Abstract:This study observes university students' perspectives on corruption and civic integrity in Indonesia through a survey of 24 active students. The survey covered aspects such as awareness of corruption, the importance of personal…
ersonal integrity, and the role of students in combating corruption. The majority of respondents acknowledge the importance of integrity in daily life, demonstrate a fair understanding of corruption issues, and recognize a significant role for students in anti-corruption efforts. However, skepticism exists regarding the effectiveness of Indonesia's legal system in addressing corruption. The findings underscore the need for enhanced education on the dangers of corruption, the reinforcement of integrity values, and a call for more transparent and rigorous law enforcement.
Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan karakter bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Ini membahas urgensi moral Pancasila dalam…
membangun generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menelusuri nilai-nilai dasar Pancasila yang mengedepankan gotong royong, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, penelitian ini menggali bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dapat memperkuat moralitas generasi muda Indonesia. Di samping itu, pembahasan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menginternalisasi moral Pancasila serta pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dengan demikian, penguatan moral Pancasila menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berkemajuan.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Editorial “Mengakhiri Celah Kebocoran” dari Media Indonesia membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Polri untuk menutup celah kebocoran keuangan negara melalui pemberantasan korupsi, penyelundupan, dan peredaran…
redaran narkoba. Penelitian ini menggunakan model framing Pan dan Kosicki untuk menganalisis struktur narasi editorial tersebut, dengan fokus pada elemen sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Analisis menunjukkan bahwa editorial membingkai isu kebocoran keuangan sebagai tantangan struktural dan moral, dengan menyoroti kelemahan penegakan hukum sekaligus mengusung optimisme terhadap reformasi kelembagaan. Kritik tajam terhadap sistem yang ada diimbangi dengan penekanan pada pentingnya integritas dan kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi masalah ini. Temuan ini mengungkap peran media dalam membentuk opini publik dan mendorong diskursus tentang reformasi kelembagaan di Indonesia.
Abstract:Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan integritas yang tinggi. Di Indonesia, pengembangan kurikulum berbasis pendidikan…
n karakter menjadi langkah strategis untuk menciptakan generasi yang berkualitas dalam berbagai dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kurikulum yang berbasis pendidikan karater, menggali tantangan yang dihadapi, serta potensi dampak positifnya terhadap peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis pendidikan karakter membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran serta evaluasi yang berkesinambungan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bebrpa tantangan, termasuk kesiapan guru dan infrastruktur pendidikan yang belum mendukung. Meskipun demikian, pengembangan kurikulum pendidikan karakter memiliki dampak positif dalam membentuk karakter peserta didik di era gobalisasi.
Abstract:Tingkat kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, Tingkat kemajuan suatu negara memang sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan secara umum, tetapi ketika kita membicarakan kualitas pendidikan…
dalam konteks Agama Hindu atau agama manapun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan
Pendidikan agama, termasuk pendidikan Hindu, seringkali berfokus pada pembentukan karakter dan penyampaian nilai-nilai moral. Dalam konteks Hindu, nilai-nilai seperti dharma (kewajiban dan moralitas), karma (aksi dan akibat), dan ahimsa (non-kekerasan) bisa memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu. Pendidikan agama yang kuat bisa membantu membangun masyarakat yang lebih beretika dan berintegritas, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar Agama Hindu Siswa kelas X UPT SMA Negeri 9 Luwu Timur dengan penerapan model Contektual Teacehing Learning. Metode pengumpulan datanya berupa tes hasil belajar. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yang diperoleh pada pra siklus baru mencapai nilai rata-rata 69,04, pada Siklus I meningkat menjadi 73,46 dengan ketuntasan belajar 69%, pada Siklus II meningkat menjadi 89,42 dengan ketuntasan belajar 88%, dengan demikian indikator kinerja telah tercapai dan tindakan dianggap berhasil. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan penerapan model CTL dapat meningkatkan hasil belajar Agama Hindu Siswa kelas X UPT SMA Negeri 9 Luwu Timur tahun pelajaran 2024/2025
Abstract:This article investigates how perpetual justice is prolonged in James Baldwin’s flash fiction entitled The Bell of Atri. Drawing on theories of moral and ethical principles, this study examines the idea of justice that transcends…
transcends time and its implications in the context of the narrative. There is restorative justice emphasizing on repairing the harm caused by lawlessness and restoring disturbed relationships between perpetrators, victims, and society. Through qualitative approach, this article involves the active participation in the restorative process of apology, reparation, and reconciliation. The Bell of Atri then underscores the importance of moral integrity and fairness in society as it highlights the enduring relevance of ethical principles and the significance of upholding justice across generations. In conclusion, The Bell of Atri emphasizes the importance of the perception of justice in the relationships of fellow beings and the peace within well-being conditions of others.
Abstract:Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan…
engajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Abstract:Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki hak dan kewajiban majikan dan buruh berdasarkan ajaran Islam dan hadis, serta menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik-praktik yang sesuai dalam dunia kerja. Tujuan utama…
ma adalah untuk mempromosikan etika kerja yang seimbang, adil, dan saling menghormati dalam masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Metode penelitian dalam artikel ini melibatkan studi pustaka untuk mengidentifikasi hadis-hadis relevan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban majikan dan buruh dalam Islam. Data dari hadis-hadis ini dianalisis untuk memahami konteks dan implikasi praktisnya dalam hubungan kerja. Artikel juga merujuk kepada teks-teks klasik dan pendapat para ulama dalam mencari interpretasi yang tepat terkait dengan topik ini. Dalam perspektif hadis, ditemukan bahwa hak dan kewajiban dalam hubungan majikan-buruh memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Islam. Majikan memiliki kewajiban memberikan upah yang layak, menyediakan kondisi kerja yang aman, dan memperlakukan buruh dengan adil dan hormat. Di sisi lain, buruh diwajibkan untuk bekerja dengan tekun, berdedikasi, dan menjalankan tugas dengan integritas. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa hadis memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa hubungan kerja berjalan secara adil dan seimbang.
Abstract:Pendidikan karakter telah menjadi fokus utama dalam pendidikan modern untuk membentuk individu yang lebih baik secara moral dan etika. Pembelajaran matematika di tingkat SMA juga memiliki peran penting dalam mengembangkan…
n karakter siswa. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menggali hubungan antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendekatan metode literatur review digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian, artikel, dan sumber-sumber terkait yang membahas korelasi antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika. Beberapa konsep karakter yang relevan dalam konteks ini antara lain adalah integritas, kejujuran, kerja keras, kerjasama, keteladanan, dan tanggung jawab. Temuan literatur menunjukkan bahwa integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di SMA memiliki dampak yang signifikan. Pembelajaran matematika yang berfokus pada karakter memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang positif. Misalnya, penggunaan studi kasus dalam matematika dapat mempromosikan kerja sama antar siswa, sementara menekankan pentingnya kejujuran dalam menyelesaikan masalah matematika dapat membentuk integritas. Selain itu, guru memegang peran kunci dalam memfasilitasi pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran matematika. Strategi pengajaran yang memperhatikan aspek karakter akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan holistik siswa. Kesimpulannya, terdapat hubungan erat antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika di tingkat SMA. Integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, menghasilkan individu yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki moralitas yang kuat. Diperlukan lebih banyak penelitian dan implementasi yang mendalam untuk memperkuat hubungan ini guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan