Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Aborsi, sebagai fenomena…
mena sosial dan hukum, menimbulkan problematika karena bertentangan dengan norma hukum, moral, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia, larangan aborsi diatur secara tegas dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan penghilangan nyawa janin yang termasuk kategori pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aborsi di Jambi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta resistensi budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.…
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik accidental sampling. Dari populasi sebanyak 312.861 wajib pajak, diperoleh 100 responden yang dipilih berdasarkan kemudahan ditemui dan kesediaan menjadi responden.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai thitung 8.866 > ttabel 1,660 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Pemahaman peraturan perpajakan juga berpengaruh signifikan dengan nilai thitung 10.238 > ttabel 1,660 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Fhitung 70.803 > Ftabel 3,089 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 menunjukkan bahwa 59,3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.
Abstract:Pembagian harta bersama pasca perceraian kerap menimbulkan persoalan keadilan, terutama bagi istri berperan ganda ketika kontribusi ekonomi dan tanggung jawab nafkah pasca perceraian tidak dipertimbangkan secara proporsional.…
onal. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri berperan ganda dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam berbasis studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah dan data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama secara sama rata berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif apabila tidak mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan tanggung jawab nafkah pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembagian harta bersama yang lebih proporsional dan kontekstual agar selaras dengan nilai keadilan dan tujuan hukum Islam.
Abstract:Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya…
dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
Abstract:Desa inklusi memberikan ruang pada minoritas yaitu penyandang disabilitas terhadap haki dani kewajibani yangi isetara, iharkat idan imartabat iyang isederajat serta memiliki iperan idan kedudukan iyang isama idalam kehidupan…
upan masyarakat di desa. Pemerintah Desa Ngawonggo Kabupaten Malang telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dengan menetapkan Peraturani Desai Nomori 2i Tahuni 2023i tentangi Pembentukani Kelompoki Inklusi Penyandang Disabilitas Desa. Metode yang digunakan adalah pelatihan terapi fisik kepada kelompok penyandang Disabilitas. hasilnya ii pengabdiani kepada masyarakat ini dalam rangka optimalisasi merealisasikan tugas dan fungsi kelompok inklusi sebagai upaya mempercepat kemandirian bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan terapi fisik.
Abstract:Prevalensi merokok pada remaja usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% dari tahun 2013 menjadi 9,1% pada 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang berhubungan dengan prilaku merokok pada remaja SMA…
Mensiku. Metodelogi dalam penelitian ini adalaha kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024, sample berjumlah 180 siswa/siswi di SMA Mensiku. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga p value (0,002), pengaruh teman sebaya p value (0,000), dan pengaruh media elektronik p value (0,000). Perlunya media promosi seperti poster dan peraturan dilarang merokok pada remaja untuk mencegah remaja merokok.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian…
ian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan eksplorasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap substansi materi Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaan, serta penelusuran dan penelaahan terhadap data statistik tarkait indikator penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros. Hasil pengumpulan data dianalisis secara normatif kemudian disajikan secara sistematis untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya 16 dari 18 pendelegasikan tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan baik berupa Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang belum dilaksanakan serta adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat 10 dari 22 indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang belum mencapai target RPJMD berdasarkan perhitungan persentase capaian akumulatif tahun 2021 sampai dengan 2023.
Abstract:Peran Satpol PP memiliki korelasi kuat dengan Penegakan Perda, sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Satpol PP memiliki tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan…
n masyarakat. Peran Satpol PP ini dapat diketahui dengan menggunakan teori peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) dengan indikator yaitu (1) Peran Antar Pribadi (2) Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (3) Peran Pengambil Keputusan. Penelitian ini, Menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif. Artinya metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dalam pengumpulan data, teknik yang dipergunakan adalah wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh selain keterangan narasumber, juga didapat dari studi lapangan, dan dokumentasi, Hasil penelitian dan data yang ada menunjukan, baik dari observasi lapangan maupun wawancara sama - sama menyebutkan bahwa memang diakui bersama peran Satpol PP dari ketiga indikator peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) terdapat satu indikator yaitu Peranan Pengambil Keputusan yang belum maksimal dalam peranan pengambil keputusan sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima tidak menggunakan sanksi yang ada di Perda K3 No. 4 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pelanggaran Perda sementara. Pembinaan dan arahan perlu terus dilakukan agar dalam setiap diri personil Satpol PP tumbuh rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas dan fungsinya.