Abstract:Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia meskipun prevalensinya terus mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan angka tersebut belum data pencapai target nasional (14,2%). Penggunaan angka nasional…
al secara umum dapat menutupi kelompok penduduk yang masih menanggung beban stunting lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan karakteristik epidemiologi stunting pada balita di Indonesia. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif dengan desain case series. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi data sekunder dari laporan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024. Data karakteristik yang dikumpulkan berupa umur, jenis kelamin dan faktor sosial ekonomi. Analisis indeks tinggi badan menurut umur mencakup 298.903 balita. Data dianalisis secara univariat dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi serta persentase. Prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 24–35 bulan sebesar 24,2%. Prevalensi pada balita laki-laki sebesar 20,8%, lebih tinggi daripada perempuan sebesar 18,6%. Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, prevalensi tertinggi ditemukan pada keluarga dengan kepala rumah tangga tidak sekolah sebesar 30,9%, keluarga nelayan sebesar 28,3%, penduduk perdesaan sebesar 22,7%, dan kelompok ekonomi terbawah sebesar 29,8%. Prevalensi pada kelompok ekonomi terbawah sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok teratas. Intervensi penurunan stunting perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak masa prakonsepsi hingga usia dua tahun, disertai pendampingan yang lebih intensif khususnya bagi kelompok sosial ekonomi rentan.
Abstract:Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan…
negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Media pelaporan SPT Tahunan PPh secara online yang digunakan pada awalnya adalah e-Filing dan e-Form yang terdapat dalam aplikasi DJP Online. Kemudian, media pelaporan SPT tersebut disempurnakan dalam aplikasi Coretax DJP. Namun, dalam masa transisi penggunaan Coretax DJP ini, bagi wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2024 dan sebelumnya, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 masih dilakukan di DJP Online. Sementara itu, wajib pajak yang terdaftar di tahun 2025, yang mana kewajiban pelaporan SPT Tahunannya baru dimulai pada tahun 2026 mendatang, pelaporan SPT Tahunannya harus dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP. Di era sekarang, pelaporan pajak menjadi jauh lebih mudah dengan hanya menggunakan aplikasi E-Filing. Namun karena minimnya pengetahuan wajib pajak atas cara melaporkan pajak menjadi penghambat wajib pajak melaporkan pajaknya. Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) merupakan program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melibatkan Tax Center atau organisasi mitra pendukung untuk mendukung penerimaan SPT Tahunan dengan melalui melalui asistensi atau kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing bagi wajib pajak. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan melakukan Aplikasi E-Filing. Aplikasi e-filing ini merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui situs Direktorat Jenderal Pajak. Bantuan Relawan Pajak ini tersedia mulai dari akhir bulan Februari hingga 31 Maret dengan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan pertimbangan KPP Pratama Pulo Gadung dibagi menjadi dua sesi yaitu 08.00-12.00 dan 12.00- 15.00. Selain di KPP Pratama Pulo Gadung, terdapat bantuan pengisian SPT dalam program Pojok Pajak yang disediakan oleh DJP. Kegiatan Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan
Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:NURNANINGSI. 241422017. 2026. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM JKN (Studi Pada Peserta BPJS Kesehatan di Rsud Banggai Laut)”. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan…
ngan Pembimbing I Dr. Rusli Isa, M.Si.. dan Pembimbing II Dr. Alexander Badjuka, S.Si.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari peserta BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, petugas administrasi, serta pihak manajemen rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan Program JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditinjau berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Dimensi bukti fisik menunjukkan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan. Dimensi keandalan terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dimensi daya tanggap, petugas telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dimensi jaminan tercermin dari kompetensi dan sikap profesional petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, dimensi empati terlihat melalui perhatian dan kepedulian petugas terhadap kondisi pasien. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu tunggu pelayanan yang relatif lama pada jam-jam tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi tingginya jumlah pasien.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan.
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder periode 2015–2024…
2024 yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi 0,023. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,609 menunjukkan bahwa 60,9% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti investasi, pendidikan, dan inflasi. Hasil ini menunjukkan pentingnya kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Abstract:Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuapan adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa dengan mengelola sumber daya lokal. BUMDes Kuapan didirikan untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa…
a dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, tujuan kebijakan BUMDes Kuapan adalah untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa masalah. Ini termasuk keterbatasan sumber daya, kegagalan manajemen, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BUMDes Kuapan dan menemukan komponen yang memengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi,dan dokumentasi. Pengumpulan data,reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada teknik analisis data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III dengan empat indikator, yakni komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuapan Kecamatan Tambang belum terlaksana dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Desa Kuapan ialah keterbatasan sumber daya manusia,kurangnya sosialisasi dan komunikasi serta persaingan usaha yang ketat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran selama periode 2014-2024. Kebijakan…
ijakan fiskal mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi dan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup data PDB tahunan, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB, dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Abstract:Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun 2024 mencatat 6.674–6.946 kasus perceraian menurut Badan Pusat Statistik. Mayoritas gugatan…
n berasal dari pihak istri, dipicu oleh interaksi digital yang tidak terkendali melalui media sosial dan diperparah oleh norma patriarkal yang masih dominan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap dinamika keluarga Muslim di NTB, menafsirkan ulang konsep keluarga Islami dengan perspektif gender, serta menawarkan model ketahanan keluarga digital berbasis syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-konseptual dengan analisis literatur sekunder periode 2020–2025 yang bersumber dari laporan BPS, dokumen pengadilan agama, jurnal bereputasi, serta penelitian lokal terkait pernikahan dini dan perceraian di NTB. Analisis dilakukan melalui content analysis tematik dengan identifikasi tema, pengkodean NVivo, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi pada 25–40% kasus perceraian melalui perselingkuhan virtual, distraksi komunikasi, dan eksposur gaya hidup ideal, sementara norma patriarkal meningkatkan kerentanan perempuan, tercermin dari dominasi gugatan cerai oleh istri. Untuk menjawab tantangan ini, penelitian menawarkan Islamic Digital Family Resilience Framework dengan tiga pilar utama: reinterpretasi syariah berperspektif gender, literasi digital Islami, dan dakwah digital sensitif gender. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian Islam kontemporer mengenai keluarga, gender, dan digitalisasi, serta secara praktis menjadi acuan bagi Kementerian Agama, pengadilan agama, dan organisasi keagamaan dalam merumuskan strategi ketahanan keluarga Muslim yang relevan dengan konteks NTB.