Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Pengelolaan sampah di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya pemilahan sampah dari sumber, pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual, keterbatasan data,…
, serta kurangnya transparansi nilai ekonomi sampah bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola sampah kering melalui penerapan Bank Sampah Digital berbasis web yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan community development melalui tahapan observasi dan identifikasi kebutuhan, koordinasi dengan mitra, pengembangan sistem, sosialisasi, pelatihan, uji coba, pendampingan, serta evaluasi. Subjek kegiatan meliputi pengelola BUMDes, pemerintah desa, kader PKK, dan sekitar 150 kepala keluarga pada fase implementasi awal. Program menghasilkan platform digital yang mendukung pengelolaan data nasabah, kategori dan harga sampah, pencatatan hasil penimbangan, perhitungan nilai transaksi, saldo tabungan, riwayat setoran, stok, dan pelaporan. Implementasi sistem membantu pengelola BUMDes melakukan pencatatan transaksi secara lebih terstruktur, mempercepat penghitungan nilai setoran, serta meningkatkan keterlacakan dan transparansi informasi bagi nasabah. Kegiatan pelatihan dan pendampingan juga meningkatkan kemampuan awal pengelola dalam mengoperasikan sistem serta mendorong keterlibatan kader PKK dalam edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan program masih memerlukan penguatan kapasitas operator, konsistensi partisipasi warga, pemeliharaan sistem, kemitraan dengan pengepul, dan pengukuran dampak secara berkala. Program Smart Waste Village memberikan fondasi awal bagi pengelolaan sampah berbasis data, pemberdayaan masyarakat, penguatan peran BUMDes, dan pengembangan ekonomi sirkular di tingkat desa secara berkelanjutan.
Abstract:Perkembangan pembayaran digital mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai pembayaran yang praktis dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi transaksi dan kemudahan…
emudahan monitoring terhadap kepercayaan pengguna QRIS di Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26, meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pengguna QRIS (t = 9,206; sig. = 0,000), demikian pula kemudahan monitoring (t = 3,690; sig. = 0,000). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna (F = 107,119; sig. = 0,000), dengan nilai R Square 0,688 yang menunjukkan bahwa 68,8% variasi kepercayaan pengguna dijelaskan oleh kedua variabel, sedangkan 31,2% dijelaskan oleh faktor lain. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 7,843 + 0,592X1 + 0,243X2. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi transaksi dan semakin mudah monitoring dilakukan, semakin tinggi kepercayaan pengguna QRIS di Bekasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan limbah daur ulang, sistem tata kelola limbah daur ulang, serta implikasi pemanfaatan dan tata kelola limbah daur ulang dalam meningkatkan kesejahteraan…
ibu rumah tangga pada Bank Sampah Saring Seroja RW 13 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan limbah berbasis masyarakat sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas pengurus Bank Sampah Saring Seroja dan ibu rumah tangga yang menjadi anggota aktif bank sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan limbah daur ulang telah berjalan dengan baik melalui kegiatan pemilahan sampah, penimbangan, pencatatan tabungan sampah, penjualan sampah anorganik, serta pemanfaatan sampah organik menggunakan budidaya larva Black Soldier Fly (BSF) dan pembuatan kompos. Tata kelola Bank Sampah Saring Seroja telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi, dan efektivitas, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, fluktuasi harga jual sampah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemanfaatan dan tata kelola limbah daur ulang memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan ibu rumah tangga melalui peningkatan pendapatan tambahan, meningkatnya pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan, bertambahnya hubungan sosial antaranggota, serta meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi.…
si. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.
Abstract:Fenomena greenwashing semakin marak di dunia bisnis modern seiring meningkatnya tekanan pasar terhadap klaim keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, regulasi berbasis lingkungan seperti POJK No. 51/2017 belum mampu sepenuhnya…
uhnya mencegah praktik tersebut. Tujuan: Artikel ini bertujuan mengkaji greenwashing dari perspektif moralitas dan etika bisnis, mengidentifikasi faktor penyebab dan bentuk-bentuknya, menganalisis dampaknya, serta merumuskan upaya pencegahan yang komprehensif. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis konten terhadap sumber ilmiah tahun 2021-2026. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) serta triangulasi sumber. Hasil: Greenwashing didorong oleh tekanan persaingan pasar, motivasi reputasi, asimetri informasi, lemahnya regulasi, dan tekanan pemangku kepentingan. Bentuknya mencakup klaim tanpa bukti, citra visual menyesatkan, pengungkapan selektif, pelaporan keberlanjutan tidak akuntabel, dan sertifikasi mandiri tidak terverifikasi. Ditinjau dari etika bisnis, greenwashing melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Simpulan: Dampak greenwashing bersifat merugikan konsumen, perusahaan, dan lingkungan. Pencegahannya memerlukan penguatan regulasi, sertifikasi independen, audit berkala, peningkatan literasi konsumen, dan internalisasi nilai etika dalam tata kelola perusahaan.
Abstract:Pasar modal merupakan industri berbasis kepercayaan (trust-based industry) yang idealnya mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan publik. Namun, realitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal tahun 2026 diwarnai oleh…
leh sanksi berat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) akibat kesalahan material laporan keuangan dan transaksi abnormal. Berbeda dengan riset terdahulu yang mengkaji kecurangan pasar secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan praktik manajemen laba (earnings management), transaksi orang dalam (insider trading), dan manipulasi pasar (saham gorengan) sebagai satu kesatuan mata rantai kejahatan kerah putih (white-collar crime), sekaligus membedahnya melalui tinjauan etika bisnis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan teknik analisis konten (content analysis) dan studi literatur komparatif terhadap data sekunder rilis resmi regulator serta laporan keuangan emiten. Pisau analisis yang digunakan mencakup Fraud Diamond Theory, Teori Keagenan (Agency Theory), Asimetri Informasi, serta Paradigma Integritas Manusia Utuh. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi kecurangan yang terstruktur dari hulu ke hilir. Tahap hulu (the setup) diawali dengan rekayasa akuntansi melalui penyalahgunaan kapabilitas manajemen. Ketimpangan informasi di hulu kemudian dimanfaatkan di tengah jalan (the leak) untuk membocorkan informasi material kepada jaringan afiliasi, yang bermuara pada transaksi semu di hilir (the execution) guna menjebak psikologi investor ritel demi keuntungan egoistik sepihak. Dari tinjauan etika utilitarianisme dan deontologi Immanuel Kant, mata rantai kejahatan finansial ini dinilai cacat moral secara mutlak karena mencederai kewajiban moral kejujuran (duty of honesty) dan mengeksploitasi investor publik semata-mata sebagai alat komersial (means to an end). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini terintegrasi oleh regulator untuk memutus rantai kecurangan finansial di bursa nasional, Indonesia terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ajaran tasawuf dalam praktik aktivisme lembaga zakat di Jawa Tengah. Tasawuf mengajarkan nilai-nilai seperti keikhlasan, amanah, kesederhanaan, dan kepedulian sosial yang menjadi…
jadi landasan penting dalam aktivitas pengelolaan zakat. Di tengah tuntutan profesionalisme dan pelayanan masyarakat, nilai-nilai tersebut membantu para aktivis lembaga zakat menjalankan tugasnya dengan orientasi ibadah dan pengabdian kepada Allah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman para aktivis lembaga zakat dalam menerapkan ajaran tasawuf dalam aktivitas sehari-hari. Wawancara di lakukan dengan 3 pengurus lazisnu PC kabupaten Kendal. Dari pengalaman mereka terlihat bahwa ajaran tasawuf berperan dalam membentuk sikap ikhlas dalam bekerja, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap amanah pengelolaan dana zakat, serta menumbuhkan kepedulian yang lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, nilai-nilai tasawuf juga mendorong para aktivis untuk mengutamakan pelayanan, menjaga transparansi, dan menghindari orientasi materialistik dalam menjalankan tugasnya.