Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Revolusi digital telah mengubah perilaku konsumen hingga ke pelosok pedesaan, membawa implikasi mendalam bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tradisional. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh inovasi produk…
dan pemasaran digital melalui WhatsApp terhadap keputusan pembelian pada Pabrik Tahu di Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat. Pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif digunakan, melibatkan 96 responden yang dipilih secara purposive dari populasi 150 konsumen aktif. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1-5 dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (t-hitung 5,542 > t-tabel 1,986; signifikansi 0,000), pemasaran digital melalui WhatsApp juga berpengaruh positif dan signifikan (t-hitung 3,381 > t-tabel 1,986; signifikansi 0,001), dan secara simultan kedua variabel menjelaskan 76,7% variasi keputusan pembelian (R²=0,767; F-hitung 151,386 > F-tabel 3,09). Temuan ini menegaskan bahwa inovasi produk dan pemanfaatan WhatsApp sebagai kanal pemasaran digital merupakan strategi komplementer yang efektif bagi UMKM pangan tradisional di pedesaan Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi fitur WhatsApp (daftar siaran, katalog produk, dan grup pelanggan) serta pengembangan produk secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.
The digital revolution has fundamentally transformed consumer behavior even in remote rural areas, carrying profound implications for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly traditional food producers. This study aims to examine the influence of product innovation and digital marketing through WhatsApp on purchasing decisions at the Tofu Factory in Sumber Ketempa Village, Kalisat District. A quantitative approach with an associative design was employed, involving 96 respondents purposively selected from a population of 150 active consumers. Data were collected through Likert-scale questionnaires (1-5) and analyzed using multiple linear regression with SPSS 26. The results show that product innovation has a positive and significant effect on purchasing decisions (t-count 5.542 > t-table 1.986; significance 0.000), digital marketing through WhatsApp also has a positive and significant effect (t-count 3.381 > t-table 1.986; significance 0.001), and simultaneously both variables explain 76.7% of the variation in purchasing decisions (R²=0.767; F-count 151.386 > F-table 3.09). These findings confirm that product innovation and the utilization of WhatsApp as a digital marketing channel are complementary strategies effective for traditional food MSMEs in rural Indonesia. This research recommends optimizing WhatsApp features (broadcast lists, product catalogs, and customer groups) and continuous product development to enhance competitiveness.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pengguna e-wallet pada Generasi Z. Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan…
unaan e-wallet secara luas di kalangan masyarakat, khususnya Generasi Z yang dikenal sebagai digital native. Kemudahan transaksi dan tingkat keamanan yang dirasakan menjadi faktor penting yang diduga memengaruhi cara pengguna dalam mengelola keuangan, baik dalam perencanaan, pengendalian pengeluaran, pencatatan transaksi, maupun kebiasaan menabung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner kepada responden Generasi Z pengguna e-wallet di Kota Palopo. Data dianalisis untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi keamanan baik secara simultan maupun parsial terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur manajemen keuangan digital serta manfaat praktis bagi pengguna dan pengembang e-wallet dalam menciptakan layanan yang tidak hanya mudah dan aman, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.
This study aims to analyze the influence of perceived ease of use and perceived security on the financial management behavior of Generation Z e-wallet users. The development of digital technology has encouraged the widespread use of e-wallets, particularly among Generation Z, who are known as digital natives. The convenience of transactions and the level of security perceived by users are important factors that may influence how they manage their finances, including financial planning, expenditure control, transaction recording, and saving habits. This study employs a quantitative approach using a survey method through questionnaires distributed to Generation Z respondents who use e-wallets in Palopo City. The data will be analyzed to determine the simultaneous and partial effects of perceived ease of use and perceived security on financial management behavior. The findings are expected to contribute theoretically to the development of literature on digital financial management and provide practical benefits for users and e-wallet developers in creating services that are not only convenient and secure but also supportive of better financial management.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pasar yang diterapkan dalam mengatasi stagnasi kunjungan wisatawan (di bawah 50.000 pengunjung per tahun) akibat kejenuhan pasar pada objek wisata religi…
Patung Yesus Buntu Burake di Tana Toraja. Industri pariwisata religi di Indonesia memiliki potensi besar, namun banyak destinasi menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan akibat persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengelola objek wisata (Dinas Pariwisata) dan wisatawan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pasar saat ini masih berada pada fase transisi dan belum berjalan secara optimal. Promosi destinasi masih sangat didominasi oleh konten organik (word-of-mouth digital) yang diunggah secara sukarela oleh pengunjung melalui media sosial visual seperti TikTok dan Instagram, sedangkan iklan resmi berbayar dan kemitraan strategis dengan biro perjalanan berskala besar masih sangat minim. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan antara daya tarik utama objek wisata yang dinilai sangat memuaskan dengan kualitas infrastruktur layanan pendukung yang masih memerlukan standardisasi, meliputi aksesibilitas jalan, kebersihan toilet, keterbatasan tempat sampah, serta minimnya fasilitas ramah muslim (muslim-friendly) khususnya kepastian kuliner halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan pasar memerlukan peralihan pendekatan dari promosi pasif menjadi pemasaran digital berbayar yang terstruktur, perluasan segmen pasar geografis dan demografis, serta peningkatan kualitas fasilitas operasional demi menciptakan kepuasan pengunjung yang berkelanjutan.
This study aims to analyze the market development strategy implemented to overcome the stagnation of tourist visits (under 50,000 visitors per year) caused by market saturation at the religious tourism object of the Jesus Statue Buntu Burake in Tana Toraja. The religious tourism industry in Indonesia has great potential, yet many destinations face challenges in maintaining and increasing visitor numbers due to increasingly intense competition and changing consumer behavior. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Research informants consisted of tourism site managers (Tourism Office) and tourists selected purposively. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the current market development strategy is still in a transitional phase and has not operated optimally. Destination promotion is still heavily dominated by organic content (digital word-of-mouth) voluntarily uploaded by visitors on visual social media platforms such as TikTok and Instagram, while official paid advertisements and strategic partnerships with large-scale travel agencies remain highly limited. Furthermore, the study identifies a gap between the core attraction, which is rated highly satisfying, and the quality of supporting service infrastructure that still requires standardization, including road accessibility, toilet cleanliness, availability of trash bins, and the lack of Muslim-friendly facilities, particularly the certainty of halal culinary options. This study concludes that the market development strategy requires shifting from a passive promotion approach to a structured paid digital marketing campaign, expanding geographical and demographic market segments, and upgrading operational facilities to create sustainable visitor satisfaction.
Abstract:Peningkatan prevalensi diabetes melitus dan penyakit metabolik pada usia remaja menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Pola makan yang tidak sehat dan rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko…
ko yang berkontribusi terhadap peningkatan kadar glukosa darah dan tekanan darah sejak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pola makan dengan kondisi kesehatan metabolik berdasarkan kadar glukosa darah sewaktu (GDS) dan tekanan darah pada siswa SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Tujuan penelitian ini mengetahui adanya Hubungan Kebiasaan Konsumsi Gula Dengan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Dan Tekanan Darah Pada Siswa Smp Negeri 5 Sungai Kakap. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional. Sampel penelitian ini berupa cairan biologis berupa darah utuh yang dikumpulkan secara purposive sampling dari sampel siswa smp negeri 5 sungai kakap pada bulan juli 2025. Hasil analisis data menggunakan uji chi-square untuk kebiasaan konsumsi glukosa dengan kadar glukosa menunjukan tidak ada hubungan signifikan p=0,314 (p>0,05) dan kebiasaan konsumsi glukosa dengan tekanan darah menunjukan tidak ada hubungan signifikan p=0,419 (p>0,05). Kesimpulan yang diperoleh bahwa tidak ada Hubungan Kebiasaan Konsumsi Gula Dengan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Dan Tekanan Darah Pada Siswa Smp Negeri 5 Sungai Kakap. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa memiliki kondisi kesehatan metabolik yang normal, masih terdapat remaja yang berisiko mengalami gangguan metabolik. Oleh karena itu, skrining kesehatan secara berkala, edukasi gizi, dan penerapan pola hidup sehat perlu dilakukan sejak usia remaja sebagai upaya pencegahan penyakit metabolik dan peningkatan derajat kesehatan di lingkungan sekolah.
The increasing prevalence of diabetes mellitus and metabolic diseases among adolescents has become a critical public health concern. Unhealthy dietary habits and low physical activity are key risk factors contributing to elevated blood glucose levels and blood pressure from school age. This study aims to analyze the relationship between dietary habits and metabolic health conditions based on random blood glucose (RBG) levels and blood pressure among students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Specifically, this study aims to determine the relationship between sugar consumption habits, random blood glucose levels, and blood pressure in students of SMP Negeri 5 Sungai Kakap. This analytical study utilized a cross-sectional design. The research samples consisted of whole blood biological fluids collected through purposive sampling from students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap in July 2025. Data analysis using the chi-square test showed no significant relationship between glucose consumption habits and blood glucose levels (p=0.314; p>0.05). Similarly, there was no significant relationship between glucose consumption habits and blood pressure (p=0.419; p>0.05). In conclusion, there is no relationship between sugar consumption habits, random blood glucose levels, and blood pressure among students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap. These findings indicate that although most students have normal metabolic health conditions, some adolescents remain at risk for metabolic disorders. Therefore, regular health screening, nutritional education, and the implementation of a healthy lifestyle must be conducted from adolescence as a preventive measure against metabolic diseases and to improve health status within the school environment.