Abstract:Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga moral, sosial, dan budaya. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pembentukan karakter bangsa yang berintegritas.…
egritas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter generasi muda, mengidentifikasi tantangan implementasi di sekolah maupun perguruan tinggi, serta menganalisis strategi pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan keadilan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket online (Google Form) yang disebarkan kepada mahasiswa dan siswa sebagai representasi generasi muda. Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif serta interpretasi kualitatif dari jawaban terbuka responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pendidikan anti korupsi sebagai aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Indikator kejujuran dan kepedulian sosial memperoleh persentase tertinggi (masing-masing 80%), diikuti oleh disiplin, tanggung jawab, dan keadilan. Temuan ini menegaskan adanya kesadaran kolektif generasi muda mengenai urgensi pendidikan anti korupsi, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang belum menempatkan disiplin dan tanggung jawab sebagai prioritas. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi terbukti berperan signifikan sebagai instrumen strategis dalam membangun generasi berintegritas, serta perlu diimplementasikan secara sistematis, berkesinambungan, dan berbasis nilai Pancasila, agama, serta budaya bangsa.
Abstract:Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia yang diikuti dengan inovasi layanan pembayaran digital seperti Shopee Paylater serta strategi promosi flash sale yang mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan…
untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas Shopee Pay Later terhadap Keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening pada konsumen di Kota Cirebon. Metode yang digunakan Adalah pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional, menggunakan Teknik purposive sampling terhadap sekitar 100 responden, serta dianalisis melalui regresi linier dan uji mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa aksesibilitas Shopee Pay Later berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dan Keputusan pembelian, serta minat beli juga berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian dan berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan tersebut. Kemudahan akses, fleksibilitas pembayaran, dan strategi promosi berbasis urgensi mampu meningkatkan kecenderungan pembelian konsumen. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integritas antara teknologi finansial dan strategi pemasaran digital dalam membentuk perilaku konsumen serta sebagai dasar bagi pelaku konsumen serta sebagai dasar bagi pelaku e-commerce dalam merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Industri makanan dan minuman halal di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim, penguatan regulasi halal, dan persaingan pasar yang semakin ketat. Penelitian ini berangkat dari persoalan…
bagaimana manajemen supply chain halal diterapkan, bagaimana strategi pemasaran halal dijalankan, serta bagaimana keduanya diintegrasikan untuk membangun daya saing usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan supply chain halal dalam menjaga integritas produk, menjelaskan strategi pemasaran halal dalam meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen, serta mengkaji integrasi keduanya dalam memperkuat daya saing industri makanan dan minuman. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa traceability, jaminan mutu, label halal, branding, dan promosi digital berperan penting dalam membentuk kepercayaan, keputusan pembelian, dan loyalitas konsumen. Kesimpulannya, integrasi supply chain halal dan strategi pemasaran halal menjadi faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif usaha yang berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Public Relations (PR) dalam membangun citra perusahaan modern melalui penerapan strategi komunikasi dan prinsip etika profesional. Metode yang digunakan adalah…
deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan terkait fungsi PR, strategi komunikasi, etika komunikasi, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks krisis dan perkembangan media digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa PR memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara organisasi dan publik untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Penerapan strategi komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap kebutuhan publik, serta integrasi prinsip etika seperti transparansi, akurasi, dan perlindungan data pribadi menjadi faktor kunci dalam pembentukan citra positif perusahaan. Selain itu, tantangan seperti dinamika media digital, kecepatan arus informasi, dan potensi krisis menuntut PR untuk memiliki respons yang cepat, terukur, serta berlandaskan integritas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan peran PR dalam menciptakan reputasi perusahaan yang berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun…
ahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal.
Abstract:Tansformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian perkara perdata. Dokumen dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak hadir dalam format elektronik,…
k, seperti email, pesan instan, dokumen digital, serta rekam jejak transaksi daring. Perkembangan tersebut menuntut penyesuaian sistem pembuktian perdata yang secara historis bertumpu pada alat bukti klasik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengkaji parameter kekuatan pembuktiannya yang meliputi keabsahan (admissibility), autentikasi dan integritas (reliability), serta pembobotan (probative weight), serta menilai implikasi penerapan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui UU ITE dan diposisikan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait autentikasi dan integritas data. Praktik e-Litigation memperluas penggunaan dokumen elektronik dalam proses beracara, tetapi juga memunculkan tantangan terkait originalitas, risiko manipulasi, dan pemenuhan formalitas.
Abstract:Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously…
sly made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.
Abstract:The advancement of digital technology has brought significant changes to the legal system, particularly in the use of electronic evidence as a means of proof in court. However, the validity of digital forensic evidence is…
s often questioned due to various technical, procedural, and legal challenges. This study aims to analyze the factors contributing to the failure of digital forensic evidence in legal proceedings and to formulate recommendations for improving its validity. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) by examining various academic sources that discuss issues of digital evidence validity, forensic standards, and emerging legal challenges. The results of the study indicate that the failure of digital evidence generally stems from non-compliance in the processes of data collection and preservation with chain of custody standards, insufficient competence of law enforcement officers in digital technical aspects, and conflicts between legal requirements and data privacy regulations, such as the GDPR and CCPA. The case study of online gambling 2020, at the South Jakarta District Court confirms that the absence of forensic verification and chain of custody documentation caused the digital evidence to lose its probative value. Therefore, it is necessary to establish standardized forensic procedures, provide training and certification for law enforcement officials and forensic experts, and develop national guidelines for managing digital evidence aligned with international standards. This research is expected to contribute to strengthening the integrity and validity of digital evidence, thereby enhancing the enforcement of justice in the digital era.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia. Bukti digital kini memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran material, terutama pada kasus-kasus yang…
ng melibatkan aktivitas di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerimaan bukti digital di pengadilan Indonesia melalui studi komparatif terhadap kasus keberhasilan dan kegagalan pembuktian digital. Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan analisis putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur akademik, regulasi, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik bukti digital dalam proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan bukti digital ditentukan oleh terpenuhinya prinsip autentisitas, integritas, dan chain of custody yang sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 27037:2012. Sebaliknya, kegagalan terjadi akibat lemahnya prosedur akuisisi bukti, keterbatasan ahli forensik digital, serta ketidaksesuaian dengan standar pembuktian hukum acara. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, penguatan regulasi teknis, dan pengembangan pedoman nasional pembuktian digital untuk menjamin konsistensi serta keabsahan bukti elektronik di pengadilan Indonesia.
Abstract:Penyebaran informasi palsu (hoaks dan fake news) di media sosial merupakan tantangan serius terhadap integritas informasi publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren, volume, dan pola diseminasi…
hoaks berdasarkan data verifikasi yang dikumpulkan melalui web scraping dari situs fact-checker lokal selama periode Januari hingga Agustus 2025. Hasil analisis data menunjukkan bahwa volume hoaks didominasi secara signifikan oleh dua kategori: Disinformasi Faktual dan Klaim Meragukan. Analisis kontribusi platform menunjukkan bahwa Facebook dan Instagram menjadi saluran utama penyebaran di kedua kategori tersebut. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi stakeholder dan platform media sosial untuk merumuskan strategi mitigasi yang tersegmentasi dan ditargetkan