Search Articles & Publications

Showing 287 articles found for "Enim"

Konseb Islamisasi ilmu pengetahuan Pada Studi kritis terhadap pemikiran Ismail  Raji al Faruqi dan Syad Naquid al Attas  Islamisasi ilmu pengetahuan : Studi kritis terhadap pemikiran Ismail  Raji al Faruqi dan Syad Naquid al Attas

Dedek Saputra, Zulmuqim, Fauza Masyudi
Abstract: Penelitian ini berjudul Konseb Islamisasi ilmu pengetahuan : Studi kritis terhadap pemikiran Ismail  Rajial Faruqi dan Syad Naquid al Attas Implikasi Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Ismail RajiAl-Faruqi. Ilmu pengetahuan… huan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Allah menempatkan ilmu sebagai suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Selama ini agama Islam diyakini memiliki peranan yang sangat penting dalam mewarnai bangunan ilmu pengetahuan. Namun kenyataannya, masyarakat muslim seolah dipaksa untuk melaksanakan ajaran sekuler dalam kehidupan lantaran derasnya arus sekularisasi. Kondisi inilah yang menjadi keprihatinan para pemikir Islam, sebab bisa membahayakan keimanan Islam. Berkaitan dengan keprihatinan itulah muncul ide atau gagasan mengenai islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk menetralisir pengaruh sains barat modern. Al-Faruqi adalah salah seorang pemikir tentang islamisasi. Bagaimana konsep islamisasinya? serta apa implikasinya dalam kehidupan di Indonesia? Islamisasi pengetahuan tidak hanya sebagai wacana, tetapi membutuhkan implikasi nyata agar berguna bagi masyarakat luas. Al-Faruqi telah berupaya merealisasikan islamisasi pengetahuan dengan mendirikan kelompok-kelompok studi Islam. Gerakan tersebut dilakukan dengan tetap berprinsip pada ajaran tauhid agar tidak menyimpang dari ajaran agama. Beberapa perkembangan juga terjadi di Indonesia sebagai tanggapan dari Islamisasi ilmu, diantaranya: berdirinya sekolah- sekolah berbasis Islam dan maraknya koperasi-koperasi serta bank-bank syariah.Salah satu problem utama yang dihadapi umat Islam saat ini ialah westernisasi ilmu pengetahuan. Dimana ilmu mengalami demoralisasi dan deIslamisasi, sehingga ilmu yang seharusnya membawa kedamaian justru menimbulkan kekacauan dalam kehidupan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM NINE DASH LINE TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982

Eklesia E. N. Tendean, Adensi Timomor, Hendrasari B. R. Rawung
Abstract: Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis… is kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.

ANALISIS REGULASI PENGGUNAAN INTERCOM PADA HELMET BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM PERSEPEKTIF KESELAMATAN LALU LINTAS MENURUT PP NOMOR 55 TAHUN 2012

Dudi Handayani
Abstract: Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan… unaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang- undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012.diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.

PENGATURAN HUKUM PERIZINAN KEMBANG API DI INDONESIA

Rahayu Sri Utami, Arga Afif Ramadhan
Abstract: Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika… tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.

ETIKA MUAMALAH DALAM HADIST RIWAYAT AL-BUKHARI NO.2079 SEBAGAI LANDASAN MORALITAS EKONOMI DIGITAL DALAM KONTEKS BITCOIN DAN TRADING

M Khabibu Rahman A, Nasrulloh Nasrulloh
Abstract: Teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, dengan munculnya Bitcoin dan aktivitas trading sebagai inovasi utama. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin… itcoin menawarkan manfaat seperti transparansi, efisiensi, dan akses keuangan yang lebih luas, terutama di tingkat global. Namun, tantangan besar muncul berupa volatilitas harga yang ekstrem, spekulasi yang berlebihan, dan potensi manipulasi yang sering kali menimbulkan risiko besar bagi para pelaku transaksi. Dalam konteks Islam, prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan transaksi yang diberkahi dan tidak merugikan pihak mana pun, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Al-Bukhari No. 2079.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis relevansi nilai-nilai etika dalam hadis tersebut terhadap aktivitas ekonomi digital modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin dan trading digital memiliki potensi manfaat besar, penggunaannya sering melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian). Pengintegrasian nilai-nilai Islam, seperti keterbukaan dan keadilan, menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih etis dan berkelanjutan. Teknologi seperti smart contracts dapat membantu menjaga transparansi dan meminimalkan ketidakpastian, tetapi tantangan seperti regulasi yang kurang memadai dan sifat transaksi yang anonim masih membutuhkan perhatian khusus. Hadis Al-Bukhari No. 2079 memberikan panduan moral yang relevan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mendukung keadilan, dan melindungi pelaku ekonomi dari risiko yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam membangun sistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan seimbang.

GAMBARAN DAMPAK PENGETAHUAN TENTANG PENGGUNAAN TUSUK GIGI TERHADAP KONDISI JARINGAN PERIODONTAL PADA MASYARAKAT RT 026 KELURAHAN LILIBA

Simamora, Friska, Ferdinan Fankari, Rosa Virginia P. Kaha
Abstract: Kebersihan gigi dan mulut adalah keadaan yang menunjukkan bahwa di dalam mulut seseorang bebas dari kotoran seperti debris, plak, dan calculus. Pemeliharaan kesehatan gigi dapat dilakukan melalui upaya menggosok gigi yaitu… tu dua kali sehari pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Tusuk gigi merupakan alat bantu untuk membersihkan gigi sebelum ditemukannya sikat gigi. Bentuk tusuk gigi yang tidak sesuai dengan anatomis gusi dan gigi, justru akan menyebakan luka dan pendarahan bagi gusi. Tusuk gigi yang tidak steril juga dapat menimbulkan infeksi pada rongga mulut. Kebiasaan menusuk gigi yang digunakan untuk membersihkan gigi dapat menyebabkan radang gusi (gingivitis) dan pendalaman sulkus gingival. Tujuan : Untuk mengetahui tingkat usia penggunaan tusuk gigi, tingkat pengetahuan penggunaan tusuk gigi dan mengidentifikasi gambaran dampak penggunaan tusuk gigi terhadap kondisi jaringan periodontal pada masyarakat Rt 026  Kelurahan Liliba. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner dan melakukan pemeriksaan langsung menggunakan format CPITN. Dalam penelitian ini yang di teliti adalah tingkat usia, pengetahuan penggunaan tusuk gigi, dampak penggunaan tusuk gigi pada masyarakat. Kesimpulan: Responden yang paling banyak menggunakan tusuk gigi berusia 36-45 tahun dan tingkat penahuan masyarakat tentang dampak penggunaan tusuk gigi sebagian besar dalam kriteria buruk 86%, dan kondisi jaringan periodontal dampak penggunaan tusuk gigi berupa poket dangal sebanyak 35%.

DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO)

Aida Munawaroh, Khuntum Khaira Ummah, Nurpatmi Wulandari, Maharani, Budi Ardianto
Abstract: Artikel ini membahas dinamika hukum perdagangan internasional dengan fokus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perkembangan ekonomi dan perdagangan global telah mengikis batas-batas negara melalui perdagangan internasional… asional dan pola bisnis yang semakin cepat. WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai organisasi internasional yang secara khusus mengatur perdagangan global antar negara. Tujuan didirikannya WTO adalah untuk meningkatkan wewenang dan wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan transparan. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana praktik perdagangan internasional saat ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kebutuhan nasional suatu negara. Perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor-impor menjadi sangat penting bagi pembinaan perekonomian negara-negara, baik perdagangan domestik maupun internasional. Namun, hubungan perdagangan internasional tidak selalu berjalan mulus dan sering menimbulkan sengketa yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti politik, strategi militer, ekonomi, maupun yuridis.

Kajian Yuridis dan Syariah terhadap Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura

Muhammad Rani, Akhmad Fauzi Aseri, Ahmadi Hasan
Abstract: Fenomena dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura menjadi perbincangan hangat, mengingat semakin tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang ingin menikah di bawah usia yang diatur oleh… h perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dispensasi kawin dari perspektif hukum positif dan syariah, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Secara yuridis, dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat ketegangan antara ketentuan hukum negara dan pandangan agama terkait batasan usia minimal untuk menikah. Dari sisi syariah, pernikahan di bawah usia yang ditetapkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial, meskipun dalam beberapa kondisi, dispensasi kawin dipandang sebagai solusi bagi individu yang berada dalam situasi darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Martapura, dengan menganalisis keputusan-keputusan yang dikeluarkan terkait dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum negara memberikan ruang untuk dispensasi, namun nilai-nilai syariah tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan pengadilan perlu memperhatikan aspek-aspek perlindungan tersebut dalam memutuskan setiap permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan usia pernikahan dan dispensasi kawin di Indonesia.

Kafa'ah Dalam Pernikahan: Relevansi Surat Al-hujurat Ayat 13 Di Era Society 5.0

Nabila Rihhadatul Aisy, Nasrulloh Nasrulloh
Abstract: Penelitian ini mengkaji pengertian kafa'ah dalam pernikahan yang merujuk pada surah Al-Hujurat ayat 13 dan signifikansinya dalam konteks Society 5.0. Dalam Islam, kafa'ah mencakup kesetaraan moral, spiritual, dan sosial,… yang penting untuk membina keluarga yang damai. Meski demikian, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam konteks Society 5.0 menimbulkan kendala baru, khususnya bagi generasi muda yang memiliki cara pandang kafa'ah berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan teknik tinjauan pustaka untuk mengkaji gagasan kafa'ah dan penerapannya dalam beradaptasi dengan keadaan yang berkembang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi kafa'ah yang harmonis antara nilai-nilai tradisional dan modernitas sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di era digital. Hal ini berkaitan dengan tujuan Society 5.0, yang menggarisbawahi penggabungan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk memberdayakan pasangan muda dalam mengambil keputusan berdasarkan ajaran Islam.

MENYIKAPI ABORSI DARI PRESPEKTIF ETIKA KRISTEN

Radiman Siringo-ringo, Hotria Imelda Sagala
Abstract: Aborsi merupakan isu moral yang kompleks dan terus menimbulkan perdebatan di tengah kemajuan zaman. Paper ini membahas aborsi dari perspektif etika Kristen, dengan menelaah berbagai alasan yang diajukan untuk membenarkannya,… nya, seperti alasan medis, sosial, ekonomi, hingga kasus pemerkosaan. Di tengah berbagai pandangan pro dan kontra, etika Kristen menegaskan bahwa hidup adalah anugerah dan hak prerogatif Allah, sehingga setiap bentuk pengguguran kandungan harus dilihat dalam terang nilai kekudusan hidup manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Melalui kajian teologis dan etis, tulisan ini mendorong pemahaman yang bijak dan penuh takut akan Tuhan dalam menyikapi aborsi, serta menolak normalisasi praktik tersebut atas dasar utilitarian semata.