Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Abstract:Abstract:Being a permanent employee are people who are still employees, that is a clear and guaranteed future, which gets more bonuses than contract employees. One of the national trading companies in Indonesia, namely PT…
T Pinus Merah Abadi, also recruits employees both at the head office and at each branch of the company, but in the process decisions made for employees cannot be made by employees. branch of the company, even in the number of many who are disadvantaged because the manual is still carried out by the manager, which is then filtered by the head office. To use these things, in this study a system that supports decisions in branch offices will be made using the fuzzy tsukamoto method which is expected to work from employees. And after the support system takes this decision, employees have made successful decisions, because employees can immediately see the calculation process through the application that has been made.
Keywords: fuzzy tsukamoto; permanent employee; decision support system
Abstrak:Menjadi seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan adalah keinginna banyak orang yang masih menjadi seorang karyawan kontrak, selain masa depan yang jelas dan terjamin, seorang karyawan tetap mendapatkan bonus yang lebih banyak dibandingkan dengan karyawan kontrak. Salah satu perusahaan dagang nasional di Indonesia yaitu PT Pinus Merah Abadi juga melakukan perekrutan untuk karyawan tetap setiap tahunnya baik di kantor pusat maupun di setiap cabang perusahaan, namun dalam prosesnya terkadang keputusan yang dibuat mengenai pengangkatan karyawan tetap oleh perusahaan tidak memuaskan para karyawan yang ada di cabang perusahaan, bahkan terkadang para karyawan merasa dirugikan karena perhitungan nya masih dilakukan manual oleh manajer, yang kemudian diproses oleh kantor pusat. Untuk menangani hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibuat sebuah sistem pendukung keputusan di kantor cabang perusahaan khususnya kantor cabang kisaran menggunakan metode fuzzy tsukamoto yang diharapkan bisa menangani keluhan dari para karyawan. Dan setelah sistem pendukung keputusan ini digunakan, para karyawan cabang sudah bisa menerima keputusan yang telah dibuat manajer, karena karyawan bisa langsung melihat proses perhitungannya melalui apikasi yang sudah dibuat.
Kata kunci: fuzzy tsukamoto; karyawan tetap; sistem pengambilan keputusan
Abstract:Seiring perkembangan teknologi, inovasi dalam industri makanan semakin penting untuk meningkatkan efisiensi layanan restoran. Penelitian ini mengembangkan prototipe mesin pengantar makanan dengan sistem capit dan conveyor…
r sebagai solusi otomatisasi. Sistem dikendalikan oleh Arduino Mega yang terhubung ke IoT Blynk melalui Wemos D1 Mini, memungkinkan pengoperasian jarak jauh. Mekanisme kerja mencakup motor stepper untuk sistem capit dan conveyor untuk distribusi makanan. Pengujian dilakukan dengan menganalisis kecepatan, akurasi, dan kapasitas angkut antara 0,5–1,5 kg. Hasil menunjukkan motor stepper Nema 17 mampu mengangkat hingga 1,6 kg, tetapi mengalami keterbatasan pada beban lebih dari 1,5 kg. Sistem ini terbukti efektif, meskipun ada kendala dalam pengangkatan beban berat. Integrasi IoT memberikan fleksibilitas operasional, menjadikannya solusi inovatif bagi restoran dengan keterbatasan tenaga kerja, terutama saat hari sibuk.
Abstract:Tujuan penelitian ini yaitu untuk menelaah fungsi mediator hubungan industrial sebagai instansi yang menyelesaikan masalah sengketa hubungan industrial serta berhasil atau tidaknya mediator mediasi dalam merelai perselisihan…
isihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung. Metode yang peneliti digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif. Data yang didapat berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini dengan menggunakan studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan hingga mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian di dapatkan fungsi mediator diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pembinaan Hubungan Industrial, Pengembangan Hubungan Industrial serta Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelaksanaan Teknis Mediasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial cukup berhasil dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial baik dilihat melalui indikator substansi hukum, struktur hukum, atau budaya hukumnya.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan…
ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.
Abstract:Layanan informasi atau hasil yang didapatkan dari penggunaan teknologi tersebut dapat digunakan sebagai suatu keputusan atau rekomendasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, termasuk pada perusahaan seperti PT. Indomarco…
domarco Prismatama (Indomaret). Permasalahan yang terjadi saat ini di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) yaitu proses penilaian untuk pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap berdasarkan penilaian berkas dan pemilihan secara manual (tanpa system) atau bisa disebut juga dengan melakukan prediksi atau perkiraan. Penelitian dilakukan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Jl. Industri No. 60 Tanjung Morawa B. Kriteria yang digunakan dalam kualifikasi penentuan pengangkatan karyawan kontran menjadi tetap yaitu: kualitas kerja, lama bekerja, presensi dan pendidikan. Perancangan sistem pendukung keputusan dengan metode SMART telah berhasil di lakukan untuk penentuan pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret).