Abstract:Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat…
dat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Abstract:Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam menyeimbangkan inovasi Generative AI (GenAI) dan kebutuhan regulasi di Indonesia, mengidentifikasi celah regulasi, dampak sektoral, serta merumuskan rekomendasi kebijakan…
berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode: Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) Regulasi yang tidak adaptif, di mana UU ITE, PDP, dan Hak Cipta gagal mengatur aspek krusial GenAI seperti status hukum output AI, bias algoritma, dan penggunaan data pelatihan; (2) Ambang akuntabilitas yang ambigu, menyulitkan penentuan pihak bertanggung jawab atas konten ilegal atau disinformasi berbasis AI; serta (3) Dampak sektoral tidak terantisipasi, termasuk risiko hallucination di sektor keuangan, plagiarisme pendidikan, dan disrupsi tenaga kerja kreatif. Solusi yang diusulkan mencakup regulasi berbasis risiko, amandemen UU Hak Cipta untuk ciptaan AI, kolaborasi multistakeholder, dan regulatory sandbox untuk inovasi terkendali.
Abstract:Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan…
erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Tafsir al-Qurthubi dan al-Maraghi tentang "Multiple Burden Women" adalah topik yang menarik untuk melihat bagaimana dua ulama besar ini memaknai dan menafsirkan peran dan tanggung jawab perempuan dalam konteks sosial dan…
religius. Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Maraghi adalah dua tafsir Al-Qur'an yang signifikan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis beban ganda yang dihadapi perempuan dalam masyarakat. Tafsir al-Qurthubi, yang menggunakan pendekatan tradisional, menekankan peran penting perempuan dalam keluarga, seperti mendidik anak dan menjaga rumah tangga. Ia mengakui bahwa banyak perempuan mengalami kesulitan ketika harus menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dengan keinginan untuk melakukan kontribusi di luar rumah. Sebaliknya, Tafsir al-Maraghi menawarkan perspektif yang lebih kontemporer dan progresif. Al-Maraghi menekankan betapa pentingnya mempertahankan hak-hak perempuan dan mendukung keadilan gender. Ia percaya bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam masyarakat dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi, bukan hanya sebagai pengurus rumah tangga. Dia percaya bahwa perubahan sosial dan dukungan masyarakat dapat membantu perempuan mengatasi dua tantangan yang mereka hadapi. Studi ini menunjukkan bahwa, dengan membandingkan kedua tafsir ini, ada perbedaan yang signifikan dalam cara masing-masing tafsir memahami dan menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi perempuan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan yang berharga untuk membangun pendekatan yang lebih adil dan mendukung perempuan di era modern, serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya peran perempuan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif al-Qurthubi tentang perempuan dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, khususnya tentang kedudukan dan hak perempuan yang dibahas dalam kitab tafsir al-Qurthubi.
Abstract:Fenomena rasisme berbasis suku di media sosial, seperti diskriminasi terhadap Suku Madura yang sering dikaitkan dengan stereotip negatif, menunjukkan urgensi solusi berbasis nilai untuk meredam konflik sosial. Artikel ini…
i mengeksplorasi konsep moderasi (wasathiyah) dalam Al-Qur'an sebagai pendekatan alternatif untuk menangani permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dengan pendekatan kualitatif, menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan seperti Al-Baqarah: 143 dan Al-Hujurat: 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keadilan, dan inklusivitas, memberikan panduan praktis untuk menciptakan harmoni sosial di media sosial. Studi kasus diskriminasi terhadap Suku Madura memperkuat pentingnya pendekatan ini dalam menghilangkan stereotip negatif. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa nilai moderasi dapat diterapkan melalui kampanye edukasi, moderasi konten, dan dialog lintas komunitas. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan konseptual untuk mengatasi rasisme di media sosial sekaligus mempromosikan interaksi yang inklusif.
Abstract:Budaya siri’ merupakan konsep fundamental dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar yang mencerminkan nilai-nilai menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi budaya…
ya siri’ dalam perspektif ajaran Al-Qur’an, khususnya terkait nilai-nilai menjaga harga diri sebagai salah satu prinsip akhlak mulia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan harga diri dan kehormatan, serta kajian budaya lokal siri’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai siri’ selaras dengan ajaran Al-Qur’an yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan komunitas, menghindari perbuatan tercela, serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, integrasi budaya siri’ dengan nilai-nilai Islam berpotensi memperkuat identitas masyarakat Bugis Makassar dalam konteks modern, sekaligus melestarikan budaya lokal yang berbasis nilai-nilai agama. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan studi budaya dan agama, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual.
Abstract:Artikel ini membahas keindahan bahasa dan makna mendalam dalam Surat Ar-Rahman, yang dianggap sebagai mahakarya sastra dalam Al-Qur’an. Surat ini menggunakan berbagai metafora alam untuk menggambarkan kebesaran dan kasih…
ih sayang Allah kepada seluruh makhluk-Nya, terutama melalui ayat-ayat awal (ayat 1-13). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis metafora alam dalam ayat 1-13 dan menghubungkan makna konotatif dengan pesan ilahi yang tersirat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama, memanfaatkan tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan utama untuk menggali makna dan konteks historis dari setiap ayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen alam seperti matahari, bulan, bintang, tumbuhan, langit, dan bumi dijadikan sebagai simbol kebesaran dan kekuasaan Allah yang berperan penting dalam mendukung kehidupan. Setiap metafora alam yang digunakan dalam ayat-ayat ini menggambarkan keseimbangan, keadilan, dan tujuan penciptaan yang penuh hikmah.
Abstract:Keadilan adalah nilai fundamental yang mendasari interaksi sosial dan sistem hukum di seluruh dunia. Dalam Islam, konsep keadilan tidak hanya merupakan tuntutan moral tetapi juga prinsip yang tercantum dalam ajaran agama,…
, terutama Al-Qur'an. Studi ini mengeksplorasi pengaruh konsep keadilan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam sistem hukum modern. Penelitian ini membahas berbagai ayat yang menekankan keadilan, interpretasi, serta aplikasinya dalam hukum Islam. Dengan pendekatan studi literatur kualitatif, kajian ini menyoroti tantangan dalam penerapan keadilan Qur’ani di era kontemporer dan menyarankan reformasi sistem hukum agar lebih adil. Hasil penelitian menekankan pentingnya keadilan sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, mencakup aspek sosial dan ekonomi
Abstract:Penelitian ini membahas konsep moderasi beragama dalam perspektif Maqashid Syari'ah di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip moderasi dalam kehidupan sosial yang multikultural. Latar belakang…
penelitian ini berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia, yang menuntut pendekatan yang seimbang dalam menjalankan ajaran agama agar tercipta kedamaian dan keharmonisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur untuk mengkaji teks-teks sumber primer dan sekunder terkait Maqashid Syari'ah dan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama, yang berlandaskan pada tujuan Maqashid Syari'ah, berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penerapan prinsip moderasi ini dalam masyarakat Indonesia dapat menciptakan suasana toleransi, keadilan, dan saling menghormati antar umat beragama. Selain itu, moderasi beragama juga berperan dalam menghindarkan ekstremisme dan kekerasan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesimpulannya, moderasi beragama dalam kerangka Maqashid Syari'ah memiliki potensi besar untuk memperkuat persatuan dan keberagaman di Indonesia, serta menjadi landasan untuk membangun kedamaian sosial yang berkelanjutan.