Abstract:Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian…
ian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Abstract:Setiap manusia pasti berharap agar bisa berkembang dan memiliki pedoman hidup yang teratur dalam dunia pendidikan, guna menunjang pemenuhan kebutuhan agar menjadi lebih kompleks. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana…
rencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses dalam pembelajaran supaya menjadi lebih baik agar dapat peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa sebuah pendidikan, seseorang akan merasa sulit dalam beradaptasi dan juga mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, masa depan suatu bangsa itu tergantung dari formulasi pendidikan yang sudah berlaku. Dalam melakukan perumusan formulasi kebijakan pendidikan tentunya saja melainkan mempertimbangkan banyak faktor dan beberapa kondisinya. Formulasi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara akan semakin bagus ketika pelaksana yang sudah berpengalaman dalam mengimplementasikannya. Sehingga perlu melakukan penyesuaian kompetensi para stakeholder yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan formulasi kebijakan pendidikan.
Abstract:Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia yang menjadi tolak ukur untuk meraih suatu keberhasilan. Pendidikan sangat berpengaruh dan berdampak pada diri manusia itu sendiri serta bagi bangsa maupun negara.…
ra. Hal tersebut membuktikan bahwa suatu negara perlu penerus atau orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, agar dapat mencetak generasi yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki pola pikir yang kreatif maupun inovatif dan juga orang-orang yang memiliki karakter, semangat, berbudi luhur, sopan santun, dan sifat antusias yang tinggi. Dalam dunia pendidikan setiap Negara memiliki visi misi untuk mencapai suatu tujuan. Dimana harapan tersebut akan dapat berjalan dengan baik atau dapat dikatakan berhasil manakala setiap perwujudan sesuai dengan sistem ataupun aturan pendidikan dengan baik. Yang nantinya akan berpengaruh dalam menciptakan generasi yang memiliki semangat untuk memajukan bangsa maupun negara dan dari segi karakter maupun kecerdasan yang akan menciptakan bangsa mampu bersaing unggul dalam persaingan bangsa. Kebijakan pendidikan yakni salah satunya adalah kebijakan pengembangan profesional guru. Sebab guru akan menjadi tolak ukur ukur utama dalam menciptakan keberhasilan generasinya. Dimana konsep dasar kebijakan pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting guna mencapai tujuan dalam pendidikan.
Abstract:Madrasah Nizamiyah merupakan cikal dari terbentuknya sebuah lembaga pendidikan Islam, pengaruhnya sangat besar pada tumbuh dan kembangnya sebuah lembaga pendidikan Islam saat ini. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya…
sungnya proses pendidikan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan wujud pengaruh berbagai budaya atau peradaban yang pernah ada dalam sejarah. Pada mulanya pendidikan Islam dilaksanakan dikutab, mesjid, rumah-rumah, pendidikan istana dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman pendidikan mendapat perhatian baik yang dikelola oleh perorangan maupun pemerintah. Pelopor bedirinya madrasah nizamiyah adalah seorang perdana menteri bernama Nizham al-Mulk. Tujuan didirikanya Madrasah Nizhamiah untuk memperkuat pemerintahan Bani Saljuk dan menyiarkan madzhab keagamaan pemerintah yaitu sunni karena langkah paling efektif ialah dengan menyiarkan ajaran Ahl al-Sunnah dan merealisasikannya ke dalam pendidikan sehingga dapat mengikis paham-paham madzhab Syiah yang sudah merambat pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library reseach). Hasil penelitian menunjukan bahwa madrasah nizamyiah merupakan lembaga pendidikan Islam pertama kali dengan menggunakan kurikulum, metode pemebelajaran, materi pembelajaran yang telah sudah dikelompokan, mempunyai sarana prasarana yang lengkap dan melahirkan tokoh terkenal yang mampunyai pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam.
Abstract:Supervisi pendidikan atau yang selama ini sering dikenal dengan pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang berhubungan erat dengan pendidikan. Dalam konsep dasar supervisi pendidikan dijelaskan beberapa dasar-dasar…
tentang konsep supervisi secara umum. Sementara proses pelaksanaan supervisi sendiri merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan dan upaya yang dilakukan oleh supervisor dalam melihat dan membina seluruh proses pelaksanaan pendidikan. Dalam perkembangannya, supervisi pendidikan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia, terutama pendidikan Islam sehingga tingkat profesionalisme guru dalam mengajar dapat diwujudkan dengan optimal, baik pada madrasah maupun guru pendidikan agama pada sekolah umum. Oleh karena itu, supervisi diperlukan dalam proses pendidikan berdasarkan dua hal penting. Supervisi pendidikan sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan. Hakikat supervisi dalam pendidikan adalah upaya bersama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas belajar dan pembelajaran dengan prinsip ilmiah dan kerjasama. Praktik supervisi yang dilakukan dengan baik dan kontiniu, berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Meskipun supervisi bukanlah satusatunya faktor yang dapat memperbaiki pendidikan, akan tetapi kegiatan supervisi salah satu faktor yang telah berkontribusi memperbaiki pendidikan paling tidak dari sisi kinerja guru dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, bagi lembaga pendidikan Islam, seharusnya dilakukan supervisi yang berkesinambungan, demi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tujuan utama di balik pembuatan kebijakan pendidikan, dengan merinci komponen-komponen penting yang terlibat dalam proses tersebut. Kebijakan pendidikan memiliki peran krusial…
dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan melalui langkah-langkah strategis yang terencana dengan baik. Kelima komponen kebijakan pendidikan, yakni tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengeksplorasi karakteristik kebijakan pendidikan, yang mencakup aspek tujuan pendidikan, kepatuhan terhadap aspek legal-formal, konsep operasional yang jelas, pembuatan oleh pihak berwenang, evaluabilitas, dan sistematika yang terstruktur. Pembahasan tentang pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan menjadi penting, dengan merinci pendekatan struktural, prosedural dan manajerial, prilaku, serta politik yang terlibat dalam proses tersebut. Melalui pemahaman terhadap tujuan pembuatan kebijakan pendidikan dan komponen-komponen yang mempengaruhinya, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait peran dan dampak kebijakan pendidikan dalam mengarahkan kegiatan organisasi pendidikan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal…
sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli termasuk dalam ranah fiqih muamalah niaga yang perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Islam menetapkan prinsip-prinsip syariah…
ariah yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, guna mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen pokok serta persyaratan standar akad salam pada transaksi jual beli pre-order yang dilaksanakan melalui platform toko online, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 103. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pedagang serta konsumen sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual telah memahami rukun dan syarat jual beli pre-order berdasarkan prinsip syariah. Praktik akad salam pada transaksi tersebut pada umumnya diterapkan dalam bentuk sistem pre-order. Namun demikian, pemahaman dan penerapan PSAK Syariah 103 masih belum dilakukan secara optimal, terutama terkait pencatatan dan pengakuan akuntansinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, akademisi, regulator, serta masyarakat dalam mendorong pengembangan praktik perdagangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan sesuai standar akuntansi syariah.
Abstract:Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang pengembangan ekonomi halal di Indonesia, sebuah sektor yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi berbagai hambatan. Permasalahan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat…
asyarakat tentang sertifikasi halal, regulasi yang rumit, dan adopsi teknologi yang terbatas. Melalui metode studi kasus, penelitian ini menganalisis dinamika ekonomi halal di berbagai sektor seperti makanan, pariwisata, dan keuangan syariah. Pembahasan berfokus pada strategi mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, dan penguatan branding produk halal Indonesia di pasar global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi halal memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, industri, dan akademisi. Strategi kunci meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan untuk UMKM, investasi dalam infrastruktur, dan harmonisasi standar halal internasional. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang potensi ekonomi halal Indonesia dan memberikan rekomendasi konkret untuk mewujudkan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.