Abstract:Sharia financial literacy has become important with the development of digital financial services and the increasing need for financial management in accordance with sharia principles. However, the understanding of rural…
communities regarding digital-based sharia finance is still limited. This community service activity aims to improve Islamic financial literacy in Sendang Village through a digital approach. The methods used include face-to-face and online education, assistance in using Islamic financial applications, and interactive discussions on the opportunities and risks of digital finance. The results of the activity showed that community participation reached 75% with an increase in understanding of Islamic finance products and principles of 60%. However, challenges such as the digital divide and the risk of online fraud were still found. Overall, this activity shows that digitalization is effective in increasing Islamic financial literacy when supported by continuous education and the active role of the government and Islamic financial institutions in creating a safe and inclusive ecosystem.
Abstract:Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Pemberdayaan Masyarakat Angkatan XLVIII UIN Palopo Tahun 2025 dengan tema “UMKM Syariah dan Produk Halal” dilaksanakan di Kota Palopo pada 07 Juli–20 Agustus 2025. Program ini berfokus…
ni berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal, edukasi manajemen usaha berbasis syariah, serta pelatihan pemasaran digital. Permasalahan utama mitra ialah rendahnya pemahaman mengenai prinsip bisnis syariah, keterbatasan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, serta lemahnya strategi pemasaran dan branding produk. Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) digunakan sebagai metode pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi aset lokal, seperti keterampilan produksi, jejaring komunitas, dan semangat wirausaha masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan meliputi pemetaan potensi dan masalah, penyuluhan, pendampingan administrasi sertifikasi halal, pelatihan literasi keuangan syariah, pengembangan produk, serta pelatihan pemasaran digital berbasis etika syariah. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, perubahan perilaku usaha menjadi lebih profesional dan berstandar, serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah memenuhi prinsip halal. Selain itu, pendampingan ini mendorong perubahan sosial di masyarakat, terutama dalam bentuk tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya legalitas halal dan tata kelola usaha secara syariah. Dengan demikian, program KKN ini berkontribusi pada penguatan ekosistem UMKM syariah di Kota Palopo yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Abstract:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan remaja masjid dalam membangun model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui program pelatihan dan pendampingan…
ndampingan intensif, para remaja Masjid Al-Mukhlisin Desa Tembung diberikan pemahaman tentang konsep dasar wirausaha syariah, etika bisnis Islami, dan cara mengembangkan usaha tanpa melanggar ketentuan syariah. Metode pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi bisnis, dan pendampingan lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai prinsip bisnis syariah serta munculnya ide-ide usaha halal yang siap dikembangkan secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji implementasi hadist, sebagai pedoman spiritual dan etika, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sendangtirto melalui program UMKM syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian…
elitian dengan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan survei terbatas terhadap 15 peserta program pemberdayaan ekonomi pada periode 2023-2024. Analisis data dipadu dengan teori maqashid syariah untuk mengintegrasikan nilai-nilai sejarah hadist shahih sebagai sumber rujukan utama ke dalam praktik ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan prinsip-prinsip hadist dalam pengembangan program UMKM syariah telah memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi strategis untuk pengembangan lanjutan pemberdayaan ekonomi dan integrasi nilai-nilai etika Islam sebagai fondasi pengelolaan usaha, guna meningkatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi di tingkat desa.
Abstract:Dakwah tidak harus selalu dalam bentuk ceramah atau khutbah. Film memberikan pendekatan dakwah kultural dan kreatif, yaitu menyampaikan pesan tanpa harus verbal secara eksplisit. Contoh: Film Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema…
ema cinta dalam bingkai syariah. Film The Message (1976) menyampaikan sejarah kenabian secara epik. Serial Omar (2012) mengangkat perjuangan para sahabat Nabi. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif. Untuk mendapatkan data sekunder, observasi dan wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan data primer dan kajian perpustakaan selanjutnya adalah workshop kepada penggiat film kalangan muda Kabupaten Paser berkolaborasi dengan Rumah Produksi Warna Film Paser. Dari hasil pelatihan produksi film islami ditemukan beberapa kendala dalam pengembangan yaitu diperlukan forum diskusi untuk pengembangan wawasan keislaman sebagai sumber ide cerita film.Terbatasnya peralatan syuting atau akses rental untuk peralatan semi atau professional Terbatasnya pemahaman terkait orientasi out put film; Industri atau hanya kreatifTidak adanya wadah pemutaran yang permanenTerbatasnya koneksi untuk mendapakan dukungan biaya produksi Minimnya pemahaman terkait masa depan sektor film secara ekonomi.
Abstract:Pariwisata halal di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan wisatawan muslim…
slim dengan menyediakan fasilitas ibadah, makanan halal, serta desain yang sesuai ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap fasilitas dan desain hotel syariah di wilayah Jabodetabek. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melibatkan 150 responden yang pernah menginap di hotel syariah. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan teknik Weighted Mean Score (WMS) untuk mengetahui tingkat penilaian responden pada setiap indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek fasilitas, responden memberikan penilaian sangat tinggi dengan rata-rata skor 4,760 – 4,880. Fasilitas ibadah, termasuk ketersediaan perlengkapan shalat di kamar dan area bersuci, merupakan aspek yang paling diapresiasi. Pada aspek desain, rata-rata penilaian responden berada di atas 4,300, dengan apresiasi tinggi terhadap tata letak yang memperhatikan arah kiblat serta ketiadaan dekorasi berbentuk makhluk hidup. Namun, pemisahan ruang tunggu atau ruang pertemuan pria dan wanita memperoleh skor relatif lebih rendah (4,127). Temuan ini menegaskan bahwa hotel syariah di Jabodetabek telah memenuhi ekspektasi tamu muslim, meskipun masih perlu perbaikan pada aspek diferensiasi gender untuk memperkuat identitas syariah dan meningkatkan daya saing di industri perhotelan.
Abstract:Artikel ini menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia. Dengan pertumbuhan bank syariah yang pesat, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, DPS menjadi…
jadi lembaga yang krusial untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan administrasi, tetapi juga mencakup pemberian fatwa, nasihat, dan pengarah terhadap inovasi produk. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh DPS, seperti keterbatasan tenaga ahli dan kompleksitas produk keuangan, serta solusi yang dapat diimplementasikan, termasuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPS berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Dengan demikian, DPS berperan sebagai pilar utama dalam keberlangsungan dan kredibilitas bank syariah di Indonesia, yang diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika pasar dan regulasi yang ada.
Abstract:Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun 2024 mencatat 6.674–6.946 kasus perceraian menurut Badan Pusat Statistik. Mayoritas gugatan…
n berasal dari pihak istri, dipicu oleh interaksi digital yang tidak terkendali melalui media sosial dan diperparah oleh norma patriarkal yang masih dominan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap dinamika keluarga Muslim di NTB, menafsirkan ulang konsep keluarga Islami dengan perspektif gender, serta menawarkan model ketahanan keluarga digital berbasis syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-konseptual dengan analisis literatur sekunder periode 2020–2025 yang bersumber dari laporan BPS, dokumen pengadilan agama, jurnal bereputasi, serta penelitian lokal terkait pernikahan dini dan perceraian di NTB. Analisis dilakukan melalui content analysis tematik dengan identifikasi tema, pengkodean NVivo, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi pada 25–40% kasus perceraian melalui perselingkuhan virtual, distraksi komunikasi, dan eksposur gaya hidup ideal, sementara norma patriarkal meningkatkan kerentanan perempuan, tercermin dari dominasi gugatan cerai oleh istri. Untuk menjawab tantangan ini, penelitian menawarkan Islamic Digital Family Resilience Framework dengan tiga pilar utama: reinterpretasi syariah berperspektif gender, literasi digital Islami, dan dakwah digital sensitif gender. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian Islam kontemporer mengenai keluarga, gender, dan digitalisasi, serta secara praktis menjadi acuan bagi Kementerian Agama, pengadilan agama, dan organisasi keagamaan dalam merumuskan strategi ketahanan keluarga Muslim yang relevan dengan konteks NTB.
Abstract:This research is motivated by the issue of the effectiveness of witness and victim protection within the Indonesian criminal justice system, which is considered not yet to fully reflect the values of restorative justice…
nor to be harmoniously integrated into the framework of the national legal system. Although regulatory frameworks have been established through Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as various regulations related to whistleblower and justice collaborator protection, their implementation continues to face normative and structural weaknesses. The lack of synchronization between the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and other sectoral regulations has resulted in the suboptimal role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in guaranteeing the rights of witnesses, victims, perpetrator-witnesses, and reporters, particularly in criminal cases with broad and organized impacts. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and the Pancasila Justice Theory, legal protection for witnesses and victims should not be merely procedural-formal in nature, but must be directed toward the restoration of dignity, the assurance of security, and the comprehensive protection of human rights. This study aims to analyze the regulatory weaknesses in witness and victim protection from the perspective of the criminal justice system and to reconstruct such regulations based on restorative justice values. Employing a normative legal research paradigm combined with conceptual, statutory, and theoretical approaches, this research positions the Pancasila Justice Theory as the grand theory, the Legal System Theory as the middle theory, and the Legal Protection Theory as the applied theory. The findings indicate that regulatory reconstruction is necessary through strengthening the institutional position of LPSK, harmonizing it with the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and reinforcing the protection of whistleblowers and justice collaborators in a more comprehensive and non-discriminatory manner. This reconstruction is directed toward establishing a witness and victim protection system oriented toward restoration (restorative justice), balanced interests among the parties, and the realization of social justice as mandated by the values of Pancasila and human rights principles.
Abstract:This study aims to analyse the administration of fasakh judgments in the dissolution of Muslim marriages in Indonesia and Malaysia, with specific attention to the legal bases, registration procedures, and issuance of divorce…
orce documents. This issue is significant because the dissolution of marriage does not end with a court judgment. It continues through administrative registration, which determines the legal status of the parties after divorce. This study adopts a qualitative approach with a documentation-based comparative case study design. Data were collected through an examination of statutory regulations, judicial technical guidelines, official service procedures, institutional documents, and administrative information applicable to the Religious Courts in Indonesia, as well as the Syariah Courts and State Islamic Religious Departments in Malaysia. This study does not involve interviews or participants because its focus is directed toward the objective mapping of applicable administrative procedures. The data were analysed using a comparative thematic approach by grouping the findings into three main themes: the legal basis of judicial authority, post-judgment registration procedures, and the forms of divorce documents issued. The findings show that Indonesia integrates the issuance of divorce certificates into the administration of the Religious Courts, whereas Malaysia places the issuance of Islamic divorce certificates within the institutional relationship between the Syariah Courts and the State Islamic Religious Departments. These findings affirm that fasakh is not merely a juristic concept or a ground for marital dissolution, but also forms part of the legal documentation system of Islamic family law. This study contributes to the development of comparative Islamic family law scholarship and provides a basis for mapping Muslim divorce administration policies in both countries.