Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan dan pengalokasian serta belanja di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang meneliti…
liti publikasi dan sumber yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa. Distribusi dana desa didasarkan pada formula pemerintah yang memperhitungkan ukuran populasi, faktor geografis, dan tingkat kemiskinan. Anggaran tersebut digunakan untuk administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Papan informasi yang menampilkan alokasi dan realisasi dana yang diletakkan di depan balai desa merupakan cara yang efektif untuk mengomunikasikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kesulitan dengan kompetensi manajer keuangan masyarakat dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya. Peningkatan efisiensi pengeluaran desa bergantung pada partisipasi proaktif kepala desa dan personel, serta kemajuan seperti pembentukan koperasi desa. Studi ini menyarankan peningkatan kemampuan manajer keuangan dan keterlibatan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola
Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan dan model kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sawit swadaya di Papua Selatan. Pengelolaan sawit swadaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan…
hteraan masyarakat lokal, namun dihadapkan pada tantangan kelembagaan yang lemah, rendahnya kapasitas petani, serta keterbatasan akses terhadap rantai pasok berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran penting sebagai penghubung antara petani, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Model kolaborasi multi-pihak yang efektif ditandai oleh kejelasan peran, kepercayaan antar-aktor, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Kajian ini merekomendasikan pembentukan kelembagaan koperasi berbasis digital (smart cooperative) yang mampu menjamin transparansi dan ketertelusuran (traceability) rantai nilai sawit swadaya di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung melalui pembuatan website dan pelatihan pemberdayaan bagi aparatur Kampung Seed Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke.…
. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang terdiri dari tiga tahap utama: (1) analisis kebutuhan melalui studi pendahuluan, observasi, wawancara, dan focus group discussion; (2) implementasi yang mencakup pembuatan website berbasis Content Management System (CMS) WordPress dan pelatihan pemberdayaan dengan metode hands-on practice; serta (3) evaluasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program. Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa implementasi website telah berhasil meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana kampung. Pelatihan pemberdayaan menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan pengelolaan website, peserta mampu mengoperasikan website secara mandiri setelah pelatihan dibandingkan sebelumnya. Meski menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, program ini telah berhasil membangun fondasi untuk tata kelola dana kampung yang lebih transparan dan akuntabel melalui kombinasi solusi teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keberlanjutan program diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan strategi regenerasi pengelola website dengan melibatkan karang taruna sebagai kader masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem absensi online E-NTAGO dalam memonitor kehadiran dan meningkatkan produktivitas kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah…
h pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, dengan pengumpulan data melalui observai, wawancara dan studi leteratur. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem absensi online (E-NTAGO) memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. 87% pegawai menyatakan E-NTAGO memudahkan proses absensi, data kehadiran lebih akurat dan real-time dan Sistem GPS dan QR Code dan 65% pegawai merasa lebih disiplin karena absensi dicatat secara otomatis dan terpantau, Produktivitas meningkat karena adanya transparansi dan akuntabilitas. Namun, beberapa kendala teknis seperti sinyal internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat masih menjadi tantangan. Sumber daya manusia juga merupakan tantangan dalam penerapan sistem E-NTAGO karena beberapa pegawai kurang familiar dengan teknologi mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem E-NTAGO. Hasil temuan ini diharapkan dapat dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerapan sistem E-NTAGO.
Abstract:Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan partisipasi dan penyusunan anggaran pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian…
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki mengenai Partisipasi Dan Transparansi Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelola Perbatasan daerah Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menyimpulkan dari 12 ( dua belas ) responden bahwa adanya partisipasi dan transparansi dalam penyusunan anggaran pada Badan Pengelola Perbatasan daerah Kabupaten Merauke antara lain ketika pembahasan tentang anggaran melibatkan pimpinan dan para staf terkait dengan plafom anggaran. Keterlibatan pimpinan dan staf dalam penyusunan anggaran berdasarkan tugas, fungsi serta kewenagan dari nasing-masing bidang dari awal penyusunan program kerja sampai dengan penggunaan anggaran
Abstract:Zakat is an Islamic economic instrument that plays a significant role in enhancing social welfare and promoting equitable socioeconomic development. The effectiveness of zakat management is strongly influenced by the accountability…
ountability and transparency practices implemented by zakat management institutions. This study aims to explore the practices of accountability and transparency in zakat fund management at the National Board of Zakat (BAZNAS) of Sumbawa Regency and to examine their contribution to public trust. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that accountability has been implemented through financial reporting in accordance with PSAK 109, external auditing, and structured accountability mechanisms. Transparency is demonstrated through the dissemination of information via the official website, social media platforms, print media, and public outreach activities. The implementation of these principles contributes to strengthening the trust of muzakki (zakat payers) and generating tangible benefits for mustahik (zakat beneficiaries), although improvements in information accessibility and the development of productive zakat programs remain necessary. The novelty of this study lies in its exploration of the interrelationship between accountability, transparency, muzakki trust, and the perceived benefits experienced by mustahik within the context of regional zakat management at BAZNAS Sumbawa Regency.
Abstract:Perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi aspek krusial dalam menunjang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk…
mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan anggaran Bawaslu dengan menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan anggaran di Bawaslu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses perencanaan serta penggunaan anggaran guna menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Bawaslu mengacu pada berbagai regulasi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bawaslu menerapkan instrumen pertanggungjawaban keuangan, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berperan dalam mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan prinsip good governance.