Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,…
alam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan media sosial, call center, dan sosialisasi di luar kantor, yang memberikan akses informasi lebih terbuka kepada wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui audit berkala, bukti pembayaran elektronik, pelatihan pegawai, dan evaluasi publik berbasis ulasan daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan integritas layanan pajak, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Samsat Jember berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda. Sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan…
epemilikan yang sah, sering kali menjadi sumber konflik karena adanya sertifikat ganda yang menyebabkan tumpang tindih administrasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan validitas data, tingginya nilai ekonomis tanah, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara merupakan penyebab utama konflik pertanahan. Selain itu, faktor teknis dan sosial, seperti ketidakakuratan pengukuran tanah dan bencana alam, turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diusulkan mencakup keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal dianggap sah, serta mekanisme negosiasi dan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait keputusan tertulis. Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase juga diidentifikasi sebagai metode yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan penting pada sektor pertanahan yang memiliki kompleksitas pengelolaan data spasial dan nonspasial. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan masih menghadapi keterbatasan…
tasan dalam pelayanan pemetaan tanah akibat penggunaan sistem manual dan belum terintegrasinya data. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan Web-based Geographic Information System (WebGIS) sebagai inovasi layanan pemetaan tanah masyarakat guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem yang meliputi observasi lapangan, wawancara pemangku kepentingan, dan analisis dokumen, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta evaluasi sistem. Sistem WebGIS dikembangkan menggunakan PHP, MySQL, dan Leaflet.js untuk mendukung visualisasi data spasial secara interaktif. Evaluasi sistem dilakukan melalui black box testing dan penilaian pengguna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem WebGIS yang dikembangkan mampu mengintegrasikan data spasial dan atribut bidang tanah dalam satu platform berbasis web. Sistem menyediakan visualisasi peta bidang tanah, pengelolaan data pertanahan yang terstruktur, serta pencarian informasi yang lebih efisien. Evaluasi pengguna menunjukkan peningkatan aksesibilitas data, efisiensi proses pelayanan, dan transparansi informasi dibandingkan dengan metode konvensional.
Penelitian ini memberikan kontribusi berupa model implementasi WebGIS untuk pemetaan tanah masyarakat di tingkat daerah yang mendukung transformasi digital layanan pertanahan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem informasi pertanahan berbasis web pada instansi pemerintah daerah lainnya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi pengaduan keluhan dan kerusakan di Pengadilan Negeri Situbondo untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi, dan transparansi data. Metode yang digunakan mencakup…
kup observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data, serta pendekatan pengembangan sistem waterfall. Masalah utama yang dihadapi adalah pelaporan kerusakan yang masih dilakukan secara manual, mengakibatkan penundaan dan gangguan operasional. Solusi yang ditawarkan adalah sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pelaporan kerusakan dilakukan secara digital, memudahkan akses dan penggunaan bagi semua pihak yang terlibat. Hasil implementasi dan pengujian menunjukkan bahwa sistem ini siap digunakan dan efektif dalam mengatasi masalah pelaporan manual, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Pengadilan Negeri Situbondo.
Abstract:PT PHR perlu membangun dan melakukan sosialisasi strategi komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder. Namun salah satu tantangan yang dihadapi BUMN, termasuk PT PHR, dalam penerapan GCG adalah kurangnya pemahaman…
dan kesadaran tentang pentingnya GCG oleh semua elemen perusahaan. Hal ini bisa berakibat pada penyerapan yang rendah dan implementasi GCG yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi dalam sosialisasi GCG pada BUMN, dengan menggunakan studi kasus PT Pertamina Hulu Rokan. Melalui analisa komunikasi, penelitian ini berharap dapat menemukan strategi optimis dalam sosialisasi GCG yang efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas BUMN. Sehingga jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analisis sederhana yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi dalam sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Pertamina Hulu Rokan telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya skor transparansi informasi, pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku, serta implementasi CSR yang memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Perusahaan juga menunjukkan komitmen dalam memberikan perlakuan adil kepada semua stakeholder. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya diskusi akademis tentang bagaimana menerapkan dan mensosialisasikan GCG dalam konteks budaya dan ekonomi tertentu.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses inventarisasi pemerintahan di pembangunan ekonomi bidang pangan di Bakorwil V Jember. SIA telah menjadi instrumen vital…
dalam memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data inventarisasi pemerintahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan inventarisasi pemerintahan di bidang ekonomi pangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti peningkatan pemahaman dan keterampilan staf serta peningkatan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan SIA dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pembangunan ekonomi di tingkat pemerintahan daerah.
Abstract:Pemilihan umum yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan demokrasi yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, proses pemilihan umum sering menghadapi kendala dalam menentukan alternatif…
rnatif terbaik secara objektif karena banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai sistem pendukung keputusan dalam menentukan pemilihan umum terbaik di Aek Songongan. Metode SAW digunakan karena mampu melakukan penilaian berdasarkan pembobotan dan perangkingan terhadap sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tingkat partisipasi masyarakat, transparansi penyelenggaraan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan data, penentuan bobot kriteria, normalisasi matriks keputusan, serta perhitungan nilai preferensi untuk memperoleh hasil peringkat terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SAW dapat membantu memberikan rekomendasi pemilihan umum terbaik secara objektif dan sistematis. Dengan demikian, penerapan metode SAW diharapkan dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang efektif bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Aek Song-songan.
Abstract:Bantuan sosial adalah salah satu program utama pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program bantuan sosial yang menjadi perhatian pemerintah adalah bantuan Raskin (beras untuk keluarga miskin).…
. Pengelolaan program bantuan sosial Raskin di Kelurahan Sidomulyo selama ini dilakukan dengan cara manual, yang mengakibatkan ketidakakuratan data dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki akurasi dan efisiensi proses seleksi penerima bantuan Raskin dengan menerapkan model Naive Bayes. Model ini digunakan untuk mengelompokkan data penerima berdasarkan kriteria, seperti kondisi rumah, status kepemilikan rumah, tanggungan keluarga, dan jumlah penghasilan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan data dari 300 kepala keluarga, model ini berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 81,66%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60,3% kepala keluarga dinyatakan layak menerima bantuan, sedangkan 39,7% tidak layak. Implementasi model Naive Bayes diharapkan dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pelaksanaan program bantuan sosial di masa yang akan datang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kota Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif…
riptif dengan fokus pada aspek kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan yang akurat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik akuntansi pengeluaran kas di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).