Abstract:Masyarakat Adat Mapur di Pulau Bangka secara historis mengalami marginalisasi administratif akibat ketiadaan pengakuan formal atas sistem religi lokal mereka dalam dokumen kependudukan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi…
si Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan legalitas bagi penghayat kepercayaan, implementasi di tingkat akar rumput masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, jarak geografis dan minimnya literasi hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat identitas hukum dan memulihkan hak sipil Orang Mapur di Dusun Aik Abik melalui tindakan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan partisipatif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development yang berfokus pada pemanfaatan aset sosiokultural lokal berupa Gebong Memarong sebagai episentrum pergerakan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi multipihak yang melibatkan Disdukcapil, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sektor swasta, dan lembaga adat berhasil mengikis keraguan sosiologis (pseudo-identity) dan membangun kesadaran hukum warga. Melalui strategi pendampingan langsung (door-to-door) dan posko pelayanan kolektif, tim berhasil melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi berkas administrasi kependudukan yang sah bersama Lembaga Adat Mapur. Program ini tidak hanya memangkas rantai birokrasi formal, tetapi juga berhasil menginisiasi pemulihan hak-hak sipil dasar komunitas adat sekaligus memperkuat resiliensi kebudayaan mereka dari ancaman eksklusi sosial di era modern.
Abstract:Transformasi digital yang semakin cepat menuntut desa untuk beradaptasi menuju konsep desa cerdas tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Smart Village di Desa Ussu,…
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan sebagai langkah memperkuat identitas budaya masyarakat melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD), yang menekankan pemanfaatan kekuatan dan potensi lokal sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan melalui tahapan discovery, design, define, hingga refleksi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Program KKN ini menghasilkan sejumlah pencapaian penting, seperti pengembangan website resmi desa, penerapan layanan administrasi digital melalui Digides (Digitalisasi Desa), penyusunan infografis layanan publik, serta pembuatan video edukasi digital. Inovasi-inovasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan literasi digital warga, efektivitas layanan administrasi, keterbukaan tata kelola, serta meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang dipadukan dengan kearifan lokal mampu menciptakan tata kelola desa yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, KKN Smart Village di Desa Ussu dapat dijadikan contoh model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan desa cerdas berbasis kearifan lokal di era digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh content marketing dan diskon terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 96 mahasiswa Program…
gram Studi S1 Administrasi Bisnis International Women University yang pernah berbelanja di Shopee. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa content marketing dan diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi konten yang informatif dan kebijakan diskon yang efektif dalam mendorong perilaku pembelian konsumen di platform e-commerce.
Kata Kunci : Content marketing, Diskon, Keputusan Pembelian
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa, peningkatan pembangunan dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Tolotio. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan informan…
penelitian yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan baik meskipun pada beberapa bidang yang tidak terealisasi dan masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan strategis jangka panjang dan manajemen pelaksanaan agar program dapat terlaksana sesuai jadwal. 2). Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Tolotio baik secara administrasi dan teknis sudah baik, namun diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan 3). Tahap transparansi Alokasi Dana Desa(ADD) di Tolotio telah berjalan dengan baik. Namun, perlu adanya inovasi sistem informasi desa berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kendala pelaporan.
Abstract:Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Pemberdayaan Masyarakat Angkatan XLVIII UIN Palopo Tahun 2025 dengan tema “UMKM Syariah dan Produk Halal” dilaksanakan di Kota Palopo pada 07 Juli–20 Agustus 2025. Program ini berfokus…
ni berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal, edukasi manajemen usaha berbasis syariah, serta pelatihan pemasaran digital. Permasalahan utama mitra ialah rendahnya pemahaman mengenai prinsip bisnis syariah, keterbatasan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, serta lemahnya strategi pemasaran dan branding produk. Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) digunakan sebagai metode pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi aset lokal, seperti keterampilan produksi, jejaring komunitas, dan semangat wirausaha masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan meliputi pemetaan potensi dan masalah, penyuluhan, pendampingan administrasi sertifikasi halal, pelatihan literasi keuangan syariah, pengembangan produk, serta pelatihan pemasaran digital berbasis etika syariah. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, perubahan perilaku usaha menjadi lebih profesional dan berstandar, serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah memenuhi prinsip halal. Selain itu, pendampingan ini mendorong perubahan sosial di masyarakat, terutama dalam bentuk tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya legalitas halal dan tata kelola usaha secara syariah. Dengan demikian, program KKN ini berkontribusi pada penguatan ekosistem UMKM syariah di Kota Palopo yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Abstract:Penguatan kapasitas manajerial kelompok pembudidaya ikan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan dan keberlanjutan usaha perikanan. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial…
ial Kelompok Pembudidaya Ikan di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu. Permasalahan yang dihadapi kelompok meliputi lemahnya perencanaan usaha, pencatatan keuangan, serta administrasi kelompok. Kegiatan dilakukan melalui observasi kebutuhan, pelatihan manajemen usaha perikanan, penyusunan rencana produksi, pelatihan pembukuan sederhana, dan pendampingan penerapan di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok dalam merancang rencana usaha, melakukan pencatatan keuangan yang sistematis, dan mengelola produksi secara lebih efisien. Program ini memberikan kontribusi pada penguatan kapasitas organisasi dan peningkatan efektivitas usaha budidaya ikan di Desa Ponoragan.
Abstract:Strengthening the financial administration capacity of cooperatives is a crucial element in supporting the sustainability and accountability of cooperative institutions in Indonesia. This community service activity aims…
to improve the understanding and skills of cooperative administrators in financial administration through a hybrid Pelatihan (online and offline). This program aligns with the government's "Red and White Cooperative" initiative, which promotes digitalization and professional cooperative governance. The Pelatihan was conducted using a participatory approach involving lecturers, students, and cooperative actors. Results showed an increase in participants' understanding of transaction recording, the preparation of simple financial reports, and the importance of transparency in cooperative fund management. Technical challenges in the hybrid implementation can be overcome with active mentoring and the use of appropriate digital platforms. This activity demonstrates that the hybrid approach can reach a wider audience and is effective in transferring knowledge
Abstract:The legal outreach activity themed "Synchronization of the Mayor Regulation on Administrative Sanctions for Violations of Public Order and Peace in Yogyakarta City" aimed to enhance legal understanding and implementation…
capacity of the municipal police (Satpol PP). The discussions and interactive sessions highlighted the urgent need to harmonize and update the substance of the current regulation to align with good governance principles and ensure clear and proportional enforcement. Key challenges identified included weak regulatory structure, lack of technical guidelines, and limited objection mechanisms for affected citizens. The activity also produced normative recommendations in the form of a draft regulatory formulation, covering violation classification, types of administrative sanctions, sanction procedures, and appeal mechanisms. This outreach underlines the importance of a collaborative approach between academics and practitioners in formulating effective and just local legal policies.
Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan manajemen sarana dan prasarana, proses pencapaian Akreditasi A, serta penerapan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan oleh…
leh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas, sedangkan pengadaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah dan kebutuhan pembelajaran. Seluruh sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran serta dipelihara dan diawasi secara berkala agar tetap memenuhi standar yang dipersyaratkan. Proses pencapaian Akreditasi A dilakukan melalui pembentukan tim akreditasi, penyusunan dokumen administrasi dan bukti fisik, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, evaluasi berkala, serta kerja sama seluruh warga sekolah. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan beberapa fasilitas, sekolah mampu mengatasinya melalui penetapan skala prioritas, kerja sama seluruh warga sekolah, dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan manajemen sarana dan prasarana melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sehingga tercipta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana yang efektif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan SMAN 8 Luwu Utara dalam mempertahankan Akreditasi A dan meningkatkan mutu pendidikan.