Abstract:Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Palopo dengan tema Moderasi Beragama dan Harmonisasi Sosial di desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, bertujuan untuk memperkuat nilai toleransi serta menjaga…
kerukunan dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan Participatory Action Research (PAR), program ini dilaksanakan melalui dialog antar umat, pendidikan moderasi beragama di sekolah, penyusunan buku saku, kampanye daring, dan pendampingan pembacaan Al-Qur’an untuk generasi muda. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan efek positif yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kehidupan rukun di tengah keragaman, tumbuhnya semangat gotong royong dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial serta keagamaan. Kehadiran mahasiswa KKN disambut dengan baik dan dianggap memberikan manfaat yang nyata serta kontribusi berkelanjutan sebagai contoh peningkatan budaya damai di lingkungan masyarakat.
Abstract:Artikel ini mengkaji penggunaan varian qira’at dalam penafsiran Ibnu Kaṡir terhadap frasa Māliki/Maliki Yawm al-Dīn (QS. Al-Fātiḥah [1]: 4). Fokus penelitian meliputi identifikasi riwayat qira’at yang dikutip, status kesahihannya,…
status kesahihannya, serta metode Ibnu Kaṡir dalam menyikapi keragaman bacaan—apakah beliau menggabungkan (jam‘) seluruh qira’at sahih atau cenderung (tarjīḥ) pada salah satunya. Dengan menggunakan metode analisis konten kualitatif terhadap kitab Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm dan didukung literatur qira’at primer, ditemukan bahwa Ibnu Kaṡir menyebutkan lima varian bacaan: māliki, maliki, malīki, malikī (isybā‘ Nāfi‘), dan malaka (Abū Ḥanīfah). Dua yang pertama ditegaskan sebagai ṣaḥīḥ mutawātir dalam Qirā’āt Sab‘ah, bacaan ketiga dan keempat tidak dikritik serta merupakan bagian dari qira’at sahih lainnya, sedangkan bacaan kelima dinilai syāż gharīb jiddan. Ibnu Kaṡir tidak mentarjīḥ antara māliki dan maliki, melainkan menerapkan metode jam‘ dengan menghimpun makna “Pemilik” dan “Raja” sekaligus sebagai cerminan otoritas mutlak Allah di Hari Pembalasan. Sikap ini sekaligus mendamaikan klaim historis tentang bacaan Marwān bin al-Ḥakam, menunjukkan bahwa Ibnu Kaṡir mengakui autentisitas kedua qira’at tanpa terjebak polemik politik. Temuan ini memperkuat posisi Ibnu Kaṡir sebagai mufasir yang mengintegrasikan keragaman qira’at mutawatir tanpa harus menjatuhkan pilihan, serta menawarkan model harmonisasi qira’at dalam tafsir bi al-ma’ṡūr.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Abstract : This Community Service program was motivated by educational issues in Segeram Village, where apologetic and textual religious understandings have developed. Educational institutions in Segeram Village have not…
yet become a strong force in transforming the mindset of the younger generation, particularly in fostering a moderate understanding of religion to support the creation of a harmonious, dynamic, and diverse society. The community service team used the Participatory Action Research (PAR) method, which consists of three main stages: Focus Group Discussion (FGD), Training, and Implementation. Based on findings from the field activities, the following conclusions can be drawn: a) Educators are capable of formulating and implementing the Independent Curriculum based on Religious Moderation. b) There is active involvement of students, allowing the acquired knowledge to be applied in their daily lives. c) The community’s understanding of religious moderation has contributed to environmental harmony, encouraging people to better preserve and nurture human resources as vital sources of life that must be protected.
Keywords: independent curriculum, religious moderation, PAR
Abstrak : Pengabdian Kepada Masayarakat ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pendidikan yang ada di kampung Segeram dimana berkembang paham keagamaan yang bersifat apologis dan tektual. Lembaga Pendidikan yang ada di Kampung Segeram tidak banyak menjadikan kekuatan perubahan pola pikir Masyarakat muda di Kampung Segeram, terutama dalam pemahaman agama yang moderat untuk menopang bangunan Masyarakat yang harmonis, dinamis dan beragam. Tim PKM menggunakan Metode Participary Action Reaserch (PAR) dimana memiliki 3 tahapan utama yaitu : FGD, Pelatihan dan Implementasi. Berdasarkan temuan pada kegiatan pengabdian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a)Tenaga pendidik sudah mampu merumuskan dan menerapkan materi Kurikulum Merdeka Berbasis Moderasi Beragama. b) Perlibatan aktif peserta didik sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. c) Pemahaman masyarakat terkait moderasi beragama berdampak pada tercipta harmonisasi alam sehingga masyarakat lebih menjaga dan merawat sumber daya manusia sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga.
Kata kunci: kurikulum merdeka, moderasi beragama, PAR
Abstract:Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi penghimpunan dana sosial Islam, salah satunya melalui platform crowdfunding untuk wakaf uang (cash waqf). Di Indonesia, praktik ini menjanjikan akselerasi potensi…
wakaf yang sangat besar. Namun, terdapat gap dan ambiguitas regulasi antara hukum positif dengan dinamika fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya memitigasi risiko hukum terkait legalitas platform non-Nazhir sebagai intermediary, perlindungan konsumen (wakif), dan kejelasan skema potongan biaya platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang integratif antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia.
Abstract:Wakaf merupakan sebuah kegiatan yang telah ada sejak berpuluh–puluh tahun oleh masyarakat indonesia yang beragama islam, akan tetapi masih banyak problematik terkait wakaf karna kurangnya pemahaman di masyarakat dan perlindungan…
perlindungan hukum yang memadai. salah satu problematika yang terjadi khususnya tentang wakaf salah satunya terjadi dikota pekanbaru yang mana ahli waris wakif menjual tanah yang diwakafkan orangtuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum positif, terhadap isu ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, meliputi kajian tentang hukum Islam serta undang-undang yang relevan. Kesimpulan. Terdapat implikasi hukum dan masih perlunya kesadaran hukum dimasyarakat, serta harmonisasi dan perlindungan hukum terkait wakaf. khususnya yang terjadi di kota pekanbaru.
Abstract:Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan…
erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali
Abstract:Penelitian ini mengkaji kompleksitas penanganan kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia, khususnya terkait inefisiensi Undang-Undang Perlindungan Anak dan lemahnya penegakan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan…
an pada maraknya kasus kejahatan asusila terhadap anak, definisi anak yang beragam, serta lambatnya penanganan kasus oleh berbagai lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan, terutama penanganan kasus oleh Polri dan KPAI, serta perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan disiplin internal Polri. Penelitian juga mengungkap perlunya pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas semua lembaga yang bertanggung jawab.
Abstract:Artikel ini membahas pentingnya harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia. Keseimbangan hak dan kewajiban adalah prinsip fundamental yang mendasari hubungan antara individu, masyarakat,…
akat, dan negara. Hak sebagai kepentingan yang dilindungi hukum memberikan kebebasan individu, sementara kewajiban menetapkan norma perilaku dengan konsekuensi hukum. Keseimbangan ini esensial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks demokrasi, keseimbangan ini mendukung pilar kedaulatan rakyat dan kemakmuran bersama. Namun, tantangan seperti ketidakseimbangan praktik hak dan kewajiban masih menghambat, membutuhkan upaya yang lebih kuat untuk penyelarasan yang adil. Melalui penelitian deskriptif-kualitatif artikel ini menganalisis konsep, implementasi, serta permasalahan yang dihadapi dengan harapan dapat memberikan solusi untuk memperkuat sistem hukum dan masyarakat yang berkeadilan di Indonesia.
Abstract:Poros Maritim Dunia merupakan konsep strategis yang mengakui peran penting yang dimainkan oleh laut dan kelautan dalam perekonomian global serta hubungan antarnegara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia…
memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari Poros Maritim Dunia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menuju Poros Maritim Dunia, dengan fokus pada penguatan sumber daya maritim dan kerja sama internasional. Melalui peninjauan literatur dan analisis kebijakan terkini, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai tujuan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan artikel akademik terkait. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat sumber daya maritim dan memperluas kerja sama internasional di sektor maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Penguatan sumber daya maritim dilakukan melalui pengembangan infrastruktur maritim, peningkatan keamanan maritim, dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan lingkungan laut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam mengembangkan kerja sama internasional melalui kemitraan regional dan bilateral, serta melalui partisipasinya dalam organisasi maritim internasional. Meskipun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan Poros Maritim Dunia. Beberapa tantangan tersebut meliputi pembiayaan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur maritim, harmonisasi kebijakan di antara berbagai sektor terkait, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor maritim. Kesimpulannya, Indonesia telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mengarahkan dirinya menuju Poros Maritim Dunia. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam konteks global yang semakin terhubung melalui laut, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai poros maritim dunia yang berkelanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global.