Abstract:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat dan mampu melakukan upaya tanggap darurat serta dapat mengetahui dan mampu memberikan bantuan hidup dasar saat terjadi situasi darurat.…
arurat. Dengan Pendekatan Community-Based Participatory Approach (CBPA). Melalui program Mitigasi Bencana, Upaya Tanggap Darurat, Dan Bantuan Hidup Dasar, pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi bencana, dan pendampingan lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat terbukti meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Berbagai pelatihan, sosialisasi, dan simulasi bencana mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta koordinasi masyarakat, yang didukung oleh pendampingan instansi terkait dan partisipasi aktif warga, sehingga masyarakat menjadi lebih siap, tangguh, dan responsif terhadap potensi bencana.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban konstitusional birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Namun, Kantor Camat Kota Selatan menghadapi tantangan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat…
syarakat (IKM) pada tahun 2025 sebesar 5,18 poin menjadi 88,04%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan sistemik dan mengukur kualitas pelayanan administrasi publik di Kantor Camat Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan menggunakan model SERVQUAL secara komprehensif.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari aparatur kecamatan serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL, yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi publik belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala operasional pada kelima dimensi SERVQUAL. Pada dimensi Tangibles, infrastruktur gedung mengalami kerusakan fisik yang parah, fasilitas penunjang minim, serta pemanfaatan aplikasi Yanjak Gorontalo Kota belum maksimal karena operasional lapangan masih didominasi proses manual. Pada dimensi Reliability, terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen akibat proses verifikasi yang birokratis dan koordinasi lintas instansi yang lemah. Dimensi Responsiveness menunjukkan sikap petugas sudah cukup baik, namun penyampaian alur prosedur dan prasyarat berkas belum transparan dan tidak seragam. Pada dimensi Assurance, terdapat inkonsistensi informasi antarpetugas yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Sementara pada dimensi Empathy, sikap ramah dan humanis sudah mulai diterapkan, tetapi implementasinya masih bersifat individual dan belum konsisten secara institusional.
Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan memerlukan rehabilitasi fasilitas fisik, pemangkasan alur birokrasi, digitalisasi sistem informasi terpadu melalui optimalisasi teknologi, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan yang kaku untuk menyamakan persepsi staf, serta pengawasan berkala terkait internalisasi nilai-nilai hospitality bagi seluruh aparatur kecamatan.
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Fenomena thrifting, terutama impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan, berkembang pesat di Indonesia dan berdampak negatif terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan…
thrifting, dampaknya terhadap daya saing industri lokal, serta menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari instansi resmi, ditemukan bahwa thrifting telah menjadi tren konsumsi di kalangan anak muda urban, namun menimbulkan tantangan serius berupa penurunan produksi, PHK, dan persaingan harga tidak sehat. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diterapkan melalui Permendag No. 40 Tahun 2022, penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dan tingginya transaksi digital. Secara teoretis, temuan ini mendukung pendekatan neo-realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya dari ancaman eksternal. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya studi berbasis kebijakan yang memadukan kajian ekonomi-politik global, perdagangan lintas batas, dan peran aktor non- negara dalam era digital.
Abstract:Dalam mengatasi dan mengurangi kasus gizi buruk di Kota Pekanbaru, dinas kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam kasus gizi buruk ini, sehingga agar dapat mencapai target hingga dibawah1%. Adapun bentuk dari tindakan…
kan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengenai kasus gizi buruk. Selain dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terus melakukan kerjasama seoptimal mungkin dengan instansi-instansi terkait yang berkaitan dalam penanganan kasus gizi buruk ini, seperti dengan puskesmas, kader di setiap daerah, maupun dengan kecamatan. Sehingga kasus gizi buruk ini selalu dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan nantinya akan dapat mengurangi kasus gizi buruk yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi program gizi masyarakat sudah terpenuhi dengan baik dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dan kuantitatif. Adapun populasid an sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kesehatan Dinkes Pekanbaru, Kepala Seksi Gizi Masyarakat, Kepala Pusekesmas tiga orang, Pegawai Dinas Sebanyak dua orang dan orang tua bayi yang terkena Gizi buruk. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum terimplementasi sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari dalam perencanaan kegiatan yang telah dibuat tidak semua kegiatan mendapat anggaran baik itu APBD maupun APBN, karena keterbatasan anggaran yang ada dan lebih memgutamakan penganggaran untuk kegiatan yang direncanakan dapat lebih cepat menurunkan gizi buruk sehingga pelaksanaan perbaikan gizi untuk Kota Pakanbaru dapat menurun jumlah kasus gizi buruknya, adanya beberapa posyandu yang tidak aktif, hal ini menandakan masih kurangnya peran kader untuk membantu mensukseskan jalannya program ini. Hambatannya yaitu anggaran yang kurang, Kualitas pelayanan posyandu yang tidak aktif dan peran masyarakat yang tidak aktif.
Abstract:Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya…
mnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan dan kenakalan remaja di Distrik Merauke, dengan fokus pada fenomena kekerasan jalanan dan penyalahgunaan…
lahgunaan minuman keras (miras). Ruang lingkup kajian mencakup upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan kunci, termasuk pejabat Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan remaja yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Meski demikian, terdapat beberapa langkah efektif, seperti pembinaan kelompok remaja rentan dan kampanye penyuluhan bahaya miras di sekolah-sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan anak jalanan dan kenakalan remaja di Distrik Merauke memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan peningkatan kapasitas lembaga sosial serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilan program.
Abstract:Penelitian Eksplorasi peran aplikasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di Sekretariat Daerak Kabupaten Merauke berujuan untuk Mendeskripsikan kontribusi SRIKANDI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas…
tas kerja serta hambatan yang di hadapi di Sekretariat Daerah Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peneliian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, dengan melakukan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aplikasi SRIKANDI memberikan kontribusi dalam meningkatakan efisiensi dan efektivitas kerja pegawa di Sekretariat Daerah Kabupaten Merauka. Dengan penerapan aplikasi SRIKANDI mempercepat proses pencatatan, pencarian, dan distribusi dokumen antar unit kerja. Dan prosedur birokrasi menjadi lebih sederhana dan transparan, selain itu penelusuran arsip menjadi lebih akurat serta keamanan dari arsip juga terjaga. Namun yang menjadi kendala dalam penerapan aplikasi SRIKANDI adalah Infrastruktur dan sumber daya manusia, yakni iinternet tidak stabil (sering mengalami gangguan) dan sebagian pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Hasil dari Eksplorasi Peran Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Efisien dan Efektivitas Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke diharapkan dapat menjadi referensi serta gambaran nyata kepada instansi pemerintahan mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Srikandi dalam meningkatkan kinerja administrasi.