Abstract:Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut…
dut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor ( IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum ( comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional ( Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat , force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa
Abstract:Layanan informasi atau hasil yang didapatkan dari penggunaan teknologi tersebut dapat digunakan sebagai suatu keputusan atau rekomendasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, termasuk pada perusahaan seperti PT. Indomarco…
domarco Prismatama (Indomaret). Permasalahan yang terjadi saat ini di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) yaitu proses penilaian untuk pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap berdasarkan penilaian berkas dan pemilihan secara manual (tanpa system) atau bisa disebut juga dengan melakukan prediksi atau perkiraan. Penelitian dilakukan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Jl. Industri No. 60 Tanjung Morawa B. Kriteria yang digunakan dalam kualifikasi penentuan pengangkatan karyawan kontran menjadi tetap yaitu: kualitas kerja, lama bekerja, presensi dan pendidikan. Perancangan sistem pendukung keputusan dengan metode SMART telah berhasil di lakukan untuk penentuan pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret).
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad murabahah dan IMBT (Hybrid Contract) di PT Bluepixell, dengan pendekatan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah…
lah kualitatif deskriptif, dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik PT Bluepixell. Fokus wawancara adalah pada penerapan kontrak hybrid dalam pembiayaan rumah syariah dan tantangan yang dihadapi dalam praktik KPR syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk KPR berbasis kontrak hybrid ini sesuai dengan prinsip syariah dan memudahkan nasabah dalam memiliki rumah secara bertahap tanpa melibatkan riba. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait pemahaman nasabah terhadap akad, kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan masalah administratif yang menghambat proses pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Bluepixell mengembangkan solusi berupa restrukturisasi pembayaran, peningkatan pemahaman nasabah melalui edukasi tentang akad, serta perbaikan mekanisme verifikasi dokumen. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran proses pembiayaan, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat optimal bagi nasabah dan lembaga keuangan.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.