tampak relatif memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap konten edukasi politik di media sosial tidak selalu diikuti oleh rendahnya pengetahuan politik mahasiswa, sehingga pengetahuan politik mahasiswa diduga juga dipengaruhi oleh sumber pembelajaran lain di luar media sosial
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Abstract:Perkawinan adalah ikatan sosial yang mengakui hubungan antara pria dan wanita, meliputi aspek seksual, pembentukan keluarga, dan pembagian tugas suami-istri. Fungsi penting perkawinan termasuk menumbuhkan kasih sayang, memberikan…
emberikan rasa aman, tujuan, kebersamaan, status sosial, dan pembelajaran moral. Dalam Islam, pernikahan adalah upacara sakral yang mengikat dua individu sesuai ajaran Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam meliputi mengamalkan ajaran Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah zina, membentuk keluarga yang bahagia, dan mendapatkan keturunan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada individu karena keberadaannya sebagai manusia, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Melindungi hak asasi manusia merupakan kewajiban hukum baik dalam konteks politik, hukum, maupun sosial. Kawin paksa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan memilih pasangan. Dalam hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-prinsip agama