Abstract:Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh polisi marak dilakukan kendati telah ada kode etik yang mengatur tingkah dan laku para anggota polisi, namun demikian, kasus penyalahgunaan wewenang tidak bisa minimalkan. Penelitian…
ian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka atau library research yaitu data penelitian sepenuhnya bertumpu pada data-data pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dan teknik analisis data dilaksanakan dengan metode deksriptif. Adapun hasil penelitian ini: Peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian sebagai instrumen pencegah etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian. Kendala utama dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian di antaranya meliputi minimnya pembinaan secara berkesinambungan bagi para anggota polri, budaya kerja yang buruk yang mendukung terlaksananya penyalahgunaan wewenang, kurangnya refleksi diri, ketidakseimbangan moral dan kekuasaan serta diri yang tidak berkeinginan untuk mematuhi kode etik. Kesimpulan penelitian ini bahwa etika profesi berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian dengan memberikan panduan moral dan prinsip integritas bagi anggota Polri. Penerapan sanksi tegas diharapkan menciptakan efek jera. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti minimnya pembinaan, budaya kerja yang buruk, kurangnya refleksi diri, serta ketidakseimbangan moral dan kekuasaan yang menghambat kepatuhan terhadap kode etik.
Abstract:Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah faktor-faktor yang menghambat serta merumuskan model implementasi kebijakan pemerintah daerah pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai.…
otai. Metode pengumpulan data, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Intrumen peneliti, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretas Dinas Pariwisata dan kepala bagian selaku pejabat berwewenang/terkait dan Masyarakat, pelaku Obyek Wisata Lokal di lingkungan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil penelitian menemukan bahwa, untuk mencapai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, pemerintada daerah perlu langka-langka teknis, praktis, dan strategi dengan berpedoman peraturan yang berlaku: (1). Peraturan No. 09/2014 tentang (RIPPDA); (2). Pengembangan SDM; (3) Kebijakan prioritas mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan pariwisata; (4) Menyiapkan sarana dan prasarana aksebilitas, infrastur, akomodasi pariwisata: (5) Merevisi RIPPDA. Dengan dirumuskan berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu. standar sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi, komonikasi, sikap, lingkungan sosial ekonomi politik, dari 6 faktor sehingga membentuk dukungan model pengendalian kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. mendorong peningkatan APBN, APBD dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Abstract:Abstract: Environmental safety is a shared responsibility between the community and the officers who are specially authorized to secure an area. For this reason, the role of the community in informing actions that interfere…
fere with safety is important. This study aims to develop a prototype of an environmental safety system using an emergency button application to inform certain safety conditions. This research is developed by conducting a Research and Development model through requirement analysis, system design, implementation, and functional testing. This prototype offers a basic function of the security system at a residence, such as a button for hazard emergency, stranger alert, notification when out of town, and needing assistance. This prototype is connected to the account of each resident with the security officer at the post guard. This prototype has been tested and works well as expected.
Keywords: emergency button; security; residence;
Abstrak: Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan petugas yang diberi wewenang secara khusus menjaga keamanan sebuah wilayah. Untuk itu, peranan masyarakat dalam menginformasikan tindakan-tindakan yang mengganggu keselamatan menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe sistem keamanan lingkungan menggunakan aplikasi tombol darurat bagi masyarakat untuk menginformasikan kondisi keamanan tertentu. Penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan model Research and Development dengan melakukan analisis kebutuhan selanjutnya dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk situs web yang selanjutnya diuji coba fungsionalitasnya. Fungsi yang ditawarkan dalam model ini meliputi tombol darurat bahaya, waspada orang asing, keluar kota dan bantuan. Sistem terhubung pada akun masing-masing warga dengan petugas keamanan di pos keamanan. Prototipe telah diuji fungsionalitasnya dan bekerja baik sesuai dengan fungsinya.
Kata kunci: keamanan; perumahan; tombol darurat
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas Ekonomi diatur dengan cara proporsional sehingga individu memiliki kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi…
spirasi masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. atau dokumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran dan fungsi pemerintah sangat krusial dalam mengatur dan mengembangkan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan. Negara memiliki kewenangan untuk terlibat dalam aktivitas Individu memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. dilakukan oleh individu. Cakupan Pemerintah memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem ekonomi yang bersifat sosialis, tetapi memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sifat kapitalistik. Beberapa fungsi utama negara dalam Islam mencakup menjamin keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, mengelola ekonomi dan keuangan, serta memberikan pelayanan publik.
Abstract:Lembaga yang sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum kemerdekaan adalah pondok pesantren. Di Pondok Pesantren Darunnajah 02 Cipining sendiri menerapkan sistem Organisasi Santri Darunnajah Cipining (OSDC), dalam penerapannya…
ya peneliti menemukan masalah yang terjadi dalam kedisiplinan santri, seperti banyaknya santri yang telat jama’ah shalat fardu, banyaknya pelanggaran bahasa, dan melanggar tata tertib bagian keamanan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Darunnajah 2 cipining yang akan membahas tentang manajemen kepengurusan (OSDC) dalam meningkatkan kedisiplinan santri. Instrumen penelitian ini adalah peneliti dapat terlibat langsung dengan Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining dalam proses pengumpulan data dan sumber informasi yang sesuai dengan fokus penelitian manajemen kepengurusan Organisasi Santri Darunnajah Cipining (OSDC) dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darunnajah Cipining 2 Bogor. Dalam penerapannya OSDC dibagi menjadi beberapa bagian atau divisi dengan perencanaan mengawas kedisiplinan santri dalam kegiatan sehari-hari. dalam pengorganisasian Kepengurusan OSDC dibagi menjadi beberapa divisi yaitu Divisi Keamanan, Divisi Ibadah, Divisi Pengajaran, dan Divis Bahasa, dan Divisi-divisi tersebut bekerja sama untuk mendisiplinkan santri selama 24 jam, dan dalam pengontrolannya setiap divisi terjun langsung kelapangan untuk mengontrol keseharian santri. Mereka telah diberiakan wewenang oleh pimpinan pesantren dan di bawah naungan Departemen Pengasuhan Santri langsung untuk menjalankan amanah ini. Adapun faktor penghambatnya diantaranya kurangnya tanggung jawab pengurus OSDC dan kesadaran santri.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara di indonesia dan untuk apa saja kendala yang dihadapi mahkamah…
i mahkamah konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara di indonesia. ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara muncul akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sehingga diperlukan kejelasan mengenai pengertian sengketa, pihak yang dapat mengajukan permohonan, serta mekanisme pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi.
Abstract:Artikel ini membahas dinamika hukum perdagangan internasional dengan fokus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perkembangan ekonomi dan perdagangan global telah mengikis batas-batas negara melalui perdagangan internasional…
asional dan pola bisnis yang semakin cepat. WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai organisasi internasional yang secara khusus mengatur perdagangan global antar negara. Tujuan didirikannya WTO adalah untuk meningkatkan wewenang dan wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan transparan. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana praktik perdagangan internasional saat ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kebutuhan nasional suatu negara. Perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor-impor menjadi sangat penting bagi pembinaan perekonomian negara-negara, baik perdagangan domestik maupun internasional. Namun, hubungan perdagangan internasional tidak selalu berjalan mulus dan sering menimbulkan sengketa yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti politik, strategi militer, ekonomi, maupun yuridis.
Abstract:Kaidah fiqh "لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka)…
pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (fawda). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) dan Jam'iyyah (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.
Abstract:Penghambat jalannya pembangunan nasional sehingga rusaknya sebuah nilai moral didalam masyarakat merupakan sebuah permasalahan serius karena didalamnya tercermin sifat korupsi. korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan…
atau wewenang demi mencapai keuntungan sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti adanya penyuapan, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara serta kepercayaan publik menurun. Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi tersebut bukan hanya di lakukan oleh penegakan hukum namun juga perlu adanya sebuah pembangunan karakter antikorupsi yang perlu diberikan oleh para generasi muda,sehingga di dalam peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ada suatu peran penting dalam membangun sebuah karakter generasi muda untuk antikorupsi yaitu dengan melalui pendidikan, sosialiasi serta kampanye dalam membangun integittas. Dalam jurnal ini penelitian bertujuan untuk menganalisis peran KPK dalam membangun antikorupsi generasi muda serta menilai hambatan yang dihadapi untuk menilai struktur pelaksanaannya. jurnal penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan secara konseptual yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa adanya peran KPK dalam pendidikan antikorupsi dapat berjalan melalui program pendidikan secara formal dan non formal,tetapi dapat dilihat juga bahwa adanya sebuah hambatan tantangan dalam menjangkau kesadaran masyarakat secara utuh. Maka demikian perlu adanya sinergitas antara KPK, lembaga pendidikan dan keinginan masyarakat untuk lebih belajar tentang antikorupsi agar dapat tercapai pembangunan karakter antikorupsi di lingkungan generasi muda.