Abstract:Pendidikan memiliki peran yang strategis dan tak tergantikan dalam membentuk individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks bangsa yang pluralistik…
seperti Indonesia — yang menaungi ratusan kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara — menumbuhkan toleransi antar umat beragama bukan sekadar tujuan pendidikan, melainkan sebuah keharusan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam upaya tersebut. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keimanan dan praktik ibadah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), saling menghormati (ihtiram), keadilan ('adalah), dan etika hidup berdampingan secara damai (tasamuh) di antara berbagai komunitas agama. Fondasi ini berpijak pada konsep Islam rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam — yang memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan karakter toleran dan inklusif. Bersamaan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan mendalam terhadap keberagaman sebagai unsur konstitutif dari identitas kewarganegaraan dan konstitusional Indonesia. Melalui integrasi sistematis nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran — khususnya melalui pedagogik yang dialogis, reflektif, berbasis proyek, dan pengalaman nyata — peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif yang autentik, menghargai dan merayakan perbedaan, serta secara aktif menolak segala bentuk diskriminasi, prasangka, dan intoleransi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis, mengidentifikasi tiga model integrasi PAI-PKn yang efektif: (1) Pembelajaran Tematik Lintas Pelajaran, (2) Proyek Sosial Kolaboratif, dan (3) Refleksi Teologis-Kewarganegaraan. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat fundamental dalam membangun kesadaran toleransi yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Abstract:Degradasi moral dan etika sosial di kalangan peserta didik menjadi tantangan signifikan dalam pendidikan nasional saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas integrasi nilai-nilai Pancasila…
ila dalam Kurikulum Merdeka dalam upaya penguatan etika sosial siswa. Kurikulum Merdeka, dengan pendekatannya yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik, menawarkan ruang yang lebih luas untuk penggabungan karakter dan kompetensi dasar. Integrasi ini diharapkan dapat menjadi benteng moral bagi siswa, memungkinkan mereka menyaring pengaruh budaya luar tanpa kehilangan identitas kebangsaan, serta menumbuhkan sikap toleransi dan gotong royong. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, artikel ilmiah, buku, dan sumber teoretis relevan yang mencakup konsep Kurikulum Merdeka, nilai-nilai Pancasila, dan penguatan etika sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menyediakan kerangka kerja yang kondusif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara holistik ke dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan kokurikuler, seperti melalui proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Nilai-nilai seperti keadilan sosial, penghargaan terhadap keragaman, dan musyawarah telah diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran dan bahan ajar. Namun, efektivitas penerapan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan pembelajaran masih memerlukan penyesuaian dan kolaborasi yang lebih erat antara guru, orang tua, dan komunitas. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda yang berlandaskan moral dan etika sosial yang kuat. Paradigma pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Abstract:Artikel ini mengkaji spiritualitas Hendrikus Leven (SVD), yang berakar pada penghayatan salib, kesederhanaan hidup, sikap mendengarkan, dan semangat misioner, serta menilai relevansinya dalam konteks kontemporer. Dengan…
pendekatan kualitatif berbasis studi literatur teologi dan sejarah Gereja di Nusa Tenggara, penelitian menafsirkan nilai-nilai inti spiritualitas Leven sebagai respons terhadap tantangan modern seperti individualisme, materialisme, dan distraksi digital. Temuan utama menunjukkan bahwa penghayatan salib menawarkan horizon harapan dalam menghadapi penderitaan sosial; kesederhanaan menjadi kritik atas budaya konsumtif; sikap mendengarkan mendorong empati dan dialog di tengah kebisingan informasi; sementara semangat misioner meneguhkan kepemimpinan rohani yang inkarnatif, dekat dengan umat, dan transformatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa spiritualitas Leven bukan sekadar warisan historis, melainkan kerangka praksis yang dapat memberi arah bagi pendidikan, pastoral, dan pembentukan karakter di era sekarang. Implikasi praktisnya mencakup pengembangan habitus hening-reflektif, pelayanan berkeadilan sosial, dan kepemimpinan berbasis kedekatan serta pengharapan.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi etikasosial dalam relasi antara dosen dan mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi. Kajian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip seperti saling menghargai, keadilan,…
tanggung jawab, dan integritas membentukdinamika interaksi akademik di antara mereka.Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh melalui observasi langsung dan analisis dokumen tertulis. Hasil penelitianmengungkapkan bahwa etika sosial memiliki peran krusial dalam membangun saling pengertian, menjaga kejujuran akademik, serta mewujudkan atmosfer pembelajaran yang kondusif dan bermartabat. Temuan ini menekankan perlunya baik dosen maupun mahasiswa konsisten menerapkan prinsip- prinsip etika gunamenciptakan interaksi yang konstruktif serta mendukungterwujudnya pendidikan yang holistik.
Abstract:Pendidikan multikultural sebaiknya dipahami bukan hanya sebagai bagian dari kebijakan kurikulum atau program inklusi, tetapi sebagai sebuah cara pandang epistemologis yang membentuk bagaimana pengetahuan pendidikan dihasilkan…
ilkan dan dipraktikkan. Perspektif ini menegaskan bahwa harkat manusia, dianugerahi atas keberagaman, serta prinsip keadilan sosial harus menjadi pijakan utama dalam proses pendidikan. Melalui teaah literatur terbaru, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan multikultural berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa—terutama nilai toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Bukti konseptual maupun empiris mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran mampu memperkuat sikap saling menghargai dan menerima terhadap perbedaan, sehingga sangat relevan untuk pengembangan karakter persahabatan dalam konteks masyarakat majemuk.
Abstract:Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia,…
ndonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Aborsi, sebagai fenomena…
mena sosial dan hukum, menimbulkan problematika karena bertentangan dengan norma hukum, moral, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia, larangan aborsi diatur secara tegas dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan penghilangan nyawa janin yang termasuk kategori pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aborsi di Jambi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta resistensi budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.
Abstract:Pembagian harta bersama pasca perceraian kerap menimbulkan persoalan keadilan, terutama bagi istri berperan ganda ketika kontribusi ekonomi dan tanggung jawab nafkah pasca perceraian tidak dipertimbangkan secara proporsional.…
onal. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri berperan ganda dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam berbasis studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah dan data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama secara sama rata berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif apabila tidak mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan tanggung jawab nafkah pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembagian harta bersama yang lebih proporsional dan kontekstual agar selaras dengan nilai keadilan dan tujuan hukum Islam.
Abstract:Pendidikan kemasyarakatan merupakan bentuk pendidikan di luar sistem formal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran partisipatif dan kontekstual. Pendidikan masyarakat secara menyeluruh…
merupakan proses pembentukan manusia yang beriman secara sosial yang berlandaskan nilai nilai secara komprehensif dan kemanusiaan. Artikel ini mengkaji tentang konsep pendididkan secara teks dan konteks kemasyarakatan serta ditinjau dari Alhussunah wal jamaah NU. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber seperti Al-Qur’an, Hadis, buku ilmiah, dan jurnal terindeks untuk menganalisis konsep pendidikan kemasyarakatan dalam perspektif Islam, khususnya dalam wacana pluralitas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan kemasyarakatan dalam Al-Qur’an dan Hadis menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan toleransi sebagai landasan pembentukan masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Nilai-nilai seperti ta’awun (tolong-menolong), tasamuh (toleransi), dan keadilan sosial menjadi prinsip utama yang memperkuat fungsi pendidikan sebagai sarana transformasi moral dan sosial di tengah keberagaman. Kesimpulannya, pendidikan kemasyarakatan berbasis nilai-nilai Qur’an dan Hadis berperan strategis dalam membangun masyarakat madani yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban.