Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi.…
si. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.
Abstract:Pasar modal merupakan industri berbasis kepercayaan (trust-based industry) yang idealnya mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan publik. Namun, realitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal tahun 2026 diwarnai oleh…
leh sanksi berat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) akibat kesalahan material laporan keuangan dan transaksi abnormal. Berbeda dengan riset terdahulu yang mengkaji kecurangan pasar secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan praktik manajemen laba (earnings management), transaksi orang dalam (insider trading), dan manipulasi pasar (saham gorengan) sebagai satu kesatuan mata rantai kejahatan kerah putih (white-collar crime), sekaligus membedahnya melalui tinjauan etika bisnis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan teknik analisis konten (content analysis) dan studi literatur komparatif terhadap data sekunder rilis resmi regulator serta laporan keuangan emiten. Pisau analisis yang digunakan mencakup Fraud Diamond Theory, Teori Keagenan (Agency Theory), Asimetri Informasi, serta Paradigma Integritas Manusia Utuh. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi kecurangan yang terstruktur dari hulu ke hilir. Tahap hulu (the setup) diawali dengan rekayasa akuntansi melalui penyalahgunaan kapabilitas manajemen. Ketimpangan informasi di hulu kemudian dimanfaatkan di tengah jalan (the leak) untuk membocorkan informasi material kepada jaringan afiliasi, yang bermuara pada transaksi semu di hilir (the execution) guna menjebak psikologi investor ritel demi keuntungan egoistik sepihak. Dari tinjauan etika utilitarianisme dan deontologi Immanuel Kant, mata rantai kejahatan finansial ini dinilai cacat moral secara mutlak karena mencederai kewajiban moral kejujuran (duty of honesty) dan mengeksploitasi investor publik semata-mata sebagai alat komersial (means to an end). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini terintegrasi oleh regulator untuk memutus rantai kecurangan finansial di bursa nasional, Indonesia terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana opini publik terbentuk di media sosial terkait kontroversi dugaan manipulasi program giveaway yang dilakukan oleh creator TikTok Willie Salim. Penelitian menggunakan metode…
de kualitatif deskriptif dengan pendekatan Teori Resepsi Encoding/ Decoding dari Stuart Hall untuk melihat bagaimana Masyarakat menafsirkan informasi yang beredar di berbagai platform media sosial. Fokus penelitian diarahkan perbedaan antara citra positif yang ditampilkan dalam video TikTok dengan fakta di balik layar yang kemudian diungkap melalui kanal YouTube Podcast Bang Denny Sumargo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra Willie Salim sebagai kreator dermawan yang aktif membantu masyarakat selama periode 2023–2025 mengalami penurunan kepercayaan setelah muncul dugaan bahwa sebagian konten giveaway dibuat secara terencana atau settingan. Konten-konten tersebut sebelumnya berhasil menarik perhatian publik dengan jutaan penonton dan ratusan ribu likes. Temuan Penelitian juga memperlihatkan bahwa banyak netizen menganggap konten tersebut sebagai bentuk eksploitasi kemiskinan atau poverty porn demi mendapatkan perhatian dan popularitas di media sosial. Reaksi masyarakat kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian besar berada pada posisi oposisi, yaitu menolak dan mengkritik tindakan tersebut karena dianggap tidak jujur. Sebagian lainnya berada pada posisi negosiasi, yaitu tetap mengkritik kebohongan dalam konten tetapi masih menghargai adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, kelompok yang sepenuhnya mendukung Willie Salim semakin sedikit dan umumnya berasal dari pengikut setia yang tetap percaya pada sang kreator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbukanya informasi dari berbagai platform media sosial membuat audiens tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi lebih kritis dalam menilai konten digital. Fenomena ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyrakat terhadap pentingnya kejujuran, etika komunikasi, dan tanggung jawab moral dalam dunia media sosial.
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Stres akademik merupakan salah satu faktor psikologis yang banyak memengaruhi perilaku mahasiswa dalam konteks perkuliahan, termasuk kepatuhan terhadap etika akademik. Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana…
aimana stres akademik berperan dalam menurunkan atau mengubah perilaku etis mahasiswa terkhusus nya di kampus IAKN Kupang. Dengan meninjau berbagai penelitian nasional maupun internasional dalam lima tahun terakhir, studi ini menemukan bahwa stres akademik yang muncul akibat tuntutan akademik, tekanan nilai, persaingan, dan keterbatasan waktu berpotensi menurunkan kemampuan pengambilan keputusan moral dan regulasi diri. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kecenderungan mahasiswa melakukan pelanggaran etika seperti plagiarisme, kecurangan akademik, manipulasi data, dan ketidakjujuran dalam interaksi sosial.
Temuan literatur juga menunjukkan bahwa pengaruh stres terhadap perilaku etis tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor moderasi seperti dukungan sosial, efikasi diri akademik, kecerdasan emosional, dan iklim etika kampus. Faktor-faktor ini dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara stres dan kepatuhan etika. Dengan demikian, upaya pengelolaan stres akademik dan penguatan etika tidak hanya memerlukan intervensi individual, tetapi juga dukungan sistemik dari lingkungan kampus. Studi ini menegaskan pentingnya program manajemen stres, peningkatan literasi etika, serta pembentukan budaya akademik yang sehat untuk menjaga integritas mahasiswa meskipun berada dalam tekanan akademik yang tinggi.
Abstract:Market manipulation practices in the Indonesian capital market have the potential to harm investors, distort fair price formation, and undermine market integrity. These conditions require effective supervision by the Financial…
ancial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan—OJK) as the institution authorized to regulate and supervise capital market activities. This study aims to analyze the legal framework governing OJK's supervision of market manipulation practices, assess the effectiveness of its implementation, and identify the factors influencing the success of such supervision. This study employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that OJK's supervisory authority is supported by a strong legal framework under Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Nevertheless, the effectiveness of supervision continues to face challenges arising from technological developments, the increasing complexity of market manipulation schemes, and limitations in supervisory capacity. This study concludes that strengthening institutional capacity, optimizing the use of technology, and enhancing inter-agency coordination are essential to improving investor protection and maintaining the integrity of the capital market. The novelty of this study lies in its integrated analysis of the legal framework, supervisory effectiveness, and technology-based market manipulation challenges within a single analytical framework.
Abstract:Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih sering tidak disadari oleh korban maupun masyarakat akibat minimnya pemahaman mengenai dinamika viktimisasi, relasi kuasa, serta manipulasi…
si psikologis yang dilakukan pelaku. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari perspektif psikologi forensik melalui kegiatan webinar edukatif. Kegiatan dilaksanakan secara daring dalam bentuk webinar berjudul “Kekerasan terhadap Perempuan: Menurut Psikologi Forensik” dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum sebagai peserta. Metode yang digunakan meliputi pemberian pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan, serta sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan psikologi forensik, viktimologi, relasi pelaku-korban, serta konsep grooming dan manipulasi psikologis. Hasil analisis menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara skor pretest dan posttest dengan nilai signifikansi 0,001 (p < 0,05), yang mengindikasikan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti webinar. Temuan ini menunjukkan bahwa webinar edukatif berbasis psikologi forensik efektif sebagai sarana psikoedukasi dan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat.
Abstract:Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk kesalahan beserta faktor penyebabnya yang dialami siswa kelas VIII SMP ketika mengidentifikasi sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun kubus. Desain kualitatif deskriptif dipilih agar…
ar respons siswa dapat ditelaah secara mendalam tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap variabel penelitian. Sebanyak 30 siswa kelas VIII dijadikan subjek melalui teknik purposive sampling, dan 6 di antaranya dipilih untuk sesi wawancara semi terstruktur yang mewakili tiga tingkat kemampuan akademik, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pengumpulan data dilakukan melalui tes diagnostik tertulis, wawancara yang direkam, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi metode untuk menjaga keterpercayaan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,67% siswa melakukan setidaknya satu kesalahan dalam mengidentifikasi sisi kubus, 63,33% siswa melakukan kesalahan terkait rusuk, dan 36,67% siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi titik sudut secara tepat. Tiga kategori kesalahan yang dominan teridentifikasi, yaitu kesalahan konsep berupa kekeliruan mengidentifikasi unsur geometris, kesalahan visualisasi yang berkaitan dengan kesalahan membaca representasi tiga dimensi, dan kesalahan prosedural dalam menghitung komponen geometris secara sistematis. Faktor penyebab meliputi dimensi internal, terutama lemahnya pemahaman konsep dan rendahnya kemampuan penalaran spasial, serta dimensi eksternal seperti minimnya media pembelajaran dan dominasi strategi mengajar berbasis ceramah. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pembelajaran geometri bangun ruang yang lebih eksploratif, konstruktivis, dan berbasis media di jenjang SMP.
This study investigates the types and underlying causes of errors made by eighth-grade junior high school students when identifying the faces, edges, and vertices of a cube. A qualitative descriptive research design was employed to examine students' responses in depth without manipulating any research variables. Thirty students from the eighth grade were selected through purposive sampling, and six of them participated in semi-structured interview sessions representing three levels of academic ability: high, moderate, and low. Data were gathered using written diagnostic tests, audio-recorded interviews, and documentation. Analysis followed the interactive model proposed by Miles and Huberman, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing, with methodological triangulation applied to ensure the trustworthiness of findings. Results indicated that 46.67% of students committed at least one error in identifying cube faces, 63.33% made errors related to edges, and 36.67% had difficulty identifying vertices correctly. Three dominant error categories were identified: conceptual errors, visualization errors, and procedural errors. Causal factors encompassed internal dimensions, particularly weak conceptual understanding and limited spatial reasoning ability, and external dimensions, including insufficient instructional media and lecture-based teaching strategies.