Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan George…
rge C. Edwards III, meliputi aspek komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Koordinator UEP Provinsi Gorontalo, Koordinator UEP Kabupaten Bone Bolango, Pegawai Dinas Sosial, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Sosial UEP oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi program telah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, assessment, dan monitoring, tetapi penyampaian informasi di beberapa daerah masih belum merata. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh SDM yang kompeten, informasi berbasis assessment, kewenangan yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu pelatihan dan kemampuan teknologi sebagian penerima manfaat. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan responsivitas yang baik dalam melaksanakan program serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah mengacu pada prosedur yang sistematis serta didukung koordinasi antarunit dan mekanisme monitoring-evaluasi berkala, namun luasnya wilayah kerja dan keterbatasan jumlah pendamping masih menjadi tantangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna etika bisnis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Ambon melalui pendekatan kualitatif fenomenologi. Fokus utama penelitian difokuskan pada…
ada pemahaman moral, pengalaman menghadapi dilema etis, internalisasi nilai kearifan lokal, serta peran kepercayaan dalam menjamin keberlangsungan usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur terhadap informan pemilik UMKM di Kota Ambon yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data didasarkan pada prosedur fenomenologi Moustakas yang mencakup tahapan epoché, horisonalisasi, klaster tema, hingga deskripsi struktural-tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis dimaknai bukan sekadar sebagai instrumen kepatuhan hukum normatif, melainkan sebagai manifestasi integritas personal dan spiritualitas kerja. Hubungan interaktif bisnis sangat dipengaruhi oleh modal sosial kearifan lokal (seperti semangat kebersamaan berbasis trans-komunitas). Kepercayaan konsumen diidentifikasi sebagai jembatan kritis yang mengaitkan perilaku etis dengan keberlanjutan hidup usaha di Tengah tingginya volatilitas pasar. Temuan ini menyimpulkan pentingnya integrasi nilai moral kultural ke dalam manajemen UMKM guna menciptakan ekosistem bisnis lokal yang resilien dan berkelanjutan.
Abstract:Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, keluarga, masyarakat, serta pemerintah.…
. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban karena keterbatasan pengetahuan, ketergantungan pada orang dewasa, serta adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Oleh karena itu, upaya pencegahan sejak dini melalui edukasi dan penguatan kapasitas lingkungan sekolah menjadi sangat penting. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa, guru, serta orang tua di SMP St. Theresia Lauran mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor risiko, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok, dan pelatihan interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta. Materi disampaikan menggunakan pendekatan partisipatif agar peserta dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi informasi yang diberikan. Selain itu, peserta juga diberikan simulasi sederhana mengenai cara mengenali situasi berisiko, menolak perlakuan yang tidak pantas, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila mengalami atau mengetahui adanya kasus kekerasan seksual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tanda-tanda kekerasan seksual, langkah-langkah pencegahan, serta mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak. Guru dan orang tua juga menunjukkan sikap yang lebih responsif terhadap isu perlindungan anak. Sebagai tindak lanjut, pihak sekolah berkomitmen untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan membentuk tim respons kekerasan seksual dan menyusun prosedur penanganan kasus. Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lain dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur secara berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional berkelanjutan.
Abstract:Sunat atau sirkumsisi merupakan prosedur medis yang umum dilakukan pada anak laki-laki di Aceh dan umumnya di Indonesia atas dasar religious, budaya dan kesehatan. Seiring perkembangan teknologi medis, metode sunat semakin…
in berkembang kearah yang lebih canggih atau modern untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, salah satu metode modern yang menjadi pilihan adalah penggunaan sunat sealer (lem medis) sebagai peganti metode jahitan. Namun, pemahaman masyarakat mengenai metode ini masih terbatas sehingga dilakukan pengabdian masyarakat mengenai metode ini di klinik YS. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialiasi dan penerapan sunat sealer sebagai alternative sunat modern guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan sirkumsisi anak di Klinik YS Aceh Besar. Metode yang digunakan meliputi edukasi kesehatan pada orang tua, pelaksanaan sunat sealer, kejadian komplikasi dan kepuasan orang tua. Hasil pengabdian menunjukan pengetahuan meningkatan dan kenyamanan anak sangat nyaman. Kesimpulan sunat sealer dapat direkomendasikan sebagai alternative sunat modern yang aman dan nyaman bagi anak.
Abstract:Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Pemberdayaan Masyarakat Angkatan XLVIII UIN Palopo Tahun 2025 dengan tema “UMKM Syariah dan Produk Halal” dilaksanakan di Kota Palopo pada 07 Juli–20 Agustus 2025. Program ini berfokus…
ni berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal, edukasi manajemen usaha berbasis syariah, serta pelatihan pemasaran digital. Permasalahan utama mitra ialah rendahnya pemahaman mengenai prinsip bisnis syariah, keterbatasan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, serta lemahnya strategi pemasaran dan branding produk. Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) digunakan sebagai metode pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi aset lokal, seperti keterampilan produksi, jejaring komunitas, dan semangat wirausaha masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan meliputi pemetaan potensi dan masalah, penyuluhan, pendampingan administrasi sertifikasi halal, pelatihan literasi keuangan syariah, pengembangan produk, serta pelatihan pemasaran digital berbasis etika syariah. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, perubahan perilaku usaha menjadi lebih profesional dan berstandar, serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah memenuhi prinsip halal. Selain itu, pendampingan ini mendorong perubahan sosial di masyarakat, terutama dalam bentuk tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya legalitas halal dan tata kelola usaha secara syariah. Dengan demikian, program KKN ini berkontribusi pada penguatan ekosistem UMKM syariah di Kota Palopo yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia,…
Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme SDM menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, meskipun pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek Sarana dan Prasarana, fasilitas pendukung pelayanan masih belum memadai sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Sistem Informasi Pelayanan Publik telah memanfaatkan media informasi dan teknologi, namun implementasinya belum optimal. Konsultasi dan Pengaduan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek Inovasi, Kelurahan Tenilo telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelayanan, namun inovasi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang diberikan oleh kantor Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai. Secara lebih rinci, penelitian…
ini ingin memahami bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang mereka terima, baik dari segi persyaratan, sistem & prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Sarana dan prasarana, Penaganan pengaduan & saran. Subfokus utama penelitian ini meliputi 9 unsur peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) Persyaratan pelayanan, (2) Prosedur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Biaya atau tarif pelayanan, (5) Produk pelayanan, (6) Kompetensi pelaksana, (7) Perilaku pelaksana, (8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (9) Sarana dan prasarana. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, pelayanan administrasi di Kantor Desa Limbatihu sudah berjalan sangat baik dan memuaskan masyarakat, terlihat dari persyaratan, prosedur, serta waktu pelayanan yang sederhana, jelas, dan tepat waktu; biaya yang transparan serta tidak memberatkan; hasil pelayanan yang lengkap, sah, dan terjamin mutunya; aparatur yang berkompeten; sarana prasarana yang memadai; serta penanganan pengaduan yang terbuka dan tepat. Meski demikian, masih terdapat kekurangan berupa permintaan berkas yang berulang, alur pelayanan yang kadang berputar-putar, keterlambatan tanpa pemberitahuan, serta sikap sebagian petugas yang kurang ramah, yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi semakin efisien dan sempurna.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Analisis dilakukan berdasarkan indikator efektivitas…
as program yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak Dinas PUPR, pemerintah desa, dan masyarakat penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik dalam program Rumah Layak Huni belum sepenuhnya optimal. Pemahaman program dan ketepatan sasaran telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala pada pemahaman prosedur dan verifikasi data penerima bantuan. Ketepatan waktu pelaksanaan program belum maksimal akibat hambatan administrasi dan proses pencairan bantuan. Namun demikian, program RLH telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.
Abstract:Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban konstitusional birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Namun, Kantor Camat Kota Selatan menghadapi tantangan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat…
syarakat (IKM) pada tahun 2025 sebesar 5,18 poin menjadi 88,04%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan sistemik dan mengukur kualitas pelayanan administrasi publik di Kantor Camat Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan menggunakan model SERVQUAL secara komprehensif.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari aparatur kecamatan serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL, yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi publik belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala operasional pada kelima dimensi SERVQUAL. Pada dimensi Tangibles, infrastruktur gedung mengalami kerusakan fisik yang parah, fasilitas penunjang minim, serta pemanfaatan aplikasi Yanjak Gorontalo Kota belum maksimal karena operasional lapangan masih didominasi proses manual. Pada dimensi Reliability, terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen akibat proses verifikasi yang birokratis dan koordinasi lintas instansi yang lemah. Dimensi Responsiveness menunjukkan sikap petugas sudah cukup baik, namun penyampaian alur prosedur dan prasyarat berkas belum transparan dan tidak seragam. Pada dimensi Assurance, terdapat inkonsistensi informasi antarpetugas yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Sementara pada dimensi Empathy, sikap ramah dan humanis sudah mulai diterapkan, tetapi implementasinya masih bersifat individual dan belum konsisten secara institusional.
Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan memerlukan rehabilitasi fasilitas fisik, pemangkasan alur birokrasi, digitalisasi sistem informasi terpadu melalui optimalisasi teknologi, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan yang kaku untuk menyamakan persepsi staf, serta pengawasan berkala terkait internalisasi nilai-nilai hospitality bagi seluruh aparatur kecamatan.