Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun…
ahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal.
Abstract:Tansformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian perkara perdata. Dokumen dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak hadir dalam format elektronik,…
k, seperti email, pesan instan, dokumen digital, serta rekam jejak transaksi daring. Perkembangan tersebut menuntut penyesuaian sistem pembuktian perdata yang secara historis bertumpu pada alat bukti klasik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengkaji parameter kekuatan pembuktiannya yang meliputi keabsahan (admissibility), autentikasi dan integritas (reliability), serta pembobotan (probative weight), serta menilai implikasi penerapan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui UU ITE dan diposisikan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait autentikasi dan integritas data. Praktik e-Litigation memperluas penggunaan dokumen elektronik dalam proses beracara, tetapi juga memunculkan tantangan terkait originalitas, risiko manipulasi, dan pemenuhan formalitas.
Abstract:Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously…
sly made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.
Abstract:The advancement of digital technology has brought significant changes to the legal system, particularly in the use of electronic evidence as a means of proof in court. However, the validity of digital forensic evidence is…
s often questioned due to various technical, procedural, and legal challenges. This study aims to analyze the factors contributing to the failure of digital forensic evidence in legal proceedings and to formulate recommendations for improving its validity. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) by examining various academic sources that discuss issues of digital evidence validity, forensic standards, and emerging legal challenges. The results of the study indicate that the failure of digital evidence generally stems from non-compliance in the processes of data collection and preservation with chain of custody standards, insufficient competence of law enforcement officers in digital technical aspects, and conflicts between legal requirements and data privacy regulations, such as the GDPR and CCPA. The case study of online gambling 2020, at the South Jakarta District Court confirms that the absence of forensic verification and chain of custody documentation caused the digital evidence to lose its probative value. Therefore, it is necessary to establish standardized forensic procedures, provide training and certification for law enforcement officials and forensic experts, and develop national guidelines for managing digital evidence aligned with international standards. This research is expected to contribute to strengthening the integrity and validity of digital evidence, thereby enhancing the enforcement of justice in the digital era.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia. Bukti digital kini memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran material, terutama pada kasus-kasus yang…
ng melibatkan aktivitas di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerimaan bukti digital di pengadilan Indonesia melalui studi komparatif terhadap kasus keberhasilan dan kegagalan pembuktian digital. Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan analisis putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur akademik, regulasi, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik bukti digital dalam proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan bukti digital ditentukan oleh terpenuhinya prinsip autentisitas, integritas, dan chain of custody yang sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 27037:2012. Sebaliknya, kegagalan terjadi akibat lemahnya prosedur akuisisi bukti, keterbatasan ahli forensik digital, serta ketidaksesuaian dengan standar pembuktian hukum acara. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, penguatan regulasi teknis, dan pengembangan pedoman nasional pembuktian digital untuk menjamin konsistensi serta keabsahan bukti elektronik di pengadilan Indonesia.
Abstract:Penyebaran informasi palsu (hoaks dan fake news) di media sosial merupakan tantangan serius terhadap integritas informasi publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren, volume, dan pola diseminasi…
hoaks berdasarkan data verifikasi yang dikumpulkan melalui web scraping dari situs fact-checker lokal selama periode Januari hingga Agustus 2025. Hasil analisis data menunjukkan bahwa volume hoaks didominasi secara signifikan oleh dua kategori: Disinformasi Faktual dan Klaim Meragukan. Analisis kontribusi platform menunjukkan bahwa Facebook dan Instagram menjadi saluran utama penyebaran di kedua kategori tersebut. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi stakeholder dan platform media sosial untuk merumuskan strategi mitigasi yang tersegmentasi dan ditargetkan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan tindak pidana penipuan online di Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk warga negara yang berakhlak karimah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif…
dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum. Jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian digital. Pelacakan pelaku serta keterbatasan sumber daya aparat. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai akhlakul karimah berperan penting sebagai kontrol moral. Oleh karena itu, sinergitas antara penegakan hukum, literasi digital, dan pembinaan moral menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat digital yang aman dan beretika serta memiliki integritas moral.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan desain database dalam konteks keamanan sistem informasi modern. Desain database yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebocoran data dan menurunkan…
urunkan integritas sistem informasi pada organisasi. Melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelemahan desain database ke dalam lima kategori utama: (1) kelemahan normalisasi dan struktur relasional, (2) kurangnya kontrol akses dan autentikasi, (3) minimnya enkripsi data, (4) absennya audit trail dan logging, serta (5) ketiadaan prosedur backup dan recovery yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa 78% kasus kebocoran data yang diteliti disebabkan oleh kelemahan pada lapisan desain database, bukan semata-mata dari serangan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Security by Design dalam perancangan database merupakan langkah fundamental untuk melindungi aset data organisasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan framework database security yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan waste station dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sampah di RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Latar…
atar belakang penelitian ini mencakup pentingnya pengelolaan sampah di RTH sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan adalah teori pengelolaan menurut George R. Terry (1958), dengan indikator utama meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan waste station di RTH Tunjuk Ajar Integritas memberikan kontribusi positif dalam mendukung kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Faktor-faktor seperti penyediaan fasilitas waste station, pembagian tugas pengelola, pelaksanaan pengelolaan sampah, serta upaya pengawasan berkontribusi dalam mendukung tujuan tersebut. Namun, tantangan seperti kurangnya pengawasan, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya partisipasi sebagian pengunjung dalam memilah sampah masih perlu diatasi agar pengelolaan waste station dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Abstract:abstrak: Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya ancaman siber yang dapat…
apat membahayakan keamanan sistem informasi dan data pengguna. Berbagai bentuk ancaman seperti phising, malware, ransomware, dan pencurian data menjadi masalah yang sering terjadi di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan sistem informasi serta memahami konsep keamanan yang dapat diterapkan dalam menghadapi ancaman siber. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia, penggunaan teknologi, dan rendahnya kesadaran terhadap keamanan digital menjadi penyebab utama meningkatnya ancaman siber. Selain itu, penerapan konsep keamanan seperti Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad) dapat membantu meningkatkan perlindungan data dan sistem informasi dari berbagai ancaman digital.