Abstract:The Karimun Regency Government is improving fisheries business services through the Fisheries Service creating an online-based service innovation in the form of the ARAHKAN (Let's Realize Harmonious Fisheries) Application…
n in realizing fisheries administration services that are fast, cheap, efficient and transparent. This research discusses matters related to the implementation of fisheries business services using technology and obstacles in application services. The aim of this research is to find out how application-based fisheries business services are at the Fisheries Business Services UPT, Kundur District, Karimun Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive method with informants consisting of elements from the Fisheries Service, UPT and the community and using data collection techniques and tools in the form of observation, interviews and documentation. The overall research results of this application have been said to meet expectations based on the following 4 indicators: a) input: human resources, finances, adequate facilities and infrastructure. b). Process: easy procedure, more time and cost efficient. c). Output: service levels increase, such as Kube, fuel recommendations, benefits received by fisheries business actors increase. d). Outcome: fisheries business services are more effective and efficient. However, in terms of the implementation process it cannot be said to have met expectations because there are still obstacles or obstacles such as network problems, the community is not yet technologically independent.
Keywords : Services, Policy Evaluation, Electronic Services
Abstract:Efficient queue management is a major challenge in public services, including in Cibeunying District. Traditional manual systems often lead to unorganized queues, long waiting times, and public dissatisfaction. This study…
y aims to design and implement a more modern and structured technology-based queue numbering system. The system is designed as a web-based application that allows users to take queue numbers directly on-site or via mobile devices. Additionally, the system is equipped with an automatic call feature, where if a number is not present after two calls, the next number is automatically called. The implementation results show that this system can improve service efficiency, reduce waiting times, and provide a more convenient experience for the community. With this system, the Cibeunying District can significantly optimize the quality of its public services.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi barcode MyPertamina dalam distribusi BBM subsidi di Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kerangka Mazmanian & Sabatier. Digitalisasi melalui…
alui QR Code diterapkan sebagai upaya menertibkan pendataan dan meningkatkan pengawasan transaksi BBM subsidi, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan administrasi kendaraan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor yang menghambat proses pendaftaran dan verifikasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan daerah serta pengawasan di lapangan belum sebanding dengan kompleksitas distribusi energi di wilayah yang luas dan terpencar. Kondisi ini membuat kebijakan berjalan parsial dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan ketepatan sasaran subsidi. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan struktural, peningkatan literasi teknologi, serta koordinasi antar lembaga agar digitalisasi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif di tingkat daerah.
Kata kunci: BBM subsidi, QR Code, MyPertamina, implementasi kebijakan, Merauke, Mazmanian & Sabatier.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan dan pengalokasian serta belanja di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang meneliti…
liti publikasi dan sumber yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa. Distribusi dana desa didasarkan pada formula pemerintah yang memperhitungkan ukuran populasi, faktor geografis, dan tingkat kemiskinan. Anggaran tersebut digunakan untuk administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Papan informasi yang menampilkan alokasi dan realisasi dana yang diletakkan di depan balai desa merupakan cara yang efektif untuk mengomunikasikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kesulitan dengan kompetensi manajer keuangan masyarakat dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya. Peningkatan efisiensi pengeluaran desa bergantung pada partisipasi proaktif kepala desa dan personel, serta kemajuan seperti pembentukan koperasi desa. Studi ini menyarankan peningkatan kemampuan manajer keuangan dan keterlibatan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola
Abstract:This research aims to evaluate the effectiveness of fulfilling citizens' rights within the public administration system in Merauke Regency, South Papua. The focus of the study is on services related to civil administration,…
on, healthcare, education, and licensing, as well as the challenges encountered in accessing these services, particularly in remote rural areas. The research employs a descriptive qualitative method, collecting data through in-depth interviews, field observations, and document studies. The informants include citizens using public services, government officials, and community leaders.
The findings reveal a significant disparity in access and quality of services between urban and rural areas in Merauke. Residents in remote areas face various challenges, such as limited infrastructure, a shortage of healthcare workers and teachers, as well as geographical barriers that delay the fulfillment of their basic rights, particularly in healthcare, education, and civil administration services. The digitization of services is also uneven, as limited internet access in rural areas hampers licensing services.
Based on these findings, the study proposes a new theory, Geographically Adaptive Public Service, which emphasizes the importance of adapting public services to local geographical and socio-cultural conditions. This theory offers a more flexible and innovative approach to public service delivery in remote areas, aiming to ensure the equitable fulfillment of citizens' rights. In conclusion, service innovation and a more adaptive approach are needed to improve the quality of public services in Merauke Regency, particularly in reaching communities in hard-to-access areas.
Abstract:Abstract Bambu Pamali Village is one of the agencies in providing services to the community. Service is defined as a result/achievement by a person or group of people with efforts and abilities carried out in fulfilling…
g the wishes and needs of the community in order to increase community satisfaction. The purpose of this study is to determine the quality of service at the Bambu Pemali village office, Merauke Regency. The method used is a qualitative research method. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The number of informants in this study is 8 people. Data analysis techniques consist of the data reduction stage, the data presentation stage, the conclusion making stage, and the verification stage. The results of the research on 5 (five) indicators that exist in the quality of public services in Bambu Pemali village are tangible (physical evidence), reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), assurance (guarantee), and emphaty (empathy). Based on the results of the above research, it can be concluded that the quality of service of the Bambu Pemali village office, Merauke Regency, has not been optimal in providing services to the community because there are still poor services and have not run optimally so that it has quite an effect on community satisfaction, the service is slow and not on time because the community is still confused in file management and employees are not able to provide clear information. Problems related to inadequate facilities and infrastructure at the Bambu Pemali Village Office, Merauke Regency, so that it can affect the performance of employees in providing services.
Keywords : Quality, Service, Village
Abstract:Administrasi kependudukan yang efisien dan akurat merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, Kampung Seed Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data…
kependudukan yang dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan dan keterlambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMK) berbasis web guna meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi kebutuhan, pengembangan aplikasi SIMK berbasis web, serta pelatihan bagi aparat kampung dalam mengoperasikan sistem tersebut. Keberhasilan program ini diukur berdasarkan perubahan cara kerja dari pencatatan manual menjadi digital, peningkatan keterampilan aparat kampung, serta kemudahan akses dan pengelolaan data kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan SIMK berhasil meningkatkan kemampuan aparat kampung dalam mengelola data secara digital. Para peserta mampu menginput, memperbarui, dan mengakses data kependudukan dengan lebih cepat dan akurat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur internet dan masih perlunya pendampingan dalam penggunaan perangkat keras dan lunak. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan pelatihan lanjutan sangat diperlukan agar implementasi SIMK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.