Abstract:Bank Syariah dalam operasinya sebagai landasan hukumnya selain undang-undang tersebut ditambah dengan Peraturan-peraturan deri Dewan Pengawas syariah (DPS) sebagai penagawas kinerja keuangan perbankan Syariah, Pembentukan…
kan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam UndangUndang sebagai selaku pengontrol dasar dalam menjalankan aktivitas kinerja Perbankan syariah. Metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian dalam tulisan ini yakni dasar hukum yang di anut dalam dalam perbankan syariah adalah UU perbankan yang sesuai yang dicantumkan dan aturan UU syariat islam yang telah di sepakati sdebagai dasar menjalanka Kinerja bank syariah.
Abstract:Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat banyak dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana. Adapun yang…
un yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyidikan asuransi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi. Pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP yang dinyatakan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.
Abstract:System informasi penggajian karyawan adalah solusi perangkat lunak yang khusus dikembangan untuk memudahkan pengolahan proses penggajian karyawan pada dinas pertanian dan ketahanan pangan bondowoso, Sistem informasi ini…
i memiliki beberapa fitur utama antara lain mengelola data karyawan, menghitung gaji, dan membuat laporan penggajian. Pertama, sistem akan menyimpan dan mengelola informasi karyawan seperti data pribadi, informasi pekerjaan, dan riwayat kehadiran. Data ini akan memudahkan perusahaan untuk memantau dan mengelola informasi karyawan. Selanjutnya sistem akan melakukan perhitungan gaji berdasarkan informasi yang tersedia seperti gaji pokok, tunjangan, potongan dan bonus. Sistem akan menerapkan peraturan perusahaan yang berlaku dan menghasilkan jumlah gaji yang akurat untuk setiap karyawan. System ini akan membantu memastikan keadilan dan akurasi dalam peroses penggajian karyawan. Dan Sistem ini dibuat untuk mengelola, dan mempermudah proses data penggajian karyawan secara otomatis. terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pengajian. permasalahan yang dihadapi adalah proses pembuatan slip gaji masih dilakukan secara manual. sehingga memerlukan intervensi manual yang dapat meningkatkan risiko kesalahan serta menghabiskan waktu. Adapun Metode yang digunakan adalah metode Waterfall serta penggunaan ERD (Entity Relationship Diagram), DFD (Data Flow Diagram), Laporan ini akan mencakup informasi tentang gaji karyawan, potongan, tunjangan, dan total gaji yang diterima setiap bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan perancangan system gaji karyawan berbasis web pada dinas pertanian bondowoso.