Abstract:Sistem persuasi dan kelayakan berbasis pergurasi untuk menggunakan terhadap pentingnya kewirausahaan sebagai pendorong ekonomi negara mencapai 3,47% pada tahun 2023 baru. Bisnis di Indonesia sedang mengalami perkembangan…
yang pesat. pemerintah Indonesia mendorong perguruan tinggi di wirausahawan. Hal ini karena sebelumnya pengelola menetapkan bahwa pengembalian modal/investasi akan terbayar hingga 1 tahun. Akan tetapi, berdasarkan perhitungan Payback diperoleh Period bahwa dengan jumalah keuntungan Rp 3.505.000 per bulan, maka modal/investasi akan kembali sebelum waktu yang ditetapkan yaitu 5 bulan, 7 hari. Berdasarkan perhitungan NPV diatas diperoleh bahwasannya dalam waktu dua bulan berjalan ini, usaha Kedai Barokah Mama Anis masih belum bisa menutupi modal yang telah dikeluarkan sehingga terjadi minus sebesar -Rp 13.837.800. Namun, pada praktiknya usaha Kedai Barokah Mama Anis ini sudah dikatakan layak untuk dijalankan atau layak. Hal ini disebabkan dengan rata-rata pendapatan per pesanaan per hari yang cukup besar dengan biaya yang relatif standar sehingga laba bersih yang diperoleh pada setiap pesanan cukup besar. Berdasarkan hasil perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR) diatas maka diperoleh kesimpulan bahwasannya usaha Kedai Barokah Mama Anis sudah dikatakan layak untuk dijalankan..Dikarenakan nilai B/C Ratio bulan Januari dan Februari lebih dari 1 atau dapat dikatakan keuntungan dari usaha ini lebih besar dari pengeluarannya.
Abstract:Peningkatan jumlah pekerja lepas di berbagai bidang industri, mendorong perlunya kajian mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam regulasi ketenagakerjaan setempat. Meski pekerja lepas memberikan fleksibilitas…
ksibilitas dan keuntungan bagi perusahaan, status ketenagakerjaan mereka yang khas seringkali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kurangnya jaminan perlindungan hukum. Penelitian kualitatif ini bersifat yuridis normative, deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan, dan informasi maksud dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pekerja lepas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan solusi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum pekerja lepas, menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta berkontribusi pada diskusi akademis dan praktik mengenai perlindungan hukum pekerja lepas di era ekonomi digital yang terus berkembang.
Abstract:Seorang anak merupakan bagian generasi penerus masa depan bangsa untuk negara Indonesia, oleh karena itu anak perlu perhatian dalam pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat…
apat berkembang secara maksimal. Dalam hal ini seluruh aspek terkhusus pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan dan perundangan yang bertujuan untuk perlindungan terhadap anak-anak yang dilindungi dengan hukum. Salah satunya penerapan adalah dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang dapat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia dan memerlukan solusi dalam penyelesaiannya salah satunya adalah kasus genk motor khususnya yang terdiri dari anak-anak di bawah umur. Kasus ini sangat merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Kabupaten Karawang karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki mekanisme yang digunakan oleh BRI Unit Gending dan BRI Unit Pasar Lumbang, dua bank yang termasuk dalam program Kredit Usaha Rakyat pemerintah yang bertujuan untuk membantu…
antu usaha kecil di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara. Dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap pihak bank yang memahami prosedur pemberian KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Gending BRI dan Unit Pasar Lumbang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah, termasuk proses permohonan, pemeriksaan atau analisis kredit, keputusan tentang kredit, dan pencairan atau akad kredit.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,…
alam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan media sosial, call center, dan sosialisasi di luar kantor, yang memberikan akses informasi lebih terbuka kepada wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui audit berkala, bukti pembayaran elektronik, pelatihan pegawai, dan evaluasi publik berbasis ulasan daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan integritas layanan pajak, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Samsat Jember berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda. Sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan…
epemilikan yang sah, sering kali menjadi sumber konflik karena adanya sertifikat ganda yang menyebabkan tumpang tindih administrasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan validitas data, tingginya nilai ekonomis tanah, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara merupakan penyebab utama konflik pertanahan. Selain itu, faktor teknis dan sosial, seperti ketidakakuratan pengukuran tanah dan bencana alam, turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diusulkan mencakup keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal dianggap sah, serta mekanisme negosiasi dan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait keputusan tertulis. Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase juga diidentifikasi sebagai metode yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Kebijakan publik merupakan keputusan strategis pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor melalui proses advokasi. Advokasi kebijakan menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif.…
sif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara teoritis dan praktis peran aktor, tujuan, langkah, dan media dalam advokasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis literatur relevan guna memahami dinamika strategi advokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi adalah tindakan terstruktur untuk memengaruhi kebijakan melalui strategi komunikasi, mobilisasi publik, hingga kerja sama dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh kejelasan tujuan, pemanfaatan data, strategi komunikasi efektif, dan kolaborasi antar aktor. Media, baik konvensional maupun digital, memainkan peran penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Diskusi menekankan pentingnya pendekatan sistematis, taktis, dan strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, integrasi empat elemen utama dalam advokasi menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan demokratis.
Abstract:Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang terus menjadi tantangan bagi pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, analisis…
data yang tepat diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan algoritma Decision Tree, salah satu metode pembelajaran mesin yang populer. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup indikator ekonomi, demografi, dan sosial yang relevan dengan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan algoritma Decision Tree, kami dapat mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berperan dalam klasifikasi tingkat kemiskinan serta membangun model prediksi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Decision Tree memiliki kinerja yang baik dalam mengklasifikasikan data kemiskinan dan memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan berbasis data.
Abstract:Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Salah satu bencana yang sering kali terjadi di Indonesia khususnya wilayah Kota Padang adalah banjir. Bencana banjir adalah peristiwa atau rangkaian meluapnya…
nya air sungai yang disebabkan oleh faktor alamiah akibat rusaknya buffer zone pada kawasan upper DAS (daerah aliran sungai). Data curah hujan di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu 2.756,4 menjadi 4.124,2. Hal ini menunjukkan semakin tingginya potensi bencana banjir di wilayah Kota Padang akibat curah hujan yang tinggi. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dari penelitian yang relevan mengenai bencana banjir. Berdasarkan potensi bahaya banjir kelas tinggi, Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan yang terluas tingkat bahaya banjirnya yakni 4 546 ha, selanjutnya berdasarkan tingkat bahaya banjir sedang Kacamatan Kuranji merupakan kecamatan yang terluas masuk dalam kategori tingkat bahaya banjir sedang, sedangkan Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat. Sedangkan wilayah dengan tingkat bahaya banjir rendah atau bebas banjir di Kota Padang paling luas juga terdapat pada Kecamatan Koto Tangah. Mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah Kota Padang adalah identifikasi dan pemetaan zona rawan banjir, sosialisasi mitigasi dan edukasi bencana banjir, mengajak peran serta masyarakat untuk mencegah dan mengatasi banjir, menegakkan aturan tentang pembuangan sampah.
Abstract:Reog Ponorogo merupakan salah satu karya seni budaya di Indonesia, maka perlu adanya hak kekayaan intelektual terkait hak paten untuk mengakui kepemilikan seni agar tidak diklaim negara lain. Dalam konteks ini, abstrak ini…
ni bertujuan untuk menganalisa keefektifitasan Undang-Undang terhadap perlindungan hak paten serta upaya hukum oleh Pemerintah terkait pengakuan seni karya diklaim negara lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan bahan hukum analisa jurnal-jurnal hukum terkait. Temuan utama mencakup adanya pengakuan sepihak oleh negara lain terkait seni budaya Reog Ponorogo, sehingga perlu dianalisis terkait aturan hukumnya, dengan menganalisa aspek regulasi hak paten, klaim kepemilikan, serta implementasi perlindungan hukum. Hasil pembahasan analisis ini bahwa peraturan perundang-undangan terkait sudah dinilai efektif dalam implementasinya, pemerintah juga membentuk kaum intelektual yang mampu menjadi duta kekayaan intelektual agar mampu memperkenalkan kekayaan intelektual Indonesia khususnya Reog Ponorogo. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk melestarikan warisan budaya, menetapkan serta melindungi hak paten seni budaya di Indonesia.