Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi tata kelola kualitas pengajar dan administrasi pembelajaran sebagai upaya strategis utama dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) di Universitas…
ersitas Sapta Mandiri Balangan. Institusi pendidikan tinggi di daerah menghadapi tekanan berlapis untuk meningkatkan akuntabilitas internal, standar akademik, dan efisiensi birokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif, data empiris dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan akademik, diskusi kelompok terfokus (FGD), analisis dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI), serta observasi langsung terhadap alur kerja administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang terstruktur dalam pemantauan kualitas mengajar dan digitalisasi administrasi pembelajaran berfungsi sebagai katalis langsung bagi transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas institusi. Meskipun demikian, tantangan sistemik masih ditemukan, terutama terkait distribusi sumber daya yang belum merata, kesenjangan literasi digital, dan kontinuitas pelatihan pedagogik. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi platform administrasi otomatis dengan evaluasi dosen yang sistematis dan objektif menciptakan fondasi yang tangguh bagi GUG, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas institusi, keberlanjutan operasional, serta capaian pendidikan secara holistik di universitas tingkat daerah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa, peningkatan pembangunan dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Tolotio. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan informan…
penelitian yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan baik meskipun pada beberapa bidang yang tidak terealisasi dan masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan strategis jangka panjang dan manajemen pelaksanaan agar program dapat terlaksana sesuai jadwal. 2). Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Tolotio baik secara administrasi dan teknis sudah baik, namun diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan 3). Tahap transparansi Alokasi Dana Desa(ADD) di Tolotio telah berjalan dengan baik. Namun, perlu adanya inovasi sistem informasi desa berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kendala pelaporan.
Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi…
si akuntabilitas berbasis Artificial Intelligence pada UMKM di Kota Makassar serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas pemilik dan pengelola UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas usahanya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI melalui aplikasi pembukuan digital, chatbot, analisis data penjualan, dan sistem pemasaran digital mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pengelolaan informasi usaha. Penggunaan AI juga membantu pelaku UMKM dalam memperkuat sistem pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas usaha. Namun demikian, implementasi AI masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, biaya teknologi, serta risiko keamanan dan privasi data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Artificial Intelligence memiliki potensi besar dalam mendukung akuntabilitas UMKM, tetapi keberhasilannya memerlukan peningkatan kapasitas digital, dukungan infrastruktur, dan tata kelola teknologi yang memadai.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di MA Darul Istiqamah Leppangang. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui kepemimpinan kepala madrasah dalam…
am pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah tersebut dan untuk mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana pendidikannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala madrasah, tata usaha dan guru. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk faktor internal dan ekternal mengunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepala madrasah menerapkan gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatif, komunikatif, dan solutif. Kepala madrasah melibatkan seluruh unsur madrasah dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan menekankan nilai musyawarah (syura), transparansi, serta tanggung jawab bersama. Selain itu, nilai-nilai kepemimpinan islami seperti amanah, tanggung jawab, dan keikhlasan turut menjadi dasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan tersebut. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana di MA Darul Istiqamah Leppangang dilaksanakan secara terencana dan sistematis, mencakup tahap perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Meskipun madrasah menghadapi hambatan berupa keterbatasan dana dan minimnya tenaga teknis, kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama yang baik antara pihak madrasah, yayasan, masyarakat, serta pemerintah. (3) Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan utama madrasah terletak pada sistem kerja yang kolaboratif dan partisipatif, sedangkan kelemahannya berada pada aspek pendanaan. Dukungan dari yayasan dan program pemerintah menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sementara tantangan yang dihadapi berupa perubahan kebijakan serta meningkatnya persaingan antar lembaga pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik digitalisasi sekolah dalam mewujudkan program sekolah penggerak di SD Negeri 25 Sabbamparu Kota Palopo. Fokus penelitian meliputi tiga aspek utama, yaitu: kondisi sekolah…
ah penggerak, praktik digitalisasi sekolah, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan digitalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi, yang berupaya memahami makna di balik fenomena sosial terkait implementasi digitalisasi pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, pustakawan, serta tenaga administrasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri 25 Sabbamparu telah menerapkan program sekolah penggerak secara optimal melalui digitalisasi pada bidang pembelajaran dan manajemen sekolah. Digitalisasi diwujudkan dalam bentuk penggunaan platform e-learning, ujian daring, perpustakaan digital, serta sistem manajemen berbasis digital yang meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi tata kelola sekolah. Faktor pendukung keberhasilan digitalisasi meliputi dukungan pemerintah dalam penyediaan pelatihan dan perangkat teknologi, semangat guru dalam mengembangkan kompetensi digital, serta partisipasi orang tua dalam menyediakan sarana belajar. Namun, hambatan masih dijumpai pada keterbatasan anggaran, literasi digital siswa yang beragam, dan akses internet yang belum stabil. Secara keseluruhan, praktik digitalisasi di SD Negeri 25 Sabbamparu telah berkontribusi positif terhadap terwujudnya transformasi pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan dalam konteks program sekolah penggerak.
Abstract:Konsep manajemen pengorganisasian dalam pendidikan Islam memiliki signifikansi fundamental dalam mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konsep manajemen pengorganisasian…
ngorganisasian pendidikan Islam melalui analisis komprehensif hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (penelitian kepustakaan) dan content analysis. Sumber data primer adalah kitab-kitab hadis standar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan kitab hadis mu'tabar lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, klasifikasi, dan analisis hadis-hadis yang berkaitan dengan manajemen pengorganisasian pendidikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengandung prinsip-prinsip manajemen pengorganisasian yang komprehensif, meliputi aspek kepemimpinan, pembagian tugas, koordinasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa konsep manajemen dalam hadis menekankan profesionalisme, transparansi, musyawarah, dan pengembangan potensi individual dalam kerangka organisasi pendidikan Islam.Kontribusi penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami konsep manajemen pendidikan Islam berdasarkan sumber normatif hadis, sekaligus menawarkan model pengorganisasian yang berbasis pada nilai-nilai profetik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan manajemen pendidikan Islam dan memberikan landasan konseptual bagi praktisi pendidikan dalam mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan berkarakter.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya manajemen pembiayaan pada madrasah. Hal ini dikarenakan manajemen pembiayaan merupakan proses pengelolaan dan pengaturan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan…
tan pendidikan secara efektif dan efisien, menjamin kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan, serta memungkinkan terciptanya akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh siswa. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis literatur terkait.hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan penting bagi madrasah,karena dapat mendukung keberlangsungan operasional madrasah, meningkatkan kualitas pendidikan madrasah,serta dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pada administrasi pembiayaan madrasah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.