Abstract:Seorang anak merupakan bagian generasi penerus masa depan bangsa untuk negara Indonesia, oleh karena itu anak perlu perhatian dalam pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat…
apat berkembang secara maksimal. Dalam hal ini seluruh aspek terkhusus pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan dan perundangan yang bertujuan untuk perlindungan terhadap anak-anak yang dilindungi dengan hukum. Salah satunya penerapan adalah dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang dapat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia dan memerlukan solusi dalam penyelesaiannya salah satunya adalah kasus genk motor khususnya yang terdiri dari anak-anak di bawah umur. Kasus ini sangat merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Kabupaten Karawang karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut.
Abstract:Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di…
i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Abstract:Kurangnya keterbukaan dalam pelaporan kegiatan dosen dapat menghambat pengembangan kerjasama dan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pimpinan maupun pihak luar. Tanpa informasi yang mudah diakses, potensi untuk pertukaran…
n pengetahuan dan pengalaman antar anggota akademis menjadi terbatas. Sistem manual atau tidak terintegrasi dalam pengelolaan data kegiatan dosen dapat menyebabkan ketidakefisienan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi pengembangan aplikasi pengelolaan data kegiatan dosen pada program studi pendidikan teknologi informasi berbasis Android sehingga dapat memudahkan dosen dalam menginput data kegiatan dalam satu platform. Tahapan dalam pengembangan aplikasi ini meliputi 4 tahapan yaitu, (1) Tahap Analisis kebutuhan, (2) Desain Aplikasi, (3) Penyusunan kode program, dan (4) Pengujian. Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan aplikasi yang dikembangkan. Uji coba dilakukan pada 2 ahli media dan 6 dosen sebagai pengguna aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan kualitas aplikasi pengelolaan data kegiatan dosen berbasis android termasuk dalam kategori sangat layak , berdasarkan persentase penilaian ahli media sebesar 74% dan 62% serta penilaian pengguna terhadap aplikasi diperoleh persentase penilaian sebesar 77,3%.
Abstract:Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal.…
imal. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasi adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota. Kasus genk motor yang terjadi telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Pekanbaru karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut
Children are the future generation of the Indonesian nation and state, therefore children need special guidance and guidance, both from family, society and the government so that they can grow and develop optimally. In this case, the government has attempted to provide legal protection for Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child and issuing various laws and regulations that formulate protection for children in conflict with the law, one of the implementations of which is the enactment of Law Number 23 of 2002 About Child Protection. One of the cases that has become a phenomenon in the world of crime and the context of child protection in Indonesia which requires a solution is the motorbike gang case, especially the motorbike gang case harmed many parties and disrupted the security and order because members of this motorbike gang committed criminal acts that threatened the safety of the people. However, there are different points of view from the Police and the Child Protection Agency in handling decisions in this case.
Abstract:KSPPS BMT NU Jatim Cabang Jenggawah Jember merupakan salah satu badan usaha yang beroperasi dengan memberikan jasa simpanan atau tabungan dan lain sebagainya. Ada beberapa bentuk tabungan yang ada di BMT NU yang dijalankan…
an berdasarkan prinsip syariah, dan selalu menawarkan produk-produk baru terhadap calon anggotanya. Jenis-jenis produk tabungan di KSSP BMT NU Cabang jenggawah yaitu : Simpanan Anggota (Siaga), Tabungan Mudharabah (Tabah), Simpanan Pendidikan Fathonah (Sidik Fathonah), Simpanan Haji dan Umrah (Sahara), Tabungan Ukhrawi (Tarawi), Simpanan Lebaran (Sabar), Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah), Simpanan Berjangka Mudharabah (Siberkah). Dalam Strategi Pemasaran yang di lakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah, Tabungan Mudharabah (Tabah) sangat mudah dalam meningkatkan jumlah anggota, dimana produk tabah lebih banyak diminati dari pada tabungan yang lain karena tabungan mudharabah yaitu tabungan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasi 40% dan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
Abstract:Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dalam pengamanan tanah. Program PTSL mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa tanah…
di Kabupaten Jember. Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jember bertanggung jawab atas penerapan program PTSL yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di kabupaten jember. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan Parcipatory Action Research, perolehan data dengan melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai di kantor pertanahan kabupaten jember. Berdasarkan hasil BPN telah berhasil menerapkan program PTSL tersebut sesuai pedoman yang tertuang dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya proaktif dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta perbedaan semangat di antara anggota masyarakat, dan perlunya komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif di antara anggota masyarakat.
Abstract:Hipertensi adalah penyakit dengan etiologi multifaktorial, dan bukti telah menunjukkan pentingnya penigkatan transportasi vaskuler, stres oksidatif, dan disbiosis usus dalam perkembangan dan pemeliharaan hipertensi. Tekanan…
nan darah sistolik atau diastolik lebih besar dari 140 atau 90 mmHg termasuk hipertensi (World Health Organization, 2019). Penduduk Indonesia yang berusia 18 tahun keatas mengalami hipertensi, menurut diagnosis dokter. Berdasarkan diagnosis dokter hipertensi pada populasi penderita hipertensi pada tahun 2018, 54,4% rutin minum obat, 32,3% tidak rutin minum obat, dan 13,3% tidak minum obat antihipertens. Persentase tersebut mewakili riwayat penggunaan obat dan alasan tidak minum obat. Di Indonesia penyakit hipertensi menyerang 34,1% penduduk pada tahun 2018. Setiap tahun terjadi peningkatan terutama pada tahun 2018. Setiap tahun terjadi peningkatan terutama pada tahun 2018. Mengetahui bahwa 13,3% dari mereka yang didiagnosis hipertensi tidak minum obat dan 32,3% tidaj meminum obat secara teratur berkontribusi dengan meningkatnya prevalensi hipertensi (Rikesdas, 2018). Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Minum Obat Hipertensi Terhadap Pencegahan Hipertensi Di Puskesmas Pasar Kemis. Jenis penelitian ini menggunakan uji Chi-Square dengan teknik total sampling merupakan teknik non probability sampling teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi untuk dipilih menjadi anggota. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 90 sampel. Hasil uji chi-square dengan nilai (P value) < 0,05. Diharapkan Puskesmas Pasar Kemis dapat memberikan arahan, motivasi dan penyuluhan lebih lanjut mengenai hipertensi dan pengtinya kepatuhan minum obat hipertensi kepada masyarakat.
Abstract:BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah lembaga keuangan non-bank yang awalnya dimaksudkan sebagai lembaga ekonomi nasional dengan fokus yang jelas pada masyarakat lapisan baah. Baitul Maal wat tamwil terbagi menjadi dua kata.…
a. Baitul Maal artinya lembaga sosial (pengatur dana Zakat, Infaq, Shodaqoh) dan Baitul Tamwil artinya badan usaha. BMT NU Salafiyah telah berdiri kurang lebih 10 tahun dan bergerak di bidang jasa keuangan/pinjaman dan tabungan. BMT telah memperkenalkan sejumlah produk tabungan. Diantaranya adalah SIAGA (Tabungan Anggota), Tabungan Mudrarabah Umum dan Tabungan Deposito, SAHARA (Tabungan Haji dan Umroh), SABAR (Tabungan Idul Fitri), TABAH (Tabungan Mudralabah), Tabungan Wadiah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji/Travel, penawaran tabungannya adalah sebagai berikut. Selain itu, BMT Salafiyah juga telah memperkenalkan produk pembiayaan/pinjaman, termasuk pembiayaan tambahan seperti dengan jaminan seperti BPKD (Badan Pemilik Kendaraan Bermotor) .
Abstract:Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan hal vital yang perlu masyarakat lakukan untuk melindungi hak atas tanah. Namun sebagian masyarakat masih belum mengetahui urgensi dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.…
ngkap. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya PTSL sebagai bentuk kepastian hukum atas hak tanah yang mereka miliki sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman atas tanah yang mereka miliki. Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember melakukan penyuluhan kepada masyarakat di desa Karangsono menggunakan metode ceramah, diskusi dan konsultasi untuk masyarakat yang mungkin tidak berani menyampaikan masalah atau pertanyaan mereka didepan umum. Hasil kegiatan yang dilakukan dapat diperoleh data bahwa masyarakat telah memahami hukum pertanahan yang melindungi hak atas tanah, memahami persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah. Pada kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh warga desa Karangsono, anggota aparat desa, dan pegawai pengukuran tanah yang telah mendapat pemahaman yang lebih baik tentang hukum pertanahan khususnya prosedur pendaftaran tanah.