Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi tata kelola kualitas pengajar dan administrasi pembelajaran sebagai upaya strategis utama dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) di Universitas…
ersitas Sapta Mandiri Balangan. Institusi pendidikan tinggi di daerah menghadapi tekanan berlapis untuk meningkatkan akuntabilitas internal, standar akademik, dan efisiensi birokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif, data empiris dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan akademik, diskusi kelompok terfokus (FGD), analisis dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI), serta observasi langsung terhadap alur kerja administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang terstruktur dalam pemantauan kualitas mengajar dan digitalisasi administrasi pembelajaran berfungsi sebagai katalis langsung bagi transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas institusi. Meskipun demikian, tantangan sistemik masih ditemukan, terutama terkait distribusi sumber daya yang belum merata, kesenjangan literasi digital, dan kontinuitas pelatihan pedagogik. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi platform administrasi otomatis dengan evaluasi dosen yang sistematis dan objektif menciptakan fondasi yang tangguh bagi GUG, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas institusi, keberlanjutan operasional, serta capaian pendidikan secara holistik di universitas tingkat daerah.
Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi…
si akuntabilitas berbasis Artificial Intelligence pada UMKM di Kota Makassar serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas pemilik dan pengelola UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas usahanya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI melalui aplikasi pembukuan digital, chatbot, analisis data penjualan, dan sistem pemasaran digital mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pengelolaan informasi usaha. Penggunaan AI juga membantu pelaku UMKM dalam memperkuat sistem pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas usaha. Namun demikian, implementasi AI masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, biaya teknologi, serta risiko keamanan dan privasi data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Artificial Intelligence memiliki potensi besar dalam mendukung akuntabilitas UMKM, tetapi keberhasilannya memerlukan peningkatan kapasitas digital, dukungan infrastruktur, dan tata kelola teknologi yang memadai.
Abstract:Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dan institusi pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pegawai menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas…
layanan yang efisien, responsif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Rektorat Universitas Pattimura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja menurut Mahsun, yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai telah memberikan pelayanan yang cukup baik, ditandai dengan kecepatan, ketepatan, keterbukaan terhadap aspirasi stakeholder, dan penggunaan teknologi penunjang seperti SIAKAD. Meski demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, kendala teknis jaringan, dan disiplin kerja yang belum konsisten. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kompetensi, disiplin, serta inovasi pelayanan agar kualitas layanan publik dapat meningkat.
Abstract:Supervisi administrasi pendidikan merupakan fungsi manajemen yang esensial dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan. Artikel ini membahas secara komprehensif tentang konsep, prinsip, ruang…
uang lingkup, dan implementasi supervisi administrasi pendidikan. Supervisi administrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi lebih sebagai upaya kolaboratif untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi pendidikan. Ruang lingkup supervisi mencakup administrasi kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Artikel ini menguraikan berbagai pendekatan supervisi (direktif, non-direktif, dan kolaboratif) serta teknik-teknik supervisi yang dapat diterapkan seperti observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, dan workshop. Proses supervisi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Supervisor dituntut memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, akademik, sosial, dan digital untuk menjalankan perannya secara efektif. Di era digital, supervisi administrasi mengalami transformasi dengan pemanfaatan e-supervision, big data, dan sistem manajemen sekolah digital. Tantangan yang dihadapi meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, kompetensi supervisor yang bervariasi, kompleksitas regulasi, dan budaya organisasi. Supervisi administrasi yang efektif memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi organisasi, akuntabilitas publik, penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif, pengembangan profesional, dan pencapaian standar nasional pendidikan. Keberhasilan supervisi sangat bergantung pada komitmen semua pihak, dukungan kepemimpinan, dan budaya organisasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya manajemen pembiayaan pada madrasah. Hal ini dikarenakan manajemen pembiayaan merupakan proses pengelolaan dan pengaturan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan…
tan pendidikan secara efektif dan efisien, menjamin kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan, serta memungkinkan terciptanya akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh siswa. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis literatur terkait.hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan penting bagi madrasah,karena dapat mendukung keberlangsungan operasional madrasah, meningkatkan kualitas pendidikan madrasah,serta dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pada administrasi pembiayaan madrasah.
Abstract:Salah satu aset budaya yang harus dilestarikan agar tidak punah adalah permainan tradisional. Selain itu, ada tren permainan anak-anak yang mulai beralih ke daring, seperti permainan latto-latto yang populer. Tentu saja,…
permainan tradisional yang menekankan nilai-nilai akuntabilitas, kerja sama, kejujuran, dan bahkan penghayatan alam sebagai suatu kualitas sulit untuk bertahan lintas generasi. Mengingatkan masyarakat setempat tentang permainan tradisional dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya permainan tradisional saat ini adalah dua solusi yang disarankan, yang didasarkan pada masalah yang dihadapi oleh mitra perjanjian Tim Pengabdian Masyarakat. Ceramah, demonstrasi, diskusi, dan evaluasi adalah teknik yang digunakan dalam kegiatan ini. Berdasarkan hasil proyek pengabdian kepada masyarakat, para peserta menjadi lebih memahami tentang pentingnya permainan tradisional dan mengetahui strategi untuk melestarikan keberadaan permainan tradisional di masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.