Abstract:Stres akademik merupakan salah satu faktor psikologis yang banyak memengaruhi perilaku mahasiswa dalam konteks perkuliahan, termasuk kepatuhan terhadap etika akademik. Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana…
aimana stres akademik berperan dalam menurunkan atau mengubah perilaku etis mahasiswa terkhusus nya di kampus IAKN Kupang. Dengan meninjau berbagai penelitian nasional maupun internasional dalam lima tahun terakhir, studi ini menemukan bahwa stres akademik yang muncul akibat tuntutan akademik, tekanan nilai, persaingan, dan keterbatasan waktu berpotensi menurunkan kemampuan pengambilan keputusan moral dan regulasi diri. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kecenderungan mahasiswa melakukan pelanggaran etika seperti plagiarisme, kecurangan akademik, manipulasi data, dan ketidakjujuran dalam interaksi sosial.
Temuan literatur juga menunjukkan bahwa pengaruh stres terhadap perilaku etis tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor moderasi seperti dukungan sosial, efikasi diri akademik, kecerdasan emosional, dan iklim etika kampus. Faktor-faktor ini dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara stres dan kepatuhan etika. Dengan demikian, upaya pengelolaan stres akademik dan penguatan etika tidak hanya memerlukan intervensi individual, tetapi juga dukungan sistemik dari lingkungan kampus. Studi ini menegaskan pentingnya program manajemen stres, peningkatan literasi etika, serta pembentukan budaya akademik yang sehat untuk menjaga integritas mahasiswa meskipun berada dalam tekanan akademik yang tinggi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.…
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik accidental sampling. Dari populasi sebanyak 312.861 wajib pajak, diperoleh 100 responden yang dipilih berdasarkan kemudahan ditemui dan kesediaan menjadi responden.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai thitung 8.866 > ttabel 1,660 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Pemahaman peraturan perpajakan juga berpengaruh signifikan dengan nilai thitung 10.238 > ttabel 1,660 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Fhitung 70.803 > Ftabel 3,089 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 menunjukkan bahwa 59,3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.
Abstract:Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi pihak pemungut pajak dalam pelaksanaan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan negara dan ekonomi masyarakat guna kemajuan…
majuan negara. Hal tersebut menjadikan kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat penting demi terealisasinya sebuah target yang ditargekan oleh sebuah lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka digunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Soekarno Hatta Bandung. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dan diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Pengumpulan data dengan cara penyebaran formulir kuesioner secara langsung. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji korelasi, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan f) dengan bantuan program SPSS.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X1) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 58,7%. Kemudian variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 92,6%. Sementara variabel sosialisasi pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 50,6%.
Abstract:Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya…
dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
Abstract:Pada umumnya pekerja PLN beresiko saat bekerja terutama pekerja bagian lapangan karena berhadapan dengan instalasi listrik yang bertegangan tinggi dan mempunyai risiko kematian yang tinggi pula, kerena itu peran alat pelindung…
indung diri (APD) berperan penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sumber penyebab terjadi kecelakaan yang dominan adalah kecerobohan pekerja, konstruksi tidak aman, dan tidak menggunakan alat pelindung diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja PT. PLN (Pesero) ULP Subulussalam. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan 31 sample pekerja yang memenuhi syarat pada penelitian ini. Hasil penelitian dari analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar responden patuh terhadap penggunaan APD yaitu sebanyak 23 responden (74,2%), pengetahuan responden sebagian besar baik 24 responden (77,4%) dan sikap responden baik sebesar 24 responden (77,4%). Hasil penelitian analisis bivariat menggunakan uji chi-square didapatkan adanya hubungan pengetahuan (p-value=0,000) dan sikap (p-value=0,02) terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja PT. PLN (Pesero) ULP Subulussalam Tahun 2024. Dari hasil penelitian ini diharapkan peran dari semua pihak terkait seperti pihak perusahaan serta pekerja untuk meningkatkkan pengetahuan dan sikap serta menerapkan program-program K3 khususnya penggunaan APD agar tehindar dari kecelakaan akibat kerja atau kerugian yang tidak diharapkan.
Abstract:Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh polisi marak dilakukan kendati telah ada kode etik yang mengatur tingkah dan laku para anggota polisi, namun demikian, kasus penyalahgunaan wewenang tidak bisa minimalkan. Penelitian…
ian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka atau library research yaitu data penelitian sepenuhnya bertumpu pada data-data pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dan teknik analisis data dilaksanakan dengan metode deksriptif. Adapun hasil penelitian ini: Peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian sebagai instrumen pencegah etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian. Kendala utama dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian di antaranya meliputi minimnya pembinaan secara berkesinambungan bagi para anggota polri, budaya kerja yang buruk yang mendukung terlaksananya penyalahgunaan wewenang, kurangnya refleksi diri, ketidakseimbangan moral dan kekuasaan serta diri yang tidak berkeinginan untuk mematuhi kode etik. Kesimpulan penelitian ini bahwa etika profesi berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian dengan memberikan panduan moral dan prinsip integritas bagi anggota Polri. Penerapan sanksi tegas diharapkan menciptakan efek jera. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti minimnya pembinaan, budaya kerja yang buruk, kurangnya refleksi diri, serta ketidakseimbangan moral dan kekuasaan yang menghambat kepatuhan terhadap kode etik.
Abstract:Taxes are the main source of government and state revenue used to finance government spending and national development. This research aims to examine the effect of taxpayer awareness,tax penalties, tax knowledge, tax service…
vice quality to the taxpayers compliance of motor vehicles in District Southeast Aceh. The population used in this study is taxpayers who own motorized vehicles registered at the SAMSAT Office in Southeast Aceh Regency. The number of samples in this study were 100 respondents with the sampling method using the Simple Random Sampling technique. The data used in this study is primary data from the result of distributing questionnaires. The test method uses the Valadity and Reliability test, Classical Assumption test, and Multiple Regression Analysis with the SPSS for Windows Version 25 program. The results of this study found that the variables of Taxpayes Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge and Fiscus Services have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in District Southeast Aceh. With the result of this study it is hoped that the Southeast Aceh District SAMSAT office will continue to improve its performance so that people have confidence in paying taxes
Abstract:Epilepsi anak membutuhkan tata laksana farmakologis jangka panjang yang bertujuan menurunkan frekuensi kejang dengan efek samping seminimal mungkin. Terapi antikejang tunggal umumnya dipilih sebagai strategi awal karena…
regimen lebih sederhana, evaluasi respons lebih jelas, dan risiko interaksi obat lebih rendah. Namun, sebagian anak tetap mengalami kejang meskipun telah mendapat terapi awal yang adekuat, sehingga terapi kombinasi diperlukan pada kasus tertentu. Tinjauan literatur ini bertujuan menganalisis peran terapi antikejang tunggal dan kombinasi pada epilepsi anak, khususnya terkait frekuensi kejang, keamanan, kepatuhan, dan kualitas hidup. Metode disusun menggunakan kerangka PICO dan alur seleksi berbasis PRISMA. Penelusuran literatur dilakukan melalui PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Cochrane Library, dan laman pedoman klinis resmi untuk publikasi tahun 2021-2026. Sebanyak 14 artikel dan dokumen pedoman memenuhi kriteria kelayakan dan disintesis secara naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terapi antikejang tunggal tetap rasional sebagai pendekatan lini awal, sedangkan terapi kombinasi lebih tepat dipahami sebagai eskalasi terapi pada anak dengan kontrol kejang belum optimal. Perbedaan frekuensi kejang antara kedua kelompok terapi harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan tipe kejang, etiologi, durasi penyakit, kepatuhan, komorbiditas, riwayat kegagalan terapi, dan derajat keparahan awal.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.