Abstract:Bank Woori Saudara KC Jember merupakan salah satu kantor cabang dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. yang bergerak dalam bidang perbankan komersial. Dalam menjalankan aktvitas perbankannya, Bank Woori Saudara…
selalu melibatkan dokumen-dokumen penting yang digunakan untuk mengidentifikasi nasabah. Salah satunya yaitu adalah Dokumen Pengajuan Kredit Pensiun yang memuat sejumlah informasi penting terkait nasabah yang akan mengajukan pinjaman. Kumpulan arsip tersebut dikelola oleh Departemen Front Office di Bank Woori Saudara. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan arsip para staff frontliner memberlkukan system penyimpanan yang manual, Dimana dokumen-dokumen tersebut disimpan berdasarkan urutan dan susunan nomor CIF (Costumer Information File) yang terletak pada filling cabinet yang tersedia. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengarsipan dokumen pengajuan kredit di Bank Woori Saudara KC Jember. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Metodologi Participatory Action Research (PAR), yang memungkinkan pengumpulan data melalui obsservasi langsung di Bank Woori Saudara KC Jember serta analisis praktik-praktik terbaik yang digunakan dalam pengeolaan pengarsipan dokumen pengajuan kredit pensiun di lingkungan perbankan.
Abstract:Sistem pengajuan mutasi pegawai yang ada selama ini masih bergantung pada interaksi langsung antara pemohon dan pegawai, di mana pemohon harus datang ke kantor, yang membatasi akses informasi dan memperlambat proses pengelolaan…
elolaan data. Untuk mengatasi kendala ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara, bidang mutasi dan promosi, mengembangkan sistem informasi berbasis web menggunakan metode waterfall, dengan analisis menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram) dan DFD (Data Flow Diagram). Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengurangi waktu proses pengajuan mutasi hingga 40% dan meningkatkan akurasi data sebesar 30%. Dengan demikian, sistem ini berhasil mengoptimalkan dan mempercepat pekerjaan, serta mendukung program digitalisasi pemerintah daerah.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pengajuan dan penginputan Brimen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualtitatif dengan kumpulan data yaitu observasi dan analisis data Brimen di BRI Unit…
it Sempusari. Diperlukan metode pengarsipan yang baik, tujuannya agar dokumen tidak hilang dan mudah ditemukan bila diperlukan. Bank BRI menciptakan sistem digital yang bernama Brimen (BRI Document Management System) untuk mengelola dokumen nasabah dengan baik. Penggunaan sistem digital berarti perubahan layanan dari sistem konvensional ke sistem
digital dan beberapa perbaikan internal yang cukup drastis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan dalam proses pengarsipan Brimen, mulai dari pemilahan arsip Brimen hingga penempatan kotak di rak. Sedangkan input Brimen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu labeling, scan indexing dan upload.
Abstract:Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat banyak dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana. Adapun yang…
un yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyidikan asuransi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi. Pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP yang dinyatakan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.