Abstract:Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan generasi saat ini. Narkoba sendiri tidak lagi dianggap haram dan sulit ditemukan, namun merupakan produk yang sangat mudah ditemukan. Salah satu cara…
ara yang ditempuh untuk mencegah dan untuk mengetahui adanya indikasi penggunaan Narkoba bagi seseorang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe secara administratif mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba. Pelayanan surat keterangan ini adalah bagan pelayanan administratif dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe dapat terlaksana dengan dukungan pada aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi tata kelola kualitas pengajar dan administrasi pembelajaran sebagai upaya strategis utama dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) di Universitas…
ersitas Sapta Mandiri Balangan. Institusi pendidikan tinggi di daerah menghadapi tekanan berlapis untuk meningkatkan akuntabilitas internal, standar akademik, dan efisiensi birokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif, data empiris dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan akademik, diskusi kelompok terfokus (FGD), analisis dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI), serta observasi langsung terhadap alur kerja administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang terstruktur dalam pemantauan kualitas mengajar dan digitalisasi administrasi pembelajaran berfungsi sebagai katalis langsung bagi transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas institusi. Meskipun demikian, tantangan sistemik masih ditemukan, terutama terkait distribusi sumber daya yang belum merata, kesenjangan literasi digital, dan kontinuitas pelatihan pedagogik. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi platform administrasi otomatis dengan evaluasi dosen yang sistematis dan objektif menciptakan fondasi yang tangguh bagi GUG, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas institusi, keberlanjutan operasional, serta capaian pendidikan secara holistik di universitas tingkat daerah.
Abstract:Masyarakat Adat Mapur di Pulau Bangka secara historis mengalami marginalisasi administratif akibat ketiadaan pengakuan formal atas sistem religi lokal mereka dalam dokumen kependudukan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi…
si Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan legalitas bagi penghayat kepercayaan, implementasi di tingkat akar rumput masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, jarak geografis dan minimnya literasi hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat identitas hukum dan memulihkan hak sipil Orang Mapur di Dusun Aik Abik melalui tindakan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan partisipatif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development yang berfokus pada pemanfaatan aset sosiokultural lokal berupa Gebong Memarong sebagai episentrum pergerakan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi multipihak yang melibatkan Disdukcapil, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sektor swasta, dan lembaga adat berhasil mengikis keraguan sosiologis (pseudo-identity) dan membangun kesadaran hukum warga. Melalui strategi pendampingan langsung (door-to-door) dan posko pelayanan kolektif, tim berhasil melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi berkas administrasi kependudukan yang sah bersama Lembaga Adat Mapur. Program ini tidak hanya memangkas rantai birokrasi formal, tetapi juga berhasil menginisiasi pemulihan hak-hak sipil dasar komunitas adat sekaligus memperkuat resiliensi kebudayaan mereka dari ancaman eksklusi sosial di era modern.
Abstract:Pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:…
(1) Untuk menganalisis perencanaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (2) Untuk menganalisis pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (3) Untuk menganalisis evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan, dengan penilaian didasarkan pada target, realisasi, waktu pelaksanaan, serta bukti dukung yang diunggah dalam sistem, sehingga prosesnya menjadi lebih terstruktur, terukur, objektif, dan transparan serta digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan. Meskipun sudah berjalan cukup baik, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengumpulan bukti dukung dan lambatnya akses aplikasi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pegawai serta ketelitian pimpinan dalam memverifikasi data. Oleh karena itu, sistem ini perlu terus dioptimalkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Abstract:Pengembangan dan inovasi kurikulum merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan global, sistem pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai reformasi…
masi kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K13), hingga konsep Merdeka Belajar. Setiap kurikulum dirancang untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu bersaing secara global. Inovasi seperti kebijakan Full-Day School dan Merdeka Belajar mencerminkan upaya penggabungan antara pendidikan akademik dan pembentukan karakter. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, inovasi kurikulum bukanlah sebatas revisi administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan zaman, peserta didik, serta nilai-nilai luhur bangsa. Pengembangan kurikulum harus dilaksanakan secara berkelanjutan, partisipatif, dan adaptif agar mampu mencetak generasi yang berilmu, berkarakter, dan relevan dengan tuntutan masa depan.
Abstract:Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya…
dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis peran Human Resource Development (HRD) atau Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai agen kunci dalam proses pengembangan organisasi. Metode yang digunakan adalah studi…
tudi literatur sistematis, di mana data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan naratif-interpretatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan tren yang muncul. Hasil kajian menunjukkan bahwa HRD memiliki tiga peran utama dalam pengembangan organisasi, yaitu (1) peran strategis dalam menyelaraskan tujuan individu dengan visi organisasi, (2) peran operasional melalui program-program pelatihan dan pengembangan, serta (3) peran transformasional dalam memfasilitasi perubahan budaya dan struktur organisasi. Temuan ini menegaskan bahwa HRD bukan sekadar fungsi administratif, melainkan mitra strategis yang esensial dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi di tengah dinamika lingkungan bisnis.
Abstract:Stres merupakan salah satu permasalahan psikologis yang banyak dialami oleh guru sekolah dasar, terutama akibat beban kerja yang tinggi, tuntutan administratif, serta tekanan lingkungan kerja. Ketidakmampuan dalam mengelola…
ola stres dapat berdampak pada penurunan kualitas pengajaran dan kesehatan mental guru. Kegiatan Psikoedukasi ini bertujuan untuk memberikan intervensi berupa pelatihan Emotional Freedom Technique (EFT) sebagai metode praktis dalam membantu guru mengelola stres secara mandiri. Metode yang digunakan adalah quasi-eksperimen dengan desain One Group Pre-Test and Post-Test terhadap 11 guru di SD Negeri Mamajang II Kota Makassar. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Perceived Stress Scale (PSS) dan dianalisis dengan uji Paired Sample t-Test melalui SPSS versi 26. Hasil menunjukkan bahwa skor rata-rata stres partisipan menurun dari 24,91 menjadi 17,64 setelah mengikuti pelatihan EFT. Selain itu, tidak ada lagi partisipan yang berada pada kategori stres tinggi setelah intervensi, dan sebagian besar mengalami penurunan ke kategori stres sedang dan rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa EFT efektif sebagai strategi psikoedukatif dalam mengurangi stres guru dan dapat diterapkan dalam program kesejahteraan mental di lingkungan pendidikan dasar.