Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,…
alam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan media sosial, call center, dan sosialisasi di luar kantor, yang memberikan akses informasi lebih terbuka kepada wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui audit berkala, bukti pembayaran elektronik, pelatihan pegawai, dan evaluasi publik berbasis ulasan daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan integritas layanan pajak, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Samsat Jember berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abstract:Kebijakan publik merupakan keputusan strategis pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor melalui proses advokasi. Advokasi kebijakan menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif.…
sif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara teoritis dan praktis peran aktor, tujuan, langkah, dan media dalam advokasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis literatur relevan guna memahami dinamika strategi advokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi adalah tindakan terstruktur untuk memengaruhi kebijakan melalui strategi komunikasi, mobilisasi publik, hingga kerja sama dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh kejelasan tujuan, pemanfaatan data, strategi komunikasi efektif, dan kolaborasi antar aktor. Media, baik konvensional maupun digital, memainkan peran penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Diskusi menekankan pentingnya pendekatan sistematis, taktis, dan strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, integrasi empat elemen utama dalam advokasi menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan demokratis.
Abstract:Penerapan teknologi dalam sistem administrasi publik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Salah satu bidang yang membutuhkan pembaruan adalah sistem pendataan tamu di BAPPEDA Kabupaten Asahan,…
yang selama ini masih menggunakan metode manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan memakan waktu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penerapan sistem pendataan tamu berbasis teknologi scan barcode. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendataan tamu yang lebih efisien, akurat, dan aman menggunakan teknologi barcode. Sistem ini memungkinkan tamu untuk mendaftar secara cepat dengan memindai barcode yang terhubung dengan data mereka, yang secara otomatis tersimpan dalam database. Dalam kegiatan ini, dilakukan pelatihan dan workshop untuk petugas BAPPEDA Kab. Asahan mengenai penggunaan sistem baru ini, termasuk pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur keamanan data. Hasil dari penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi, mengurangi kesalahan, serta mempermudah pemantauan dan pelaporan kunjungan tamu di BAPPEDA Kabupaten Asahan. Dengan demikian, sistem ini dapat mendukung peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.
Abstract:Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi upaya pemerintah untuk…
memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah bagi masyarakat. Namun, implementasi PTSL tidak berjalan lancar disebabkan oleh berbagai hambatan seperti biaya pajak yang belum terbayar, ketidakjelasan dalam pemakaian alas hak, dan masalah terkait data tanah. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab dalam menjalankan program PTSL dan perlu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki bukti hak serta proses pendaftaran tanah yang efektif. Permasalahan terkait pendaftaran tanah dapat merusak kepercayaan pada sertifikat hak atas tanah. Sosialisasi PTSL perlu dilakukan secara nasional untuk mengurangi beban kerja kantor pertanahan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait hak atas tanah masyarakat. Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah memegang signifikansi besar dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, namun masih terdapat keluhan terkait lambatnya proses dan kurangnya pemahaman masyarakat. Sistem pendaftaran tanah dengan publikasi positif diharapkan dapat meningkatkan keabsahan data tanah. Sertifikat tanah memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan memberikan kepercayaan kepada pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemilik tanah.
Abstract:Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan penting pada sektor pertanahan yang memiliki kompleksitas pengelolaan data spasial dan nonspasial. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan masih menghadapi keterbatasan…
tasan dalam pelayanan pemetaan tanah akibat penggunaan sistem manual dan belum terintegrasinya data. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan Web-based Geographic Information System (WebGIS) sebagai inovasi layanan pemetaan tanah masyarakat guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem yang meliputi observasi lapangan, wawancara pemangku kepentingan, dan analisis dokumen, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta evaluasi sistem. Sistem WebGIS dikembangkan menggunakan PHP, MySQL, dan Leaflet.js untuk mendukung visualisasi data spasial secara interaktif. Evaluasi sistem dilakukan melalui black box testing dan penilaian pengguna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem WebGIS yang dikembangkan mampu mengintegrasikan data spasial dan atribut bidang tanah dalam satu platform berbasis web. Sistem menyediakan visualisasi peta bidang tanah, pengelolaan data pertanahan yang terstruktur, serta pencarian informasi yang lebih efisien. Evaluasi pengguna menunjukkan peningkatan aksesibilitas data, efisiensi proses pelayanan, dan transparansi informasi dibandingkan dengan metode konvensional.
Penelitian ini memberikan kontribusi berupa model implementasi WebGIS untuk pemetaan tanah masyarakat di tingkat daerah yang mendukung transformasi digital layanan pertanahan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem informasi pertanahan berbasis web pada instansi pemerintah daerah lainnya.
Abstract:Kemiskinan di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember, tetap menjadi tantangan besar yang kompleks dan multidimensional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember meningkat sebesar 0,12 persen poin dalam satu tahun,…
, dari 9,39 persen pada Maret 2022 menjadi 9,51 persen pada Maret 2023. Dalam menanggulangi kemiskinan, data yang akurat sangatlah penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi peran BPS dalam menyediakan data yang tepat dan relevan tentang kemiskinan di tingkat lokal, menggunakan analisis data kualitatif dengan data sekunder dari publikasi BPS tahun 2023, seperti garis kemiskinan, presentase penduduk miskin, indeks kedalaman, dan keparahan kemiskinan. Analisis menunjukkan kenaikan garis kemiskinan dan penurunan persentase, indeks kedalaman, serta keparahan kemiskinan dari 2010 hingga 2023. Jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika kemiskinan di Jember pada tahun 2023, diharapkan memberikan wawasan berharga bagi pemerintah dan pemangku kebijakan setempat untuk meningkatkan efektivitas dalam pemantauan dan penanganan kemiskinan di daerah tersebut.
Abstract:Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru bagi perlindungan hak cipta, dengan penyebaran dan reproduksi karya-karya intelektual secara digital yang semakin mudah. Banyaknya kasus pelanggaran…
n hak cipta di era digital ini yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta, pelanggaran hak cipta ini telah meresahkan para pencipta dan menjadi masalah yang harus ditangani. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang perlindungan hukum pencipta karena tindakan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum yang Efektif dalam Pelanggaran Hak Cipta, Mempelajari Konflik antara Pemilik Hak Cipta dan Konsumen dalam Konteks Indonesia, dan Mendefinisikan serta Menerapkan Batasan Penggunaan Sah dan Ilegal dari Karya-karya Digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang, metode itu digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan untuk mencari data bahan pustaka yang dimana terdapat berbagai macam bahan diantaranya data sekunder, bahan hukum primer, dan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta dapat dilakukan dengan menentukan regulasi yang efektif dalam pelanggaran hak cipta dari undang-undang yang berlaku, ada beberapa Konflik antara pemilik hak cipta dan konsumen yang sering muncul di negara indonesia, dan terdapat Batasan penggunaan yang sah dan ilegal dari karya - karya digital berdasarkan undang-undang yang berlaku di indonesia.
Abstract:Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks, yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya tujuan pembelajaran, materi ajar, model, metode, media, sumber pembelajaran, evaluasi, siswa, dan guru. Komponen pembelajaran…
jaran tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan lainnya. Salah satu tantangan pendidikan di era digital adalah guru harus mampu mengkolaborasikan komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tentu ini juga menjadi tugas perguruan tinggi untuk mencetak alumni yang profesional dibidangnya. Mata kuliah micro teaching merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Dalam hal ini, micro teaching bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar di sekolah dalam program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarpengaruh nilai micro teaching terhadap kemampuan mengajar Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Program Studi Pendidikan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada responden. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya
Abstract:PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk merupakan perusahan yang bergerak dalam bidang perkebunan karet serta kelapa sawit tertua di Indonesia dan terbesar di Sumatera. Lahan karet serta kelapa sawit yang tersebar di sumatera…
a utara khususnya di Kab. Asahan minim media publikasi mengenai persebaran lahan karet serta kelapa sawit untuk wilayah Kab. Asahan. Tujuan dibuatnya Sistem Informasi Geografis ini yaitu membantu PT Bakrie Sumatera Plantatios Tbk Kab.Asahan dalam memberikan informasi mengenai pemetaan lahan karet serta kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Rancang bangun pemetaan lahan karet serta kelapa sawit ini dirancang menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan juga dengan Leaflet sehingga mampu menampilkan informasi mengenai data lahan dan pemetaan lahan karet serta kelapa sawit PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk Kab. Asahan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.