Abstract:Peran strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal yang rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal, khususnya kenaikan PPN 11% yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan daya beli masyarakat sehingga memengaruhi…
garuhi pendapatan usaha mikro di Desa Cibodas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% terhadap penetapan harga jual produk dan pendapatan pelaku usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif, teknik survei melalui kuesioner skala Likert, serta analisis regresi linier untuk menguji pengaruh variabel secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% berpengaruh signifikan terhadap penetapan harga jual, di mana pelaku usaha cenderung menaikkan harga sebagai respons terhadap meningkatnya biaya bahan baku. Selain itu, kenaikan PPN 11% juga berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan bersih akibat menurunnya volume penjualan dan margin keuntungan. Kesimpulan menyatakan kebijakan kenaikan PPN 11% memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro, sehingga diperlukan strategi adaptasi harga dan dukungan kebijakan yang berpihak pada UMKM agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah perubahan fiskal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran selama periode 2014-2024. Kebijakan…
ijakan fiskal mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi dan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup data PDB tahunan, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB, dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Abstract:Ekonomi hijau merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan publik memegang peranan…
eranan penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui regulasi, insentif fiskal, dan program pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan kewirausahaan hijau menjadi aspek krusial dalam membangun kesadaran dan keterampilan bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara ekonomi hijau, kebijakan publik, dan pendidikan kewirausahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, tantangan dalam penerapannya, serta peran pendidikan dalam membentuk pola pikir wirausahawan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpaduan antara kebijakan adaptif dan pendidikan kewirausahaan berkelanjutan dapat menjadi katalisator dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, sangat penting agar kebijakan ekonomi hijau dapat berjalan efektif. Dengan demikian, integrasi kebijakan publik dan pendidikan kewirausahaan hijau menjadi kunci terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inklusif di era ekonomi hijau.
Abstract:Abstract: The policy to increase the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Indonesia often elicits mixed reactions from the public. Some support it because they believe it can strengthen regional fiscal capacity,…
ity, while others reject it because they are concerned that it will increase the economic burden on the community. Understanding public sentiment towards this policy is important for evaluating the effectiveness of the policy and formulating appropriate communication strategies. This study aims to analyze public sentiment towards the PBB-P2 increase policy using data uploaded on Platform X (Twitter). The data were collected through crawling with the keyword “building tax,” then processed through several preprocessing stages before classifying tweets into positive and negative sentiments. Two models were used: Support Vector Machine (SVM) and Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM). Results show that SVM outperformed BiLSTM, achieving training accuracy of 99.4% and testing accuracy of 85.9%, with accuracy 0.8595, precision 0.8536, recall 0.8595, and F1-score 0.8449. Meanwhile, BiLSTM achieved training accuracy of 86.9% and testing accuracy of 82.9%, with accuracy 0.8294, precision 0.8150, recall 0.8294, and F1-score 0.8080. These findings suggest SVM is more effective in classifying public sentiment and can support better evaluation of regional tax policies.
Keywords: sentiment analysis; PBB-P2; BiLSTM; SVM; X platform
Abstrak: Kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di In-donesia sering memunculkan beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung karena dianggap dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, sementara lainnya menolak karena kha-watir menambah beban ekonomi masyarakat. Pemahaman terhadap sentimen publik atas ke-bijakan tersebut penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan merumuskan strategi komunikasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 menggunakan data unggahan di Platform X (Twitter). Data dik-umpulkan melalui proses crawling dengan kata kunci “pajak bangunan” kemudian diproses melalui beberapa tahap preprocessing sebelum diklasifikasikan menjadi sentimen positif dan negatif. Dua model digunakan dalam penelitian ini, yaitu Support Vector Machine (SVM) dan Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SVM memiliki kinerja lebih baik dibandingkan BiLSTM, dengan akurasi pelatihan 99,4% dan akurasi pengujian 85,9%. Nilai akurasi 0,8595, precision 0,8536, recall 0,8595, dan F1-score 0,8449. Sementara itu, BiLSTM memperoleh akurasi pelatihan 86,9% dan akurasi pengujian 82,9%, dengan akurasi 0,8294, precision 0,8150; recall 0,8294; dan F1-score 0,8080. Temuan ini menunjukkan bahwa SVM lebih efektif dalam mengklasifikasikan sentimen publik serta dapat mendukung evaluasi kebijakan pajak daerah dengan lebih baik.
Kata kunci: analisis sentimen; PBB-P2; BiLSTM; SVM; platform X
Abstract:Penelitian ini menganalisis kesenjangan realisasi anggaran pendapatan daerah (APD) di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten pada tahun 2023. DKI Jakarta menunjukkan tingkat realisasi APD yang lebih tinggi dibandingkan…
Banten, yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang lebih beragam. Sebaliknya, Banten mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena terbatasnya infrastruktur ekonomi dan kapasitas administrasi. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, basis ekonomi, dan dinamika sosial-ekonomi lokal berperan penting dalam perbedaan kinerja anggaran antara kedua provinsi. Penelitian ini menyarankan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, peningkatan efisiensi PAD, serta pemanfaatan dana perimbangan untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini mengevaluasi pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten…
abupaten Bogor. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara kenaikan nominal penerimaan pajak dan penurunan persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, serta masih ditemukannya data wajib pajak yang belum lengkap setelah program berjalan. Penelitian menggunakan desain kualitatif evaluatif dengan model Context, Input, Process, Product. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner terhadap 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan administratif dan fiskal serta didukung regulasi nasional dan daerah, tetapi masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas, anggaran, dan sarana lapangan. Program meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan ketertiban data, termasuk pemutakhiran 22.706 objek pajak, serta mendukung ketepatan penetapan pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa program tergolong efektif tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan tata kelola data, pemutakhiran berkala, peningkatan infrastruktur, serta integrasi geospasial.
Abstract:Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan…
jakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah. Islam memandang kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang halal dan transparan. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan ghanimah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Abstract:Pajak“Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam era desentralisasi fiskal, pengelolaan…
an PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan daerah serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, namun masih menghadapi kendala seperti ketidakakuratan data, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan keterbatasan sistem administrasi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan PBB melalui digitalisasi dan peningkatan”kesadaran masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis perjalanan perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan dengan fokus pada dinamika kebijakan ekonomi dari rezim Orde Lama hingga era Reformasi. Melalui pendekatan…
deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti bagaimana pergeseran orientasi politik memengaruhi stabilitas makroekonomi, pertumbuhan, dan aspek sosial-ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan akibat dominasi politik atas ekonomi yang memicu inflasi ekstrem. Orde Baru berhasil melakukan stabilisasi dan industrialisasi yang pesat, namun menciptakan kerentanan struktural akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masa transisi dan Reformasi menjadi titik balik krusial yang memperkenalkan desentralisasi fiskal serta transformasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan tinggi, pemerataan sosial, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi di era globalisasi.and supporting the optimization of village economic potential in a sustainable manner.
Abstract:Hutang luar negeri merupakan instrumen fiskal strategis yang diadopsi pemerintah Indonesia guna mengakomodasi defisit anggaran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Kendati demikian, akumulasi hutang yang…
ang terus tereskalasi memicu diskursus mengenai potensi timbulnya fenomena debt overhang, di mana beban kewajiban yang melampaui kapasitas produktif justru bertransformasi menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dampak sistematis hutang luar negeri terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus melakukan pengujian empiris terhadap relevansi teori debt overhang dalam konjungtur ekonomi nasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengutilisasi analisis data sekunder yang bersumber dari otoritas moneter serta lembaga statistik resmi. Berbeda dengan evaluasi sistem administrasi seperti SIHALAL yang menitikberatkan pada efektivitas prosedural, studi ini berfokus pada analisis variabel makroekonomi fundamental, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio hutang. Selaras dengan paradigma inovasi administrasi publik, pengelolaan hutang yang transparan, akuntabel, dan presisi merupakan manifestasi dari efektivitas pelayanan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta resiliensi fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memetakan ambang batas (threshold) optimal hutang luar negeri agar tetap berfungsi sebagai katalis pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pembiayaan negara yang lebih mandiri, kredibel, dan berkeadilan.