Abstract:This study examines the reconstruction of the history of the Sultanate of Jambi and its role in the development of Islam in Jambi in the 19th century. This study highlights the process of integration between Malay customs…
s and Islamic sharia in the government, law, and social life systems of the community. Through a historical approach and analysis of manuscripts, colonial archives, and customary manuscripts, this research explains that the Sultanate of Jambi developed as a Malay-Muslim kingdom that made the principle of Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (ABS-SBK) as the basis of political and social legitimacy. The results of the research show that the relationship between customs and Islam in the Sultanate of Jambi is integrative and dynamic, especially in the field of siyasah and jinayat. Islam not only functioned as a religious identity, but also as a source of legitimacy for power and a socio-political instrument in the face of Dutch colonialism. The Sultanate of Jambi also played an important role in defending the Malay-Islamic identity and forming a customary government system that influenced the development of the Jambi society until the contemporary period.
Abstract:This research article seeks to review and analyze MUI Fatwa No. 83 of 2023 concerning recommendations for calls and calls for boycotts of pro-Israel products based on the views of fiqh siyasah. The aim is to find out how…
ow the fiqh siyasah syar'iyyah views the boycott of pro-Israel products as a form of jihad and defense of the Palestinian state after the issuance of the MUI Fatwa ruling. This research uses a type of library research with a descriptive analysis approach. The results of the study found that in the view of fiqh siyasah boycott of pro-Israel affiliated products is mandatory if the boycott is believed to be harmful and difficult to the infidel Zionist Israel, and does not result in mafsadah for Muslims and a larger state than the mafsadah to be minimized. However, if the boycott actually brings violence and adversely affects Muslims, then the law does not become mandatory. Because in the rule that takes precedence is to anticipate the occurrence of mafsadah rather than realizing benefits. This is an effort to weaken the economy so that it can have a significant impact on stopping the military aggression carried out by Israel. That way, it will be very helpful to open a space for conflict peace between the two warring countries. But in various cases, this boycott must also pay attention and consider the negative impacts it causes, so as not to cause violence for Muslims and the country.
Abstract:Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,…
pendudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
Abstract:Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan…
ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.