Abstract:Kolam pancing milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, secara fisik telah tersedia namun belum beroperasi secara optimal karena ketiadaan strategi pemasaran dan media promosi…
digital, sementara lingkungan PAUD SPS setempat masih memerlukan penataan dari sisi kebersihan, keteraturan, dan penghijauan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendorong operasionalisasi aset ekonomi desa melalui digitalisasi promosi serta memperbaiki kualitas lingkungan belajar anak usia dini melalui pendekatan partisipatif berbasis kolaborasi multipihak. Metode pelaksanaan mencakup observasi dan asesmen kebutuhan, sosialisasi dan penyusunan rencana bersama mitra, pelaksanaan intervensi secara bertahap selama empat minggu, pendampingan operasional, serta evaluasi dan perencanaan keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kolam pancing BUMDes telah beroperasi dengan jadwal dan tarif yang disepakati, didukung akun media sosial resmi, konten foto dan video promosi, banner di lokasi strategis, serta pendaftaran titik lokasi pada peta digital. Di sisi lain, lingkungan PAUD SPS menjadi lebih bersih, tertata, dan hijau melalui kegiatan gotong royong, pengecatan sarana bermain, dan penanaman tanaman hias. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan satuan pendidikan anak usia dini mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan, dengan syarat keberlanjutan dijaga melalui pendampingan pengelolaan pascaprogram.
Abstract:Pengelolaan sampah di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya pemilahan sampah dari sumber, pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual, keterbatasan data,…
, serta kurangnya transparansi nilai ekonomi sampah bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola sampah kering melalui penerapan Bank Sampah Digital berbasis web yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan community development melalui tahapan observasi dan identifikasi kebutuhan, koordinasi dengan mitra, pengembangan sistem, sosialisasi, pelatihan, uji coba, pendampingan, serta evaluasi. Subjek kegiatan meliputi pengelola BUMDes, pemerintah desa, kader PKK, dan sekitar 150 kepala keluarga pada fase implementasi awal. Program menghasilkan platform digital yang mendukung pengelolaan data nasabah, kategori dan harga sampah, pencatatan hasil penimbangan, perhitungan nilai transaksi, saldo tabungan, riwayat setoran, stok, dan pelaporan. Implementasi sistem membantu pengelola BUMDes melakukan pencatatan transaksi secara lebih terstruktur, mempercepat penghitungan nilai setoran, serta meningkatkan keterlacakan dan transparansi informasi bagi nasabah. Kegiatan pelatihan dan pendampingan juga meningkatkan kemampuan awal pengelola dalam mengoperasikan sistem serta mendorong keterlibatan kader PKK dalam edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan program masih memerlukan penguatan kapasitas operator, konsistensi partisipasi warga, pemeliharaan sistem, kemitraan dengan pengepul, dan pengukuran dampak secara berkala. Program Smart Waste Village memberikan fondasi awal bagi pengelolaan sampah berbasis data, pemberdayaan masyarakat, penguatan peran BUMDes, dan pengembangan ekonomi sirkular di tingkat desa secara berkelanjutan.
Abstract:StuntingImerupakanIkondisiIgagalItumbuhIpadaIbalitaIyang ditandaiIdengan tinggiIbadan menurutIumurIkurang dari -2 standarIdeviasiIberdasarkanIstandar World Health Organization (WHO). KondisiIiniIdisebabkanIolehIkekuranganIgiziIkronisIdanIinfeksiIberulang,…
nIgiziIkronisIdanIinfeksiIberulang, terutama pada 1.000 hariIpertamaIkehidupan. BencanaIbanjirIberpotensiImeningkatkanIrisikoIstunting melaluiIterbatasnyaIaksesIairIbersih,IsanitasiIyangIburuk, terganggunyaIketahananIpangan rumahItangga, sertaIterbatasnya akses layanan kesehatan. Penelitian iniIbertujuan menganalisis hubunganIdampak bencanaIbanjir denganIpeningkatan risiko stunting pada balita di WilayahIKerja PuskesmasIMeurah Dua KabupatenIPidie Jaya. Penelitian menggunakanImetodeIkuantitatifIdenganIdesain analitikIdan pendekatanIcross-sectional. sempelIpadaIpenelitianIiniIsebanyak 92 balita. VariabelIdependenIadalahIkejadianIstunting, sedangkanIvariabelIindependenImeliputiIketidaktersediaanIair bersih, kondisiIjamban tidak layak, ketahananIpanganIrumahItanggaIyangIburuk, danIaksesIlayanan kesehatan yang buruk. Analisis dataImenggunakanIuji Chi-Square. HasilIpenelitianImenunjukkanIadanya hubungan yangIsignifikanIantaraIketidaktersediaanIair bersih (p = 0.000; OR = 34,417; 95% CI: 9,996–118,496), kondisiIjambanItidak layak (p = 0.000; OR = 81,125; 95% CI: 31,060–1056,217), ketahanan pangan rumah tangga yang buruk (p = 0.000; OR = 69,000; 95% CI: 17,017–279,779), serta akses layanan kesehatan yang buruk (p = 0.004; OR = 4,538; 95% CI: 1,532–13,442) dengan risiko stunting pada balita setelah kejadian banjir. Diharapkan kepada pihak puskesmas agar memperkuat upaya promotif dan preventif melalui penyuluhan tentang sanitasi, penggunaan air bersih, pemenuhan gizi seimbang, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara berkala.
Abstract:Pasar Bawah merupakan salah satu aset kultural dan ekonomi penting di Kota Pekanbaru, Riau, yang dikenal sebagai sentra penjualan barang-barang antik, kerajinan, dan berbagai produk impor unik. Namun, potensi Pasar Bawah…
sebagai destinasi wisata belanja belum sepenuhnya tergarap optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan Pasar Bawah agar dapat meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan wisata belanja, sekaligus berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan pelestarian nilai historisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pedagang, pengelola pasar, dinas pariwisata, serta analisis dokumen terkait. Fokus analisis mencakup aspek Aksesibilitas, Atraksi (produk dan pengalaman), Amenitas (fasilitas pendukung), dan Ancillary (kelembagaan dan promosi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan Pasar Bawah meliputi: (1) Tata kelola lingkungan yang kurang teratur, terutama masalah kebersihan dan penataan pedagang; (2) Kurangnya integrasi antara pasar dengan paket wisata kota; dan (3) Keterbatasan fasilitas pendukung pariwisata seperti area parkir yang memadai dan pusat informasi. Strategi pengembangan yang diusulkan mencakup: (1) Revitalisasi fisik pasar dengan mempertahankan arsitektur historisnya, perbaikan sanitasi, dan penataan zona belanja; (2) Peningkatan experience value melalui festival belanja tematik, pertunjukan seni budaya lokal, dan promosi produk unggulan khas Riau; (3) Penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan Pengelola Pasar Bawah yang kolaboratif antara pemerintah, pedagang, dan pelaku pariwisata; dan (4) Promosi digital terintegrasi yang menargetkan wisatawan domestik dan mancanegara.
Abstract:Desa Ketandan memiliki potensi ekonomi lokal pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta wisata. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum terintegrasi secara optimal dengan…
an pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan pengabdian ini bertujuan memetakan potensi desa secara partisipatif, mengidentifikasi permasalahan BUMDes, dan merumuskan peluang usaha yang relevan melalui Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan dilaksanakan pada 29 Juli 2026 di Balai Desa Ketandan dan dihadiri 32 peserta yang berasal dari unsur perangkat desa, pengurus BUMDes, ketua RW, dan masyarakat. Sebanyak 31 peserta memiliki data pre-test dan post test berpasangan lengkap untuk dianalisis. Pelaksanaan kegiatan meliputi diseminasi informasi melalui infografis dan website pemetaan potensi desa, diskusi kelompok terarah, pemetaan partisipatif, presentasi hasil kelompok, serta evaluasi secara deskriptif. Hasil FGD mengidentifikasi lima sektor potensi utama dan empat kelompok permasalahan BUMDes, yaitu komunikasi dan koordinasi, kelembagaan dan tata kelola, pendanaan, serta manajemen risiko. Rata-rata nilai evaluasi meningkat dari 91,83 menjadi 93,98 atau sebesar 2,15 poin (2,34%). Kegiatan juga menghasilkan website dan infografis pemetaan potensi desa sebagai media informasi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. FGD terutama berperan sebagai sarana validasi, konsolidasi informasi, dan perumusan arah pengembangan potensi desa secara kolaboratif.
Abstract:Unmet Need dalam program Keluarga Berencana (KB) adalah kondisi Dimana pasangan usia subur memiliki keinginan untuk menunda atau menghentikan kehamilan, namun tidak menggunakan metode kontrasepsi. Berdasarkan data Badan…
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Batam tahun 2024, terdapat 202.403 pasangan usia subur (PUS). Tiga kecamatan dengan angka unmet need tertinggi adalah Batu Aji sebesar 16,66%, Nongsa sebesar 13,88%, dan Batam Kota sebesar 9,23%. Secara khusus, wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang menempati posisi tertinggi dengan prevalensi 21,20%, disusul Puskesmas Batu Aji sebesar 14,43%. Tingginya angka tersebut menegaskan perlunya intervensi tepat sasaran, salah satunya melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KB. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh KIE terhadap perubahan perilaku ibu dengan kejadian unmet need. Penelitian menggunakan desain quasi eksperimen dengan two-group pretest posttest control group, melibatkan 32 responden. Responden dibagi menjadi kelompok intervensi (mendapatkan KIE dan booklet) serta kelompok kontrol (hanya mendapatkan booklet). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test karena data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan perilaku signifikan pada kelompok intervensi, berupa peningkatan pengetahuan serta partisipasi dalam penggunaan kontrasepsi. Kesimpulannya, pemberian KIE terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman sekaligus mengubah perilaku ibu, sehingga berpotensi menurunkan angka unmet need di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang Kota Batam.
Abstract:Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi masih melakukan pengelolaan surat tugas dan monitoring tugas pegawai secara manual sehingga menghambat pengelolaan data, pemantauan progres pekerjaan, dan penyampaian…
yampaian informasi. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Sistem Informasi Surat Tugas (SITUGAS) berbasis web untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan surat tugas. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Pengembangan sistem menggunakan metode Prototype, sedangkan pengujian dilakukan dengan Black Box Testing menggunakan teknik Equivalence Partitioning (EP). Sistem dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SITUGAS mampu mempermudah pengelolaan data surat tugas, monitoring pekerjaan, pencarian data, dan penyajian informasi secara lebih cepat, akurat, efektif, dan terintegrasi. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
The Regional Office of the National Land Agency (BPN) of Jambi Province still manages task assignments manually, making it difficult to manage data, monitor work progress, and deliver information. This study aims to design and develop a web-based Task Assignment Information System (SITUGAS) to improve the effectiveness and efficiency of task assignment management. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature studies. The system was developed using the Prototype method and tested using Black Box Testing with the Equivalence Partitioning (EP) technique. The application was developed using PHP and MySQL. The results show that SITUGAS facilitates task assignment management, work monitoring, data retrieval, and information delivery in a faster, more accurate, effective, and integrated manner. The testing results also indicate that all main system functions operate according to user requirements.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kinerja pegawai di BAPPPEDA Provinsi Gorontalo dilihat dari aspek; (1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) tercapainya tujuan dan (5)…
) perubahan nyata. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis, bahwa peningkatan efektivitas kinerja pegawai BAPPPEDA Provinsi Gorontalo bahwa,(1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) pencapaian tujuan, dan (5) perubahan nyata telah menunjukkan hasil yang baik, berbagai kendala teknis dan budaya kerja masih perlu dibenahi secara berkelanjutan. Dukungan kualitas Sumber Daya Manuasia, kolaborasi yang sinergis, dan komitmen pimpinan, organisasi diharapkan mampu memperkuat transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis bukti (evidencebased policy).
Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan generasi saat ini. Narkoba sendiri tidak lagi dianggap haram dan sulit ditemukan, namun merupakan produk yang sangat mudah ditemukan. Salah satu cara…
ara yang ditempuh untuk mencegah dan untuk mengetahui adanya indikasi penggunaan Narkoba bagi seseorang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe secara administratif mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba. Pelayanan surat keterangan ini adalah bagan pelayanan administratif dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe dapat terlaksana dengan dukungan pada aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas