Abstract:Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban konstitusional birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Namun, Kantor Camat Kota Selatan menghadapi tantangan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat…
syarakat (IKM) pada tahun 2025 sebesar 5,18 poin menjadi 88,04%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan sistemik dan mengukur kualitas pelayanan administrasi publik di Kantor Camat Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan menggunakan model SERVQUAL secara komprehensif.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari aparatur kecamatan serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL, yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi publik belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala operasional pada kelima dimensi SERVQUAL. Pada dimensi Tangibles, infrastruktur gedung mengalami kerusakan fisik yang parah, fasilitas penunjang minim, serta pemanfaatan aplikasi Yanjak Gorontalo Kota belum maksimal karena operasional lapangan masih didominasi proses manual. Pada dimensi Reliability, terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen akibat proses verifikasi yang birokratis dan koordinasi lintas instansi yang lemah. Dimensi Responsiveness menunjukkan sikap petugas sudah cukup baik, namun penyampaian alur prosedur dan prasyarat berkas belum transparan dan tidak seragam. Pada dimensi Assurance, terdapat inkonsistensi informasi antarpetugas yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Sementara pada dimensi Empathy, sikap ramah dan humanis sudah mulai diterapkan, tetapi implementasinya masih bersifat individual dan belum konsisten secara institusional.
Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan memerlukan rehabilitasi fasilitas fisik, pemangkasan alur birokrasi, digitalisasi sistem informasi terpadu melalui optimalisasi teknologi, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan yang kaku untuk menyamakan persepsi staf, serta pengawasan berkala terkait internalisasi nilai-nilai hospitality bagi seluruh aparatur kecamatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah terdapat pengaruh pola interaksi dalam keluarga terhadap kematangan emosi remaja yang tinggal di Kota Kupang. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan melibatkan 35 orang remaja berusia…
erusia 17 hingga 21 tahun yang dipilih secara keseluruhan karena jumlah populasi yang terbatas. Data dikumpulkan melalui daftar pernyataan berjenjang yang diisi langsung oleh responden, kemudian diolah menggunakan program statistik SPSS versi 22. Hasil gambaran umum menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kualitas komunikasi keluarga dan tingkat kematangan emosi keduanya tergolong baik. Pengujian regresi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,426 yang lebih besar dari batas kesalahan 5%, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik. Besaran peran pola komunikasi keluarga hanya mencapai 1,9%, sedangkan sisanya sebesar 98,1% dipengaruhi oleh aspek lain di luar ruang lingkup penelitian. Meskipun demikian, arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa interaksi keluarga yang baik tetap berperan mendukung perkembangan emosi yang sehat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kualitas alat ukur dan jumlah sampel, sehingga disarankan bagi penelitian mendatang untuk menggunakan instrumen yang lebih teruji dan melibatkan jumlah responden yang lebih banyak.
Abstract:Pemeriksaan Protrombin Time (PT) merupakan salah satu parameter penting dalam menilai sistem pembekuan darah, sehingga ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan harus terjamin melalui pelaksanaan pengendalian mutu. Penelitian…
litian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian mutu internal pemeriksaan Prothrombin Time (PT) di Laboratorium RS Kasih Ibu Surakarta selama periode satu tahun berdasarkan data Quality Control (QC). Analisis dilakukan dengan menghitung nilai mean, standar deviasi (SD), dan koefisien variasi (CV), serta mengevaluasi kestabilan hasil menggunakan grafik Levey–Jennings. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar nilai koefisien variasi (CV) berada di bawah 5%, yang menandakan tingkat presisi yang baik. Grafik Levey–Jennings menunjukkan bahwa sebagian besar data QC berada dalam batas kendali ±2 SD dan tersebar di sekitar nilai mean, sehingga proses analitik dapat dikatakan stabil. Namun, terdapat beberapa LOT dengan nilai CV di atas 5% yang mengindikasikan adanya variasi hasil yang lebih tinggi. Secara umum, tidak ditemukan penyimpangan yang signifikan berdasarkan pola grafik maupun evaluasi pengendalian mutu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengendalian mutu internal pemeriksaan Prothrombin Time (PT) di Laboratorium RS Kasih Ibu Surakarta selama periode penelitian berada dalam kategori baik, dengan hasil pemeriksaan yang stabil, presisi, dan masih dalam batas kendali yang dapat diterima.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator,…
ator, dan dinamisator dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lauwonu yang didukung oleh observasi serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwonu dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan armada pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pada aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah, serta peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Abstract:Bahasa Arab memiliki fenomena unik bernama diglosia, yakni penggunaan dua varietas bahasa secara berdampingan dengan fungsi sosial yang berbeda: fusha (Arab Standar Modern) untuk ranah formal, dan amiyah (dialek kolokial)…
) untuk percakapan sehari-hari. Bagi pelajar Indonesia, kondisi ini menciptakan tantangan berlapis yang kerap diabaikan dalam sistem pendidikan. Penelitian ini bertujuan memetakan problematika diglosia dari perspektif linguistik, pedagogis, psikologis, dan sosiolinguistik, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) berbasis protokol PRISMA, dengan menganalisis 25 sumber terpilih dari 187 sumber awal yang diterbitkan antara 2017–2024. Hasil penelitian mengidentifikasi lima klaster masalah utama: (1) kesenjangan sistem linguistik fusha-amiyah pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis; (2) kurikulum dan bahan ajar yang hampir sepenuhnya berorientasi fusha; (3) hambatan psikologis berupa kecemasan komunikasi dan disorientasi identitas; (4) keterbatasan sumber belajar berbasis kebutuhan peserta didik; serta (5) kompleksitas sosiolinguistik dalam memilih dialek regional yang tepat. Penelitian ini merekomendasikan kurikulum terpadu berbasis needs analysis, pengembangan bahan ajar yang mengakui realitas diglosia, peningkatan kompetensi diglosik pendidik, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana paparan amiyah yang autentik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guru dalam mengatasi kendala pembelajaran PJOK di sekolah dasar dengan keterbatasan fasilitas sebagai upaya mengisi gap riset yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penelitian…
elitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru, kendala pembelajaran, dan tingkat efektivitasnya merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK. Dari sisi strategi, guru mampu menerapkan pendekatan adaptif melalui modifikasi alat sederhana, penggunaan metode berbasis permainan, serta pengelolaan kelas yang fleksibel. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga pembelajaran tetap aktif dan bermakna meskipun fasilitas terbatas. Namun, terdapat kendala signifikan yang dihadapi guru, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan waktu pembelajaran, serta kurangnya variasi metode. Kendala tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga mempengaruhi motivasi dan perkembangan keterampilan motorik siswa. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan guru menunjukkan efektivitas yang cukup baik, ditandai dengan meningkatnya partisipasi siswa, pemahaman konsep dasar, serta pengelolaan pembelajaran yang lebih efisien dan kondusif. Temuan ini menegaskan bahwa kreativitas dan kemampuan adaptasi guru menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pembelajaran PJOK di tengah keterbatasan fasilitas. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan model strategi adaptif yang dapat dijadikan rujukan bagi guru dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah dasar.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:This study aims to describe the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) in producing work-ready graduates at SMK Negeri 10 Luwu and identify the obstacles encountered in its implementation. This study…
udy used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The research subjects included the principal, teachers, and students.
The results indicate that the implementation of SPMI at SMK Negeri 10 Luwu has been systematically implemented through the PPEPP cycle (Mapping, Implementation, Evaluation, Control, and Standard Setting). Quality mapping is conducted periodically to identify achievements and needs for quality improvement. Program implementation is carried out through improving the quality of learning and collaborating with industry. Evaluations are conducted routinely to assess standard achievement, followed by control measures for improvement, and the establishment of new standards as a form of continuous quality improvement. This implementation contributes to graduates' work-readiness, characterized by competency in expertise, technical skills, practical abilities, and soft skills. However, obstacles encountered include limited infrastructure and uneven absorption of graduates into the workforce.